Tolak UMP dan Omnibus Law
Buruh Siapkan Rentetan Demo Besar-Besaran Sampai Mogok
Foto: Sejumlah buruh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) berdemo kawasan Monumen Patung Arjuna Wiwaha, Jalan Medan Merdeka Barat, Rabu (28/10/2020). (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)
Jakarta, CNBC Indonesia - Kalangan buruh akan menyiapkan aksi unjuk rasa selama beberapa hari pada awal November mendatang. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan aksi pertama akan dimulai pada 2 November atau Senin pekan depan. Di Jakarta, aksi ini bakal dipusatkan di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dan depan Istana Kepresidenan. Senada, berbagai daerah pun bakal serentak mengikuti.
"Aksi ini terukur, terarah, konstitusional anti kekerasan. KSPI dan KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Andi Gani anti kekerasan. Aksi 2 November juga diikuti 24 provinsi hampir 200 Kabupaten/Kota. Di Jakarta akan dipusatkan di MK dan istana," sebut Said Iqbal dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (30/10).
Ia menyebut aksi tersebut bakal membawa dua agenda. Pertama, yakni penolakan terhadap omnibus law dan meminta MK mencabut UU. Iqbal juga meminta Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebelum keluarnya keputusan MK untuk membatalkan Omnibus Law.
"Kedua, menginstruksikan Menaker untuk mencabut SE yang menyatakan tidak ada kenaikan upah minimum 2021," sebutnya.
Kedua isu itu tidak hanya dibawa pada sekali aksi unjuk rasa. Seminggu kemudian, yakni pada tanggal 9 November juga bakal ada aksi unjuk rasa kedua. Yakni di depan gedung DPR RI dengan diikuti puluhan ribu buruh. Termasuk di 24 Provinsi yang diperkirakan bahkan diikuti ratusan ribu. Sehari setelahnya, buruh juga bakal datang ke gedung Kementerian Ketenagakerjaan.
"10 November di kantor Kemenaker, puluhan ribu akan datang. Saya nggak bisa bayangkan puluhan ribu buruh akan datang aksi di kantor Kemenaker nanti," sebutnya.
Jika aksi unjuk rasa belum membuahkan hasil, maka ada potensi bakal ada langkah selanjutnya yakni aksi mogok kerja nasional yang bakal diprediksi lebih besar dari aksi mogok nasional selama 3 hari pada 6-8 Oktober lalu.
"Kita akan lihat apa perlu mogok kerja nasional apa nggak. Kita akan melihat dulu perundingan (soal UMP 2021) di tingkat perusahaan, ada perundingan yang deadlock nggak," katanya.
[Gambas:Video CNBC]
Nasib Kerajaan Thailand di Ujung Tanduk, Bakal Bubar?
(hoi/hoi)
