Cleansing Data BPJS Kesehatan

Yang Harus Dilakukan Jika BPJS Anda Tiba-tiba Non Aktif

News - Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
30 October 2020 13:43
dok: BPJS Kesehatan

Jakarta, CNBC Indonesia - Mulai 1 November 2020 mendatang, BPJS Kesehatan akan melaksanakan cleansing data (penonaktifan sementara) kepada peserta BPJS Kesehatan yang datanya tidak lengkap.

Kendati demikian, BPJS Kesehatan memastikan, apabila kemudian nanti ada peserta yang dinonaktifkan, akan bisa langsung aktif lagi, asalkan bisa menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK).

"Kita punya standar untuk apabila peserta bisa menunjukkan NIK atau KK untuk diinput ke master file dan kepesertaan langsung aktif," kata Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'ruf kepada CNBC Indonesia, Jumat (30/10/2020).

Iqbal menjelaskan, peserta yang dinonaktifkan dan ingin kembali menjadi peserta BPJS Kesehatan, bisa langsung menghubungi care center 1500 400 atau bisa melalui pelayanan administrasi melalui WhatsApp (Pandawa).

Berikut Nomor WhatsApp BPJS Kesehatan di beberapa daerah Indonesia:
- Banda Aceh 085210913657
- Medan 08116791003
- Jambi 08117445897
- Palembang 081273199265
- Jakarta Pusat 081212326339
- Jakarta Selatan 081212945526
- Jakarta Timur 081388192220
- Jakarta Barat 081283093171
- Jakarta Utara 081282519335
- Bogor 081213331413
- Tangerang 082122375424
- Bekasi 081280688771
- Depok 081281789291
- Bandung 08131236544

Untuk diketahui, Cleansing data oleh BPJS Kesehatan dilakukan merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pasal 13 ayat (1) tentang Administrasi Kependudukan. Di mana setiap penduduk wajib memiliki NIK.

BPJS Kesehatan juga melakukan cleansing data dengan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, bahwa Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang paling sedikit memuat nama dan nomor identitas peserta yang terintegrasi, dengan Nomor Identitas Kependudukan (NIK), kecuali untuk bayi baru lahir.

Selain itu, keputusan pembekuan sementera oleh BPJS Kesehatan juga dilakukan sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun buku 2018 dan hasil Rakornas Eselon I Kementerian/Lembaga.

Artinya, peserta yang tidak dilengkapi Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada segmen peserta non penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI JK) akan dibekukan pada 1 November 2020 mendatang.

Anda bisa melakukan beberapa langkah ini agar BPJS Kesehatan tidak dibekukan:

1. Cek terlebih dahulu status NIK-mu menggunakan media komunikasi dan Kanal Pelayanan Tanpa Tatap Muka yang telah disediakan BPJS Kesehatan.
2. Jika status NIK-mu sudah berubah dari aktif menjadi non aktif dengan keterangan 'registrasi ulang kelengkapan administrasi untuk pemutakhiran data, lengkapi data KK/KTP, maka kamu perlu mendaftar ulang. Dalam proses registrasi ulang ini peserta menyampaikan pembaharuan NIK Dukcapil melalui pelayanan tatap muka dan tanpa tatap muka atau bisa langsung menghubungi care center 1500 400.



[Gambas:Video CNBC]

(dru)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading