Ketemu Pompeo, Menlu Retno Ingatkan Fasilitas Perdagangan GSP

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Luar Negeri RI Retno Lestari Priansari Marsudi mengingatkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Michael Richard Pompeo mengenai pentingnya perpanjangan komitmen sistem tarif preferensial umum atau Generalized System of Preferences (GSP).

"Kami sepakat untuk memperkuat kerja sama ekonomi, khususnya untuk memperkuat rantai pasokan global dan mempercepat pemulihan ekonomi," kata Retno pada Kamis (29/10/2020).

"Berkaitan dengan hal tersebut, saya kembali menggarisbawahi pentingnya fasilitas GSP, yang tidak hanya membawa manfaat bagi Indonesia tetapi juga bagi bisnis AS."

GSP merupakan kebijakan perdagangan suatu negara yang memberi pemotongan bea masuk impor terhadap produk ekspor negara penerima.

Pilihan Redaksi Kala China Puji RI Karena RI Tolak Jet Mata-mata AS Mampir AS-China Makin Panas, Ada Alien vs Predator di Sri Lanka Menlu AS Utusan Trump Tiba di Jakarta, Ada Agenda Apa?

Fasilitas ini merupakan kebijakan perdagangan sepihak (unilateral) yang umumnya dimiliki negara maju untuk membantu perekonomian negara berkembang, tetapi tidak bersifat mengikat bagi negara pemberi maupun penerima.

Negara pemilik program GSP bisa bebas menentukan negara mana dan produk apa yang akan diberikan pemotongan bea masuk impor. Sejauh ini, Indonesia sudah menerima GSP dari beberapa negara termasuk AS, negara-negara di Uni Eropa dan Australia.

Namun sejak 2018, Pemerintah AS mengevaluasi produk-produk ekspor asal Indonesia dan masih belum memperpanjang izin bagi RI untuk kembali mengekspor hingga saat ini.

Sebelumnya, Duta Indonesia untuk AS, Muhammad Lutfi mengatakan Indonesia dan AS terus mengupayakan hubungan dagang yang lebih baik untuk masa depan.

Kepada CNBC Indonesia, Lutfi mengatakan satu komitmen utama yang sangat diharapkan dapat selesai dalam waktu dekat adalah program GSP dari AS dapat tetap diperpanjang untuk Indonesia.

"Seperti kita ketahui, banyak negara-negara mitra GSP seperti India sudah dicabut. Thailand sebagian sudah dicabut dan kita dalam proses review," ujar Lutfi.

"Kita termasuk di dalam daripada negara-negara yang dianggap mampu untuk memperbaiki daripada iklim perdagangannya di mana kedua belah negara dapat mendapatkan keuntungan dari fasilitas tersebut."

(roy/roy)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Bahas Laut China Selatan dengan Pompeo, Ini Kata Menlu Retno