Stimulus Wisata Rp 3,3 T Jadi Rebutan, Kos-Kosan Mau Ikutan!

Jakarta, CNBC Indonesia - Dana hibah Rp 3,3 triliun untuk stimulus pariwisata masih menjadi perdebatan terutama soal teknis siapa saja yang menerima bantuan. Di lapangan bahkan ada usulan agar kos-kosan mendapatkan bantuan.

Ketua Umum Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengungkapkan bahwa banyak dinamika yang terjadi di lapangan dalam penyaluran stimulus pariwisata sebesar Rp 3,3 triliun. Di antaranya kala stakeholder di daerah masih bingung dalam penerapan petunjuk teknisnya. Salah satunya mempertimbangkan kos-kosan sebagai objek wisata yang perlu dibantu.

"Pagi ini saya ditelepon ketua PHRI Bogor meminta arahan dari kami, karena kos-kosan dimasukkan ke situ (dapat stimulus) juga oleh Pemdanya. Itu jadi agak bias karena masa kos-kosan ke daftar itu. Katanya dari Pemda bilang karena ini masuk ke yang bayar pajak hotel dan restoran. Menurut pandangan kami itu nggak pas. Jadi di lapangan sedang Kerjasama dengan pemda membuat kriteria agar tepat sasaran," kata Hariyadi, CNBC Indonesia, Senin (26/10).

Pilihan Redaksi Gubernur Anies Ancam Ketatkan PSBB Lagi, Rupiah Bisa KO nih! Cemburu! Agen Perjalanan Tak Dapat Bagi-Bagi Uang Rp 3,3 T Libur Panjang Tiket Pesawat Diskon, Travel Agent Tetap Boncos

Menurutnya, penting untuk menyamakan persepsi dari aturan yang sudah dikeluarkan pemerintah pusat. Salah satu poinnya adalah penerima yang berhak mendapat stimulus adalah pelaku usaha dengan kepatuhan membayar pajak. Khususnya pajak hotel dan restoran, termasuk pajak retribusi pariwisata lain. Apalagi, dana yang diberikan pemerintah pun bisa dibilang tidak terlampau besar.

"Dananya relatif Rp 3,3 triliun dibagi beberapa daerah jatuhnya bisa relatif kecil. Jadi kami harap penyaluran kriterianya yang mengarah ke bidang pariwisata. Kami sampaikan keberatan misal kos-kosan kan nggak ada hubungan dengan pariwisata. Jadi perlu kejelasan pemda dalam mengaturnya. Ini ranah Kemenpar untuk pariwisata," jelas Direktur Utama Hotel Sahid itu.

Sebelumnya, Pemerintah menyiapkan hibah untuk sektor pariwisata sebesar Rp 3,3 triliun untuk melindungi industri pariwisata yang sangat terdampak akibat pandemi Covid-19 agar bangkit lagi.

Hibah ini sekaligus membantu pemerintah daerah (Pemda) untuk menyiapkan lingkungan wisata yang bersih, sehat, dan sesuai protokol Covid-19 terutama bagi industri hotel dan restoran.

Hal ini berdasar pada PMK Nomor 46 tahun 2020 mengenai Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampak Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta KMK Nomor 23/KM.7/2020 tentang Tahapan Penyaluran Hibah Pariwisata dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional TA 2020.

Hibah ini juga bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di bawah kluster Sektoral Kementerian/Lembaga (K/L) / Pemda.

Adapun kriteria daerah penerima hibah pariwisata yaitu pertama merupakan 10 destinasi prioritas pariwisata (DPP) dan 5 destinasi super prioritas (DSP).

Kedua adalah ibukota provinsi, ketiga merupakan destinasi branding.

Keempat, daerah tersebut menghasilkan minimal Pajak Hotel dan Pajak Restoran (PHPR) 15% dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2019, dan kelima termasuk daerah 100 Calendar of Event (CoE).

Sedangkan kriteria hotel dan restoran penerima hibah pariwisata adalah pertama, merupakan hotel dan restoran yang sesuai database Wajib Pajak Hotel dan Restoran di daerah penerima hibah.

Kedua, hotel dan restoran masih berdiri dan beroperasi hingga Juli 2020, dan ketiga, hotel dan restoran memiliki perizinan berusaha.

"Untuk syarat teknis hibah pariwisata, Pemda yang menghitung alokasi bantuan kepada hotel dan restoran berdasarkan proporsi kontribusi penyetoran Pajak Hotel dan Pajak Restoran (PHPR) ke kas derah (kasda) dari masing-masing pengusaha hotel dan restoran sepanjang tahun 2019," tulis Kemenkeu dalam keterangannya, Kamis (22/10/2020).

Mekanisme penyaluran tahap I sebesar 70% untuk pengusaha (industri) hotel dan restoran, tahap II sebesar 30% untuk injeksi kas daerah jika minimal 50% dana tahap I telah diteruskan Pemda kepada industri pariwisata.

(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Cemburu! Agen Perjalanan Tak Dapat Bagi-Bagi Uang Rp 3,3 T