Cadangan Minyak Menipis, Transisi EBT Sudah Jadi Keharusan!

Jakarta, CNBC Indonesia - Sejumlah negara maju kini terus mengampanyekan tentang transisi energi dari energi fosil menjadi energi baru terbarukan (EBT). Indonesia pun tak terlepas dari dorongan untuk transisi energi ini, apalagi mayoritas energi primer nasional saat ini masih berupa energi fosil seperti batu bara dan minyak.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan pemerintah kini juga tengah berupaya mendorong penggunaan EBT guna mengejar target EBT sebesar 23% pada 2025 mendatang.

Menurutnya, penggunaan energi fosil juga sudah semakin ditinggalkan oleh sejumlah negara karena berdampak buruk pada lingkungan. Ditambah lagi, imbuhnya, cadangan fosil negara ini seperti minyak hanya sebesar 3,77 miliar dan diperkirakan hanya cukup untuk sembilan tahun lamanya.

Dengan demikian, lanjutnya, transisi energi sudah bukan lagi pilihan, namun menjadi keharusan.

Pilihan Redaksi ESDM Lirik NTT untuk Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut PLN Sudah Survei Soal PLTN Nih, Begini Hasilnya... Gawat! Cadangan Minyak RI Cuma Cukup untuk 9 Tahun!

"Transisi ke EBT bukan lagi pilihan, tapi it's a must, suatu keharusan," ungkapnya dalam acara "Tempo Energy Day 2020: Potret Energi Indonesia, Rabu (21/10/2020).

Namun demikian, lanjutnya, untuk melakukan transisi ini tidak bisa hanya dilakukan pemerintah, namun juga berbagai pihak, termasuk swasta. Pasalnya, untuk mendorong transisi energi ini membutuhkan investasi yang tidak sedikit.

"Kita ingin lakukan percepatan transisi energi, tapi ini tidak mungkin hanya dilakukan pemerintah. Lagi-lagi, poinnya adalah tergantung dari investasi," ujarnya.

Rida menyebut, mulai tahun depan pemerintah akan memasukkan anggaran pengeboran eksplorasi panas bumi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ini ditujukan agar risiko eksplorasi panas bumi juga turut ditanggung oleh pemerintah.

Hal ini menurutnya dilakukan untuk mengurangi biaya pengembangan EBT nasional yang tinggi dan berdampak pada mahalnya harga EBT bila dibandingkan dengan energi fosil.

"Karena ada tekanan dari lingkungan dan pengembangan batu bara mulai susah mendapatkan pendanaan pembangunan, PLTU akan ngerem sendiri. Kebutuhan listrik ke depan mau tidak mau harus ke EBT," tegasnya.

Lebih lanjut Rida mengatakan, salah satu upaya pemerintah dalam memaksimalkan EBT yakni melalui finalisasi Perturan Presiden (Perpres) tentang tarif EBT. Peraturan ini menurutnya ditujukan untuk mendorong pemanfaatan EBT dan pada saat yang sama bisa meningkatkan investasi di sektor EBT.

"Mudah-mudahan sebelum tahun ini berganti, Perpres itu terbit," ujarnya.

Meski akan beralih ke EBT, tapi menurutnya bukan berarti serta merta energi fosil ditinggalkan. Menurutnya, kebijakan energi nasional hanya memaksimalkan EBT, tapi tidak meningkatkan energi fosil.

"Kebijakan kita tidak serta merta setop kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas," ujarnya.

(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Ini Cara Pemerintah Demi Bisa Kejar Target EBT 23% di 2025