Curhat Ganjar Diminta Sri Mulyani Genjot PDB Jateng Tumbuh 7%

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai kehadiran Omnibus Law UU Cipta Kerja dan upaya menarik investasi tidak terjadi secara tiba-tiba melainkan paralel. Hal ini untuk mendukung permintaan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang sempat meminta pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mencapai 7%.

"Saat Jawa Tengah pertumbuhan ekonominya 5-5,3% saya dikritik. Bu Sri Mulyani mau 7%, saya bilang itu adalah target yang tinggi. Beliau mengatakan pemerintah pusat akan membantu dalam reformasi perizinan, dan pembangunan infrastruktur di Jawa pun sudah beres," kata Ganjar kepada CNBC Indonesia, Selasa (13/10/2020).

Yang harus dilakukan pertama menurutnya adalah investasi, dan masalah ketersediaan lahan. Sulit membuat Indonesia bersaing dengan Vietnam dengan permasalahan yang ada, dari lahan, perizinan, tata ruang, hingga perizinan yang panjang.

"Pegal tidak sih investor mau begitu, berapa lama yang akan terjadi. Dari sini omnibus law lahir, lahirnya tidak tiba-tiba ada prosesnya. Ada keruwetan tadinya, ada punglinya, digitalisasi yang belum beres, maka ada omnibus law jadi lebih mudah harapannya," ujar Ganjar.

Kemudian dengan adanya pandemi Covid-19 dibutuhkan landasan yang tepat untuk bangkit dari kerumitan izin. Hal tersebut, menurut Ganjar, tidak akan tercapai jika tidak bangkit dari kerumitan izin, sosial, dan keamanan yang tidak kondusif.

"Di Jawa Tengah, begitu kondisi ini kami komunikasikan dengan pengusaha yang tadinya menunda, kami siapkan supaya lebih cepat. Masih ada 35 PP dan 5 perpres, kami siapkan membantu setiap PP-nya. Tugas kami adalah melengkapi, aspriasi, ini penting kalau nggak dilakukan terobosan di pandemi ini dengan minus Jateng -5,9%," ujar Ganjar.

Baca: Cerita Ganjar Ada Tsunami Setinggi Pohon Kelapa di Jateng

Investor pun dibekali dengan berbagai insentif dan produknya disiapkan untuk mendorong rantai usaha saling dukung. Dengan begitu diharapkan industri lokal bisa tumbuh, dan membuat harga produk yang dibuat di Indonensia kompetitif secara global.

Untuk membuat investor masuk ke kawasan industri yang telah disiapkan di Jawa Tengah, Ganjar mencontohkan KEK Kendal yang dapat menyederhanakan rumitnya perizinan dan menjadi lebih cepat. Masalah lainnya adalah harga tanah yang tinggi, sehingga dia meminta ke pengusaha kawasan industri agar tidak berjualan tanah sehingga menghindari spekulasi.

"Problem yang sudah eksis adalah harga tanahanya tinggi. Saya minta ke kawan pengusaha KI agar tidak berjualan tanah karena nanti harga spekulatif agar bisa berjalan dengan baik," ujar Ganjar.

Saat ini untuk menangani koreksi ekonomi di Jawa Tengah, pemerintah daerah mengumpulkan UMKM dan memperkuat jaring pengaman ekonomi. Kemudian, mendorong CSR, KUR pemerintah diturunkan, ada pula non-KUR yang bunganya dibantu pemerintah.

"APBD dikeluarkan supaya belanja naik, jadi daya beli baik. Butuh upaya kolaboratif, secara daya beli memang turun, mari instrumen kita pakai buat mendongkrak, ini masih on going," kata dia.

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Ganjar Pranowo: Klaster ASN Pemprov Menonjol di Jateng