Pengakuan Ganjar Pranowo yang juga tidak Tahu Isi Omnibus Law

Jakarta, CNBC Indonesia - Aksi unjuk rasa untuk menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja terjadi di beberapa daerah, termasuk Jawa Tengah.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai aksi unjuk rasa yang dilakukan kebanyakan oleh mereka yang tidak mengetahui isi pasti dari UU Cipta Kerja tersebut. Bukan hanya pedemo, banyak kepala daerah yang juga belum mengetahui secara pasti isi dari omnibus law.

"Saya coba komunikasi dengan pedemo yang sebenarnya tidak tahu isinya. Kami yang ditanya juga tidak tahu isinya, makanya kami cari tahu ke pemerintah pusat, dan didapatkan beberapa slide yang dan diberikan kepada mereka," kata Ganjar kepada CNBC Indonesia, Selasa (13/10/2020).

Dia pun mengundang peserta aksi unjuk rasa, perguruan tinggi, pengusaha, hingga buruh, untuk melakukan sosialisasi. Menurut Ganjar, perguruan tinggi dapat membantu memberikan penjelasan mengenai omnibus law. Namun, basis datanya harus dibuka dan penting untuk membuat siaran bersama agar tidak ada kesalahpahaman.

Terlepas dari kontroversinya, Ganjar menilai peran UU baru ini penting untuk meningkatkan perekonomian apalagi di masa pandemi Covid-19.

"Saya ingatkan pada demonstran, saya ini mendampingi perusahaan dan buruh yang lagi tidak baik, pertama PHK, kedua dirumahkan," ujarnya.

Dari sekian banyak perusahaan yang melakukan PHK, menurut dia, hanya 5% yang dapat menjalankan sesuai ketentuan. Hal inilah yang menurut Ganjar sedang dinegosiasikan, apalagi saat ini kondisi perusahaan pun tidak baik.

"Makanya saya titip kepada industri agar tidak ada PHK atau dirumahkan, maka UU ini jadi pas. Sementara kami menyiapkan tempat baru untuk industri, agar ekonomi bisa cepat pulih seperti Kawasan Industri Kendal, Brebes, Batang. Kalau bisa menampung investor baru mereka bisa masuk lagi," ujar Ganjar.

"UU Cipta kerja memangkas sekian banyak perizinan masa tidak setuju," tambahnya.

Baca: Kocak! Draf Omnibus Law: 1.028, 905, 1.035 & 812 Halaman

Ganjar menilai UU ini sangat baik. Hanya saja harus dilakukan pendampingan tenaga kerja dan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Meski demikian masalah utama pada UU ini adalah komunikasi. Jika komunikasi tidak bagus, data science, dan buktinya tidak terlihat maka akan muncul kecurigaan di tengah masyarakat.

Jika ada yang memanfaatkan agenda demonstrasi untuk tujuan tertentu pun tidak dapat diketahui untuk itu harus ada transparansi pemerintah pusat kepada masyarakat. Hal ini untuk menghindari timbulnya suasana yang tidak kondusif, dari sosial politik, hingga ekonomi.

"Kami minta pemerintah pusat dan DPR untuk transparan, karena yang ikut ini anak-anak SMP dan SMK yang ikut-ikutan tetapi tidak tahu, sehingga komunikasi harus masif," kata dia.

Permasalahan setiap daerah sama, yakni belum ada yang memegang draft dari UU Ciptaker. Hal itu membuatnya tidak berkirim surat kepada pemerintah untuk menolak ataupun menunda. Dia mengakui problem yang dihadapi di provinsi adalah tekanan politik ini yang tidak enak, sehingga harus ada komunikasi yang lebih baik.

"Kalau memang saya dibilang mendukung pak Jokowi, saya memang satu kubu untuk memudahkan perizinan, memangkas pungli," ujar Ganjar.

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Batang Dulu 'Jin Buang Anak' akan Jadi Karpet Merah Investor