Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto angkat suara perihal kericuhan akibat demonstrasi massa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja pada pekan lalu.
Dalam sebuah wawancara khusus yang bersumber dari DPP Partai Gerakan Indonesia Raya dan ditayangkan di Youtube resmi iNews, Senin (12/10/2020) malam, Prabowo menilai ada keterlibatan pihak asing di balik kekacauan tersebut.
Mengawali pandangannya, menteri pertahanan itu bisa memahami penolakan yang dilakukan sejumlah elemen masyarakat, termasuk buruh.
"Jadi saya kira begini. Para pemimpin buruh, mereka punya kewajiban untuk membela kepentingan buruh," kata Prabowo.
Kendati demikian, dia mengingatkan kalau negara dalam keadaan sulit akibat pandemi Covid-19. Tidak hanya kesehatan, ekonomi pun terguncang. Pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi di mana-mana.
Oleh karena itu, lanjut Prabowo, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin ingin mengatasi permasalahan-permasalahan itu dengan cara mengurangi hambatan-hambatan yang memperlambat kebangkitan perekonomian.
"Dengan Covid-19 ini, terjadi penurunan drastis di bidang pariwisata, iya kan? Berarti berapa karyawan hotel yang terancam atau sudah PHK dan di mana-mana itu. Kemudian perusahaan-perusahaan jasa lainnya, jasa angkutan, kemudian permintaan juga turun, ini semua jadi satu. Bukan hanya kepada kita, negara lain sangat parah," ujar Prabowo.
"Tapi memang buruh itu korban. Kita memahami ini. Jadi ini kadang-kadang suatu dilema, katakanlah buah simalakama. Kita mau bantu buruh sekarang, dan semua yang sulit tidak hanya buruh, ada orang yang tidak di pabrik kerja, dia kerja seharian, tukang gunting rambut, ada tukang kaki lima soto dan sebagainya. Dengan Covid-19 orang takut banyak yang nggak belanja. Mereka bagaimana sehari-hari? Siapa yang melindungi mereka? Semua terkena," lanjutnya.
Kemudian, setelah menyinggung keberpihakan Jokowi terhadap rakyat kecil selama pandemi Covid-19, Prabowo menyampaikan analisis perihal kericuhan dalam demonstrasi.
"Jadi banyak sekarang ini yang kemarin demo itu belum baca hasil omnibus law itu dan banyak hoax, banyak hoax di mana. Seolah ini nggak ada, itu nggak ada, dikurangi. Dan saya ingin memberi peringatan hoax ini berarti ada yang ingin menciptakan kekacauan, iya kan?," katanya.
"Dan saya punya keyakinan ini justru berasal dari luar negeri. Ada kekuatan-kekuatan asing, negara-negara tertentu di dunia yang tidak pernah suka Indonesia aman dan maju. Itu. Jadi ya ini jadi kadang-kadang tokoh-tokoh kita lihat benar dia yakin dia benar dan tapi dia lakukan sesuatu dia tidak sadar sebetulnya ini permainan orang lain. Dan kita selalu, saya tadi katakan dari ratusan tahun yang lalu, selalu diadu domba," lanjutnya.
Lebih lanjut, eks danjen Kopassus TNI AD itu mengingatkan kalau UU Cipta Kerja tidak melulu soal ketenagakerjaan. Total ada 11 klaster antara lain kemudahan dan perlindungan UMKM, dukungan riset dan inovasi, hingga pembentukan kawasan ekonomi khusus.
"Jadi banyak sekali yang mau dirapikan, disederhanakan, birokrasi dipangkas supaya timbul pertumbuhan. Tanpa pertumbuhan tidak mungkin ada perbaikan kehidupan ekonomi dan dengan demikian kehidupan buruh akan tambah parah," kata Prabowo.
Ia lantas menegaskan memahami kesulitan buruh. Pun Partai Gerindra yang selalu berjuang untuk buruh.
"Dan waktu omnibus law ini dibahas di DPR, Partai Gerindra juga yang paling keras membela kepentingan semua, buruh, tani, nelayan, dan sebagainya. Dan dengan sungguh-sungguh, ada buktinya, ada rekamannya semua, mungkin Fraksi Gerindra yang paling banyak ketemu dengan tokoh-tokoh buruh dan sebagainya," ujar Prabowo.
"Dan bisa dikatakan dari permintaan tuntutan buruh, 80% sudah diakomodasi di dalam omnibus law ini, UU Cipta Kerja. 80%. Ya kita tidak bisa 100%, namanya politik negara, kadang-kadang kita harus mengerti, ada kebutuhan ini, kebutuhan itu, ada keperluan iya kan? Kita butuh investasi dari mana-mana," lanjutnya.
Eks calon presiden dalam pilpres 2019 itu lantas bicara soal realita terkini dalam perekonomian internasional. Relokasi pabrik bukanlah sesuatu yang sulit.
"Pabrik-pabrik sudah diasuransi. Jadi kalau mau mogok, mau dibakar, mau diduduki, si pengusaha tinggalkan saja pabriknya. Sudah diasuransi kok, malah dia mungkin untung, pabriknya saja disuruh bakar atau disuruh apa, dia pindah, modalnya pindah, transfer pakai digital, modalnya sudah pindah, pindah ke Vietnam, pindah ke Kamboja, pindah ke Thailand, pindah ke India, pindah ke Bangladesh," kata Prabowo.
Oleh karena itu, dia kembali bisa memahami kalau ada dilema di kalangan pemimpin buruh. Terlalu kencang membela buruh pun bisa berdampak kepada kepindahan pemilik perusahaan. Hal itu tidak hanya berlaku untuk pengusaha asing, melainkan juga pengusaha Indonesia yang sudah berinvestasi di sejumlah negara seperti India, Nigeria, dan Mesir.
"Jadi dunia ini sudah semakin kecil, modal itu cepat pindah, ini yang harus disadari oleh teman-teman kawan-kawan buruh. Jangan emosional, jangan cepat marah, jangan mudah mau bikin aksi massa sehingga munculnya adalah vandalisme. Kalau nanti yang dibakar sarana umum, itu kan dibangun dengan uang rakyat, untuk kepentingan rakyat, dibakar," kata Prabowo.
 Foto: Api berkobar di Halte Transjakarta Bundaran HI. (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto) |
"Jadi coba anak-anak itu pikirkan saya nggak yakin ya itu dari para mahasiswa atau para pemuda. Ini pasti ada dalangnya, ini pasti anasir-anasir ini, iya kan? Ini pasti anasir yang juga dibiayai oleh asing. Nggak mungkin seorang patriot mau bakar milik rakyat. Kalau mau demo silakan, demokrasi itu boleh demo, masa bakar milik rakyat, iya kan? Jadi kalau sudah begitu, kita harus sangat-sangat waspada. Jadi ini sikap saya," lanjutnya.
Oleh karena itu, Prabowo menyarankan agar jalan konstitusi ditempuh para pihak yang masih menolak UU Cipta Kerja. Apalagi sebanyak 80% tuntutan buruh sudah diakomodasi dalam UU itu.
"Ya kan 10% lagi, 20% lagi kan masih bisa diperjuangkan, masih banyak cara, iya kan? Ada judicial review ke MK (Mahkamah Konstitusi), ada lagi negosiasi sama pengusaha-pengusaha... Itu imbauan saya kepada teman-teman. Kita mengerti ini kesulitan kita bersama," ujar eks Pangkostrad ini.
"... Cobalah kita sabar, kita atasi dulu, kita perbaiki, kita coba kalau nanti UU ini tidak bagus, kalau pelaksanaannya tidak baik, ya bawalah ke MK, sudah berkali-kali kok dalam sejarah terjadi. Jadi marilah kita berpikir dengan tenang dengan sehat dengan kekeluargaan," lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengungkapkan arahannya kepada Fraksi Gerindra dalam pembahasan omnibus law UU Cipta Kerja di DPR RI. Ia mengakui Gerindra mendukung, tapi tetap ada 'saringan'.
"Tidak kita dukung begitu. Anda boleh tanya. Iya kan? Jadi banyak sekali juga kita kurang (cocok) yang terlalu liberal. Jadi memang banyak kalangan kita juga yang masih gandrung dengan liberalisme. Tiap kesulitan di atasi dengan liberal, saya agak berbeda dengan itu. Kita tidak perlu terlalu liberalistis, kita juga perlu pemerintah yang arahkan, yang driven gitu lho. Kita punya kekuatan kok, negara kita sangat kuat, tapi memang kita punya kelamahan juga. Nah ini kita tutup kelamahan baru kita nanti bangkit," kata Prabowo.
