153 Perusahaan Antre Masuk RI Usai Cipta Kerja, Siapa Saja?

Jakarta, CNBC Indonesia - Setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, pemerintah mengklaim ada 153 perusahaan yang antre masuk ke Indonesia.

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan 153 perusahaan tersebut kemungkinan merupakan industri yang bergerak di sektor manufaktur.

Airlangga pun optimistis, Indonesia dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya memiliki ekonomi yang besar, tentu akan dilirik oleh perusahaan asal luar negeri. Ini merupakan momentum agar Indonesia bisa menarik investasi untuk masuk ke dalam negeri.

"Dengan adanya trade war China dan Amerika Serikat, di mana produk-produk China mendapatkan bea masuk 25% sampai 30%, mereka melihat mestinya ada negara lain. Negara lain ini di ASEAN dengan ekonomi terbesar adalah Indonesia," jelas Airlangga dalam program Squawk Box di CNBC Indonesia TV, Kamis (8/10/2020).

"Indonesia punya supply chain yang cukup bagus, plus Indonesia punya domestik market. Jadi untuk China plus one, satu negara ini diharapkan bisa ditarik oleh BKPM untuk investasi ke Indonesia," kata Airlangga melanjutkan.

Baca: Sederet Kemudahan Berusaha di Cipta Kerja

Airlangga memaparkan, daftar perusahaan secara rinci ada di Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM). Namun untuk sektor-sektornya adalah manufaktur, otomotif, dan petrokimia. "Yang kita tunggu adalah sektor padat karya yang menyerap banyak lapangan kerja," imbuhnya.

Dia yakin, dengan UU Cipta Kerja ini akan makin banyak perusahaan asing yang masuk ke Indonesia, sehingga lapangan kerja makin banyak tersedia.

"Kita melihat, sebagai contoh di Bintan ada kelas menengah masuk ke Bintan, Batam, Karimun menawarkan 5 tahun sewa gratis. Dari AS modifikasi kendaraan dan sektor yang merupakan komponen elektronik," kata Airlangga.

Jika dilihat berdasarkan skala prioritas, Airlangga mengakui, pemerintah tidak akan menganakemaskan satu sektor dengan sektor lainnya.

Terpenting, dalam memberikan ruang untuk meningkatkan investasi, pemerintah akan menyesuaikan juga dengan situasi di tengah pandemi Covid-19 saat ini.

"Pemerintah tidak pick champion. Tapi sektornya pertanian, kelautan, dan perikanan, ESDM, kemudian perumahan, dan tentu sektor yang sifatnya suportif. Misalnya untuk mendorong agar sumber daya manusia bisa di tingkatkan," jelas Arilangga.

"Sektor pendidikan akan menjadi prioritas bagi pemerintah. Terutama di saat seperti ini, post pandemi ini kebutuhan jenis pekerjaan akan berbeda. Maka soft infrastruktur diperlukan agar ekonomi kita bangkit," tuturnya.

Baca: Di UU Ciptaker, Korban PHK Bisa Dapat 'Gaji' Lho!

(wed/wed)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Airlangga: UU Cipta Kerja Kurangi Korupsi dan Birokrasi!