Cek! Upah, Cuti, Sampai PHK, Ini Perubahan di UU Ciptaker

News - Hidayat Setiaji, CNBC Indonesia
07 October 2020 12:26
Serikat pekerja berkeliling di Kawasan Industri Pulo gadung, Selasa (6/10). Massa buruh yang ikut mogok nasional menyerukan penolakan UU Cipta Kerja Omnibus Law yang sudah di sahkan kemarin. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-undang (UU) Cipta Kerja. UU ini disusun dengan prinsip omnibus law, mengubah dan menjadi payung baru bagi sejumlah regulasi yang berlaku sebelummya.

Salah satu UU yang diubah dan masuk ke UU Cipta Kerja (Ciptaker) adalah UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Berikut beberapa perubahan yang termuat di UU Ciptaker:

1. Lembaga Pelatihan Kerja


Dalam UU Ciptaker, disebutkan bahwa lembaga pelatihan kerja (baik pemerintah maupun swasta) wajib mendaftarkan kegiatan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota. Kemudian lembaga pelatihan kerja swasta yang terdapat penyertaan modal asing wajib mengantongi izin dari pemerintah pusat.

2. Penempatan Tenaga Kerja

Dalam UU Ciptaker, disebutkan bahwa lembaga pelaksana penempatan kerja bisa berbentuk instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan maupun pihak swasta. Jika lembaga tersebut adalah swasta, maka wajib memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan pemerintah pusat.

3. Tenaga kerja Asing

Dalam UU Ciptaker disebutkan bahwa pihak yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki rencana pengunaan tenaga kerja asing yang kemudian disahkan oleh pemerintah pusat. Namun ketentuan ini tidak berlaku untuk:

  1. Direksi atau komisaris dengan kepemilikan saham tertentu atau pemegang saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing.
  3. Tenaga kerja asing yang dibutuhkan oleh pemberi kerja pada jenis kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat, vokasi, perusahaan rintisan (start-up), kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu.

4. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Dalam UU 13/2003 pasal 59 ayat (4) disebutkan PKWT hanya didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan paling lama dua tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun. Poin ini berubah di UU Ciptaker menjadi ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan PKWT diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP).

Namun di UU Ciptaker, disebutkan bahwa PKWT hanya bisa diberikan kepada:

  1. Pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya.
  2. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.
  3. Pekerjaan yang bersifat musiman.
  4. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru,kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
  5. Pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap.

PKWT tidak bisa diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Jadi PKWT yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut maka demi hukum menjadi Perjanjian Waktu Tidak Tentu alias menjadi karyawan tetap.

5. Kompensasi

UU Ciptaker menyelipkan satu pasal di UU No 13/2003 yaitu pasal 61A di antara pasal 61 dan pasal 62. Inti dari pasal 61A adalah sebagai berikut:

  • (1) Dalam hal PKWT berakhir, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja/buruh.
  • (2) Uang kompensasi diberikan sesuai dengan masa kerja pekerja/buruh.
  • (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uang kompensasi diatur dengan PP.

Outsourcing Diperluas?
BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN :
1 2 3
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading