Nah Loh! Sri Mulyani Sebut Hilirisasi Sawit RI Masih Minim

News - Lidya Julita S., CNBC Indonesia
01 October 2020 17:07
Kelapa sawit (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan hilirisasi sawit Indonesia masih sangat minim, sehingga perlu lebih dikembangkan. Apalagi, lanjutnya, industri kelapa sawit menyumbang lebih dari 14% dari total penerimaan devisa ekspor non migas.

Selain itu, kelapa sawit juga digunakan oleh pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada impor minyak melalui program biodiesel. Oleh karenanya, menurutnya pengembangan produk ini sangat diperlukan.

"Hilirisasi kelapa sawit Indonesia masih memiliki potensi, karena hilirisasi kelapa sawit masih relatif belum berkembang," ujar Sri Mulyani dalam Webinar secara virtual, Kamis (01/10/2020).


Menurutnya, industri kelapa sawit Indonesia masih kalah dibandingkan dengan negara tetangga yakni Malaysia. Padahal, imbuhnya, program hilirisasi sangat penting untuk kegiatan perekonomian dalam negeri.

"Policy pemerintah akan terus difokuskan untuk menciptakan nilai tambah makin besar dari sawit, tidak hanya untuk meningkatkan nilai ekonomi, tapi juga kesempatan kerja dan kemandirian untuk sektor pangan maupun sektor lainnya," jelasnya.

Ia menjelaskan, perkebunan kelapa sawit saat ini sebagian besar dimiliki oleh petani secara mandiri dengan lahan yang terbatas dan produktivitas yang rendah. Ini tentunya lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan sawit besar.

Oleh karenanya, ia melihat tugas Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) di sini adalah membantu petani sawit yang mandiri tersebut agar mampu meningkatkan produktivitasnya.

"Ini tugas BPDPKS untuk membantu petani mandiri dari sisi replanting dan produktivitas sawit per hektar-nya sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan petani sawit," kata dia.

Apalagi, lanjutnya, saat ini jumlah tenaga kerja yang terlibat langsung dalam industri sawit mencapai 4,2 juta orang dan yang tidak terlibat secara langsung lebih banyak lagi hingga 12 juta orang.

"Cukup signifikan. Demikian besarnya dimensi sawit ini pada perekonomian dan sosial masyarakat kita," pungkasnya.

Seperti diketahui salah satu program hilirisasi sawit yang dilakukan pemerintah saat ini yaitu mandatori pemakaian biodiesel 30% (B30). Bahkan, kini pemerintah tengah melakukan pengujian untuk B40.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengatakan pemerintah juga mendukung produksi solar berbahan baku CPO 100% atau D100 hingga pengembangan kilang BBM berbasis sawit atau green refinery.

"Terkait energi berkelanjutan, pemerintah akan terus dorong. B30 dilanjutkan, lalu telah dicobanya D100 atau diesel berbasis CPO, dan kami confident melakukan B40 dan kami juga dorong kendaraan listrik," tutur Airlangga dalam "Sarasehan Virtual 100 Ekonom" di CNBC Indonesia, Selasa (15/09/2020).

Airlangga menjelaskan, untuk jangka pendek, pemerintah akan terus melanjutkan program B30 dan menyesuaikan alokasi B30 sesuai penurunan permintaan solar, lalu penerapan dana tambahan pemerintah kepada BPDPKS, serta penetapan pungutan ekspor BPDPKS pada setiap level harga.

Untuk jangka menengah, lanjutnya, akan dilanjutkan ke program B40 dan memberikan insentif investasi untuk pengembangan B40 yang menggunakan teknologi baru.

Sedangkan untuk jangka panjang, menurutnya akan dikembangkan green refinery dan pemerintah akan memberikan insentif investasi untuk pengembangan green refinery ini.

"Rencananya akan ada green certificate juga," ujarnya.


[Gambas:Video CNBC]

(wia)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading