Sabar ya Bu.., Sri Mulyani Bicara Dua Hal yang Sulit Dipilih

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani mencoba berbagi pengalaman bersama pemerintah Indonesia dalam menangani covid-19, dalam sebuah webinar internasional yang diselenggarakan oleh Asian Development Bank (ADB).
Sri Mulyani menjelaskan arah kebijakan fiskal tahun depan, akan tetap mendorong program pemulihan ekonomi, dan memastikan ketahanan fiskal yang berkelanjutan dalam jangka menengah dan jangka panjang.
"Kami akan terus mendukung pemulihan ini dan kami akan mulai mengkonsolidasikan fiskal kami dengan mengarahkan defisit lebih rendah. Ini untuk memastikan bahwa kita dapat menyeimbangkan antara kebutuhan untuk melanjutkan dukungan pada kesehatan dan pemulihan ekonomi," jelas Sri Mulyani saat menjadi pembicara di webinar internasional ADB, Jumat (18/9/2020).
Sri Mulyani menceritakan bagaimana pandemi covid-19 membuat ekonomi dunia terkontraksi. Pada kuartal II-2020 yang berada pada level -5,32% dan berharap ekonomi akan semakin membaik pada kuartal III-2020.
![]() |
Sri Mulyani pun juga menceritakan, bagaimana Indonesia tidak bisa memutuskan mana yang harus dibenahi terlebih dahulu, apakah memulihkan ekonomi atau kesehatan dulu.
"Strategi kita untuk mengatasi covid-19 dan pemulihan ekonomi. Karena anda tidak dapat memutuskan, apakah memulihkan ekonomi terlebih atau penanganan covid-19 terlebih dahulu,"
Untuk pertama kalinya, karena pandemi covid-19 ini, kata Sri Mulyani, Indonesia melonggarkan defisit APBN 2020 menjadi 6,34%, terbesar sejak krisis ekonomi tahun 1998.
"Indonesia, untuk pertama kalinya, sejak 1998 kita melebarkan defisit anggaran lebih dari 3%. Semua kita menargetkan defisit APBN 2020 1,76% terhadap PDB. Sekarang sudah sekitar 6,34% terhadap PDB," ujarnya.
Sri Mulyani juga memastikan pemerintah akan tetap melanjutkan sejumlah program, salah satunya pengeluaran untuk kesehatan menjadi aspek paling penting untuk menghentikan penyebaran pandemi covid-19 dengan ditemukannya vaksin. Oleh karena itu anggaran tahun depan juga telah menyediakan anggaran untuk pengadaan vaksin.
Program jaring pengaman sosial juga akan tetap didorong pemerintah untuk melindungi 20 juta rumah tangga tidak mampu atau rentan.
Sementara itu, untuk dukungan bagi dunia usaha juga akan tetap dilanjutkan namun akan lebih terukur, lantaran ia memperkirakan permintaan masyarakat di tahun depan akan membaik.
"Kami akan menurunkan dukungan dengan harapan bahwa tahun depan permintaan akan terus pulih. Dan itu adalah sesuatu yang sangat ingin kami pastikan dengan dukungan fiskal," tuturnya.
Untuk diketahui anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021 sebesar Rp 356,5 triliun. Angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan anggaran PEN tahun ini yang sebesar Rp 695,2 triliun.
Secara rinci, alokasi anggaran PEN 2021 antara lain anggaran penanganan kesehatan Rp 25,3 triliun, perlindungan sosial bagi masyarakat menengah ke bawah Rp 110,2 triliun, sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemda Rp 136,7 triliun, dukungan untuk UMKM sebesar Rp 48,8 triliun, pembiayaan korporasi sekitar Rp 14,9 triliun, dan insentif usaha Rp 20,4 triliun.
[Gambas:Video CNBC]
Sri Mulyani: Krisis Kali Ini Paling Menantang!
(dru)