BKS Sebut Pandemi Corona Picu Persoalan Layanan Transportasi

Jakarta, CNBC Indonesia - Pandemi Covid-19 menimbulkan persoalan baru bagi layanan transportasi di Indonesia. Hal itu diakui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ketika membuka Dialog Publik Hari Perhubungan Nasional bertajuk 'Wujudkan Asa, Majukan Indonesia'.

Ia menjelaskan pemenuhan kebutuhan pelayanan transportasi merupakan salah satu hak dasar setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Dikatakan, kebutuhan pelayanan transportasi dari waktu ke waktu selalu mengalami peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas.

"Seiring dengan peningkatan kebutuhan pelayanan transportasi ini maka tidak sedikit timbul persoalan di dalam penyelenggaraannya, terlebih dalam masa pandemi Covid-19 seperti saat ini," kata BKS, sapaan akrab Budi Karya Sumadi, Kamis (17/9/2020).

Karena itu, ia mengajak seluruh insan perhubungan untuk merapatkan barisan dalam menangani seluruh permasalahan yang ada.

"Terutama bagaimana kita dapat tetap melayani masyarakat dengan maksimal walaupun masih dalam suasana pandemi Covid-19. Protokol kesehatan harus selalu diterapkan dalam setiap pelayanan tranportasi di semua matra baik darat, laut, udara maupun pelayanan transportasi di perkeretaapian," ujarnya.

Melalui peringatan Hari Perhubungan Nasional ini, eks Dirut Angkasa Pura II ini juga berharap adanya partisipasi masyarakat dalam membangun transportasi yang lebih baik. Ia juga mengimbau semua pihak selalu melaksanakan '3M' yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

Lebih lanjut, ia menjelaskan sejumlah tantangan yang belum terselesaikan dalam pembangunan transportasi. Ia menyebutkan, capaian kinerja pembangunan infrastruktur transportasi harus dipublikasikan secara massif kepada masyarakat, agar dapat menimbulkan efek positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca: Pak Jokowi, Tol Trans Sumatera Terancam tak Tuntas 2024 Nih

Tantangan lain adalah belum tercapainya pemenuhan akses dan keterjangkauan, peningkatan pendapatan masyarakat dan perubahan karakteristik pasar baik lokal, regional maupun global, akan menuntut kualitas pelayanan transportasi yang lebih baik.

"Hal lain yang penting adalah adanya kepastian peraturan perundang-undangan di bidang transportasi. Peraturan yang baik tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum dan aspek teknis semata melainkan juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan aspek komunikasi, bagaimana produk peraturan yang ada dapat tersosialisasi dan dipahami dengan baik oleh masyarakat," kata BKS.

Dia juga menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) berulang-ulang menyampaikan bahwa manfaat pembangunan infrastruktur adalah
menciptakan lapangan kerja. Selain itu juga menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, membuka akses baru atau semakin mempermudah akses yang sudah ada untuk menjangkau suatu wilayah.

Karena itu BKS menegaskan, kebijakan pembangunan sistem transportasi yang sedang dilaksanakan hendaknya dipadukan dalam sebuah bingkai sistem transportasi yang berkelanjutan.

"Pembangunan sistem transportasi harus diamati dengan kacamata yang berbeda atau dengan kata lain tidak hanya memperhatikan biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat dalam melakukan perjalanan atau out-of-pocket cost, melainkan juga harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan agar muncul titik-titik pertumbuhan ekonomi baru," ujar BKS.

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Cerita BKS Soal Pesawat & Kereta Lumpuh Gegara Pandemi Corona