RDP dengan BPH Migas, Komisi VII Dorong Cadangan BBM Nasional

Jakarta, CNBC Indonesia- Komisi VII DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) M. Fanshurullah Asa dengan agenda progres pembangunan infrastruktur gas pipa, progres digitalisasi SPBU sampai dengan triwulan kedua tahun 2020, progres BBM 1 (satu) harga, dan lain-lain.

Rapat yang dilakukan dengan tatap muka dan virtual dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno bertempat di Ruang Rapat Komisi VII, Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (15/09/2020).

Dalam pemaparannya Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa menjelaskan bahwa BPH Migas dalam melelang ruas transmisi dan Wilayah Jaringan Distribusi didasarkan pada Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RITJDGBN).

Sesuai Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No.22 Tahun 2001, bahwa RITJDGBN ditetapkan oleh Menteri yang menangani energy (Menteri ESDM). Pembangunan pipa transmisi dapat dilaksanakan melalui lelang oleh BPH Migas, penugasan oleh Pemerintah (KESDM), dan inisiatif Badan Usaha.

BPH Migas telah melakukan lelang untuk 3 ruas pipa transmisi gas bumi, yaitu:
1. Ruas Gresik - Semarang oleh PT Pertamina Gas, yang saat ini telah selesai 100% dan tarif pengangkutannya ditetapkan sebesar 0,25 USD/MMBTU;
2. Ruas Cirebon - Semarang oleh PT Rekayasa Industri, yang saat ini masih mencari calon Shipper; dan
3. Ruas Kalimantan - Jawa 2 oleh PT Bakrie & Brothers (BNBR) yang juga sedang mencari calon Shipper.

Baca: Pak Jokowi, Kapan RI Bisa Punya Cadangan BBM Nasional?

Pelaksanaan pembangunan ruas pipa transmisi gas bumi juga dilakukan melalui penugasan oleh Kementerian ESDM, yaitu Ruas Duri - Dumai dan WNTS Pemping. Untuk kedua ruas tersebut saat ini masih membutuhkan konsumen gas untuk memaksimalkan utilisasi pipa, sehingga perlunya dibangun Kawasan Ekonomi Khusus di wilayah yang dilewati pipa transmisi.

Sedangkan, berdasarkan inisiatif Badan Usaha, terdapat pembangunan 2 ruas pipa transmisi gas bumi, yaitu Ruas Arun - Belawan dan Ruas Grisik - Pusri yang masih rendah utilisasi pipanya sehingga perlu didorong dengan adanya pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus.

"Terkait Wilayah Jaringan Distribusi (WJD), telah diusulkan sebanyak 190 WJD Kabupaten/Kota oleh 25 Badan Usaha. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis distribusi gas bumi melalui pipa cukup menarik" Jelas Ifan, sapaan untuk M. Fanshurullah Asa .

Selanjutnya terkait Program Digitalisasi SPBU, Ifan menyampaikan Digitalisasi SPBU merupakan program yang dibangun oleh PT. Pertamina (Persero) bekerja sama dengan PT. Telkom Indonesia berdasarkan Penugasan Pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas data penyaluran BBM kepada konsumen di seluruh SPBU, khususnya SPBU yang menyalurkan Jenis BBM Tertentu (JBT)/solar subsidi dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP)/premium penugasan.

"Hingga tanggal 12 September 2020, sebanyak 5.058 SPBU telah terpasang ATG (progress 91,7%), 5.024 SPBU (progress 91%) dan sebanyak 2.383 SPBU telah terintegrasi pada dashboard. Sebaran progress digitalisasi dengan tingkat kepatuhan input nomor polisi kendaraan seluruh SPBU rata-rata 39%." Jelas Ifan

Sejak dimulainya program digitalisasi SPBU pada tanggal 31 Agustus 2018, program ini telah mengalami 4 kali revisi target penyelesaian yaitu dari target awal tanggal 31 Desember 2018 s.d target revisi ke-4 yaitu pada Bulan Agustus 2020.

"Dapat kami sampaikan kepada Anggota Dewan, bahwa sebagai catatan :
1. BPH Migas tidak terlibat dalam penentuan spesifikasi maupun anggaran program digitalisasi SPBU;
2. Manfaat IT Nozzle dalam rangka pengawasan BBM menggunakan teknologi yang handal sehingga tepat sasaran dan tepat volume terutama pada BBM Subsidi (JBT: Solar) dan BBM Penugasan (JBKP: Premium);" tegas Ifan.

Kemudian terkait program BBM 1 Harga dijelaskan oleh Ifan bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan energi melalui Program BBM 1 Harga, sejak tahun 2017 sampai 11 September 2020 telah beroperasi sebanyak 175 penyalur (165 Pertamina dan 10 AKR). Hingga Tahun 2024 diharapkan terbangun sebanyak 500 penyalur BBM 1 harga.

Untuk Tahun 2020, ditargetkan terbangun 83 penyalur BBM 1 Harga, dan hingga saat ini telah beroperasi 5 penyalur. Selebihnya, 15 penyalur dalam tahap perizinan Pemda, 61 penyalur tahap pembangunan dan 2 penyalur tahap evaluasi PT Pertamina (Persero).Dari 175 penyalur yang telah beroperasi, volume total yang disalurkan sejak Tahun 2017 sampai dengan awal September 2020 adalah sebesar 134.830 KL untuk Solar dan 283.363 KL untuk Premium.

"Dapat kami sampaikan juga bahwa rasio penyebaran penyalur BBM di Indonesia khususnya di luar Pulau Jawa adalah 502,90 km untuk 1 penyalur.Dalam rangka menjamin ketersediaan BBM dan mengurangi kesenjangan jarak penyalur, perlu adanya pembangunan Sub Penyalur dan mini SPBU, seperti Pertashop oleh Pertamina dan Mikrosite oleh Exxon" tambah Ifan.

"Izinkan kami melaporkan juga terkait pengawasan terhadap penyelewengan BBM. Sejak tahun 2016-2020, BPH Migas telah membantu Kepolisian dalam memberikan Keterangan Ahli sebanyak 1.513 dengan penyelamatan BBM sebesar 11.784.074 liter," pungkas Ifan.

Pages

Next