Mentan SYL Garap 30 Ribu Ha di Lumbung Pangan, Prabowo Ikut?

News - Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
14 September 2020 14:52
Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meninjau lokasi pengembangan food estate atau lumbung pangan nasional dalam kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Tengah pada Kamis (9/7/20220). (Biro Pers Sekretariat Presiden/ Laily Rachev)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) menjelaskan rencana proyek lumbung pangan atau Food Estate di Kalimantan Tengah (Kalteng) di sela rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Senin (14/9/20).

Dalam paparannya, ia menjelaskan bahwa Food Estate dikerjakan bersama kementerian/lembaga (K/L) lain. Hanya saja, dalam proyek yang dikerjakan Kementerian Pertanian (Kementan) ini, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di bawah Prabowo Subianto tak dilibatkan.

Ia menyebutkan, terdapat potensi lahan yang dapat dikembangkan seluas 164.598 hektare. Pada 2020 ini dilakukan pengelolaan lahan melalui intensifikasi pertanian seluas 30.000 ha dengan harapan dapat menyumbang produksi pangan pada akhir tahun 2020. Adapun pada tahun 2021, selain melanjutkan pengelolaan lahan melalui intensifikasi juga akan dilakukan ekstensifikasi lahan seluas 79.142 ha.


"Dalam rangka pengelolaan lahan tahun 2021 Kementerian Pertanian telah melakukan koordinasi intensif dengan K/L dan pembagian tanggung jawab sesuai tupoksi (tugas pokok dan fungsi) masing-masing," kata SYL.

Dikatakan, Kementan bertanggung jawab melakukan SID (Survei Investigasi dan Desain) penyiapan lahan, pengolahan tanah, intensifikasi dan dukungan alsintan (alat mesin pertanian) saat pra tanam. Kementan juga memberikan dukungan saprodi (sarana produksi) berupa benih, dolomit, pupuk, herbisida, pelatihan dan bimtek (bimbingan teknik) saat penanaman, memberikan dukungan mesin dan alat pengolahan pasca panen dan promosi serta fasilitasi pemasaran.

"Kementerian LHK bertanggung jawab dalam dukungan penyusunan AMDAL, Rapid Assessment, penyiapan sertifikat tanah dan pemanfaatan perhutanan. Kementerian PUPR bertanggung jawab membangun dan merehabilitasi irigasi, penyiapan dokumen AMDAL dan penyiapan SID kanal/saluran irigasi," katanya.

Berikutnya, ada pula dukungan Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian BUMN, Kemendag, Kementerian Perindustrian, Kementerian Desa PDTT, Pemda dan Perusahaan Asuransi. Sayangnya ia tak memaparkan lebih rinci mengenai dukungan tersebut.

"Sedikit jadi catatan bahwa Menhan masuk untuk menanam singkong 60.000 Ha tahun ini. Dan saya nyatakan bahwa saya tidak ikut kalau yang itu, saya hanya fokus di 30.000 Ha. Dan tidak boleh dicampur yang mana yang ditanami oleh Menhan, yang nama yang ditanami oleh kami," katanya.


[Gambas:Video CNBC]

(hoi/hoi)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading