Round Up
Para Menteri yang 'Bete' dengan Penerapan PSBB Total Anies
Jakarta, CNBC Indonesia - Tak sedikit Menteri yang terang-terangan mengkritik kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kebijakan Anies yang memutuskan untuk kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total mulai Senin (14/9/2020), membuat 'pembantu' Presiden Joko Widodo ini bersuara.
Kritikan itu mengemuka dalam rapat koordinasi nasional Kadin Indonesia bidang perindustrian, perdagangan, dan hubungan internasional dengan narasumber antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, dan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar.
Airlangga, yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), mengungkapkan dampak kebijakan Anies sudah terlihat di pasar saham tanah air hari ini.
"Beberapa hal yang kita lihat sudah menampakkan hasil positif, berdasarkan indeks sampai dengan kemarin, karena hari ini indeks (IHSG) masih ada ketidakpastian karena announcement Gubernur DKI (Anies Baswedan) tadi malam, sehingga indeks tadi pagi sudah di bawah 5.000," kata Airlangga.
IHSG pada perdagangan sesi pertama Kamis (10/9/2020) terpaksa terkapar di zona merah setelah ambles 4,88% ke level 4.898,11, setelah sebelumnya perdagangan sempat dihentikan oleh bursa karena anjlok lebih dari 5%.
Airlangga mengingatkan, dalam mengambil kebijakan hendaknya jangan sampai mengganggu kepercayaan masyarakat.
"Kita harus melihat gas dan rem ini. Kalau digas atau rem mendadak itu tentu harus kita jaga confident public. Karena ekonomi tidak hanya fundamental, tapi juga sentimen, terutama untuk sektor capital market," ujarnya.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan, kebijakan itu tentu akan memengaruhi industri manufaktur di Indonesia. Ia mengaku tidak bisa membayangkan apabila kebijakan itu diikuti oleh provinsi-provinsi lain yang kembali menerapkan PSBB ketat.
"Kita lihat industri yang sudah bergeliat ini khawatir dapat tekanan," kata Agus.
Sementara itu, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menyoroti distribusi barang yang berpotensi terganggu dalam PSBB. Oleh karena itu, Ia meminta agar jalur distribusi di setiap wilayah yang memberlakukan PSBB tetap berjalan.
"Karena PDB kita 50% konsumsi. Kalau distribusi ini tidak lancar akan mengganggu PDB kita," ujar Agus.
Sedangkan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar memberikan saran kepada Kadin apakah bisa mengusulkan kepada pemprov yang memberlakukan PSBB agar memberikan pengecualian kepada industri manufaktur atau sektor usaha yang telah dan mampu melakukan langkah-langkah protokol kesehatan yang tinggi.
"
Misalnya mereka yang mampu transportasi pekerja sendiri atau mengatur pekerja nggak boleh menggunakan transportasi umum. Saya khwatir kalau dipukul rata seperti ini dan lagi-lagi saya rasa nggak realistis pandemi selesai jangka pendek, maka nggak ada yang tahan," kata Mahendra.
"Maka mari kita konstruktif merumuskan hal-hal tadi dan kalau bisa Kadin atau bisa kerja sama dengan lembaga lain lakukan best practice dan lakukan pemeringkatan itu push aja ke pemprov untuk diberikan pengecualian sekaligus diberi benchmark bagi yang lain menjadi standar yang baru. Kalau nggak saya betul-betul khawatir kesinambungan kita jangka menengah dan jangka panjang," lanjutnya.
Sikap Resmi Pemerintah
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto, yang juga Menko Bidang Perekonomian, memimpin rapat koordinasi KPCPEN bersama 8 gubernur dan para kepala daerah di Jakarta dan sekitarnya, Kamis (10/9/2020).
Turut hadir dalam rapat itu antara lain Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
"Dalam pembahasan tadi disepakati kita menyeimbangkan antara kegiatan pencegahan penyebaran Covid-19 dan mempertimbangkan pemulihan ekonomi," ujar Airlangga dalam keterangan pers yang disiarkan dari Graha BNPB.
"Menyadari bahwa dalam penanganan Covid-19 Indonesia secara keseluruhan yang sembuh 71,5%, fatality rate 4,1% dan khusus DKI kesembuhan 75,2% dan kemudian kita melihat pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19 dan ekonomi kita bergerak dalam satu bahasa dan satu tindakan," lanjutnya.
Airlangga bilang, rakor itu bertujuan menyeimbangkan dan mengkoordinasi hal-hal yang menjadi masukan dan perhatian banyak pihak.
"Pemerintah Pusat berikan perhatian serius perkembangan sitausi akan selalu tingkatkan kapasitas RS dan fasilitas kesehatan, peningkatan RS dan fasilitas kesehatan akan terus tambah, dengan fasilitas di hotel dan memanfaatkan hotel bintang II dan III seperti di Sulsel, dan disiapkan isolasi Wisma Atlet siapkan di tower 5, 6 dan khusus pekerja dari luar negeri di tower 7 dan 8," ujar Airlangga.
"Fasilitas ini mempersiapkan segi bed (tempat tidur) jumlah terus ditingkatkan dan pemerintah mendorong RS-RS di DKI atau di Jakarta untuk dilakukan relaksasi pasien yang posisi sudah hampir sembuh dan dalam tahap observasi di Wisma Atlet karena fasilitas peralatan tersedia," lanjutnya.
Khusus untuk obat-obatan dan pasien isolasi mandiri, Airlangga mengungkapkan langkah-langkah pemerintah. Misalnya memproduksi obat antivirus corona macam Tamiflu dan Favipiravir yang akan diproduksi PT Kimia Farma.
Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan, kegiatan produktif akan tetap dilakukan dengan protokol kesehatan ketat.
"Pemerintah terus mendorong sektor produktif tetap berjalan dan menjaga protokol Covid-19 pemerintah dorong kampanye jaga jarak dan hindari kerumunan dan kegiatan pilkada ke depan," ujar Airlangga.
"Kemudian pekerja di kantor pemerintah tetap berjalan sesuai peraturan yang diterbitkan Kementerian PANRB, yang mengatur WFH dan WFO dan untuk, pekerja perkantoran disiapkan flexible working, ada yang kerja di rumah dan di kantor. Presentase akan ditentukan dan pemerintah menggelar operasi yustisi, yakni operasi menegakkan kedisiplinan masyarakat dan sudah diputuskan dalam rapat komite Wakapolri dan Wakasad.
"
Dengan berbagai langkah itu, Airlangga berharap kapasitas yang tersedia di rumah sakit tetap terfasilitasi. Apalagi ditambah keberadaan tower 6 & 7 di Wisma Atlet.
"Kita juga menjaga kondisi produktif. Tadi dilaporkan Gubernur Jabar bahwa dengan adanya kebijakan yang diambil yaitu pembatasan secara mikro jadi yang kepada daerah daerah, kecamatan, RT, RW dan yang lain maka tentu kita mengapresiasi di daerah Jabar, Jateng, Jatim di mana sektor produktif termasuk PMI manufaktur itu sudah masuk ke level di atas 50,8 dan tentunya kita mengharapkan bahwa seluruh kegiatan kegiatan ini bisa untuk menekan penyebaran Covid-19," kata Airlangga.
"Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada kapasitas kesehatan yang terbatas karena pemerintah mempunyai dana yang cukup dan pemerintah akan terus menambah kapasitas bed sesuai dengan kebutuhan dan meyakinkan bahwa seluruh daerah termasuk DKI Jakarta fasilitas kesehatan akan terus dimaksimalkan oleh pemerintah."
[Gambas:Video CNBC]
(dru)
