Kenapa Arab Saudi Tangkap 2 Ulama Ternama? Ini Kronologinya
Jakarta, CNBC Indonesia - Berita menghebohkan datang dari Arab Saudi. Negara itu dikabarkan menangkap Sheikh Abdullah Basfar.
Ia adalah salah satu ulama Muslim yang sangat terkenal. Kabar itu dikonfirmasi oleh Prisoners of Conscience di Twitter pada akhir pekan lalu.
Meski baru mengonfirmasi kabar itu, ternyata Sheikh Abdullah telah ditangkap Agustus. Sayangnya, alasan penangkapan tidak dijelaskan.
"Kami mengkonfirmasi penahanan Syekh Dr Abdullah Basfar sejak Agustus 2020," tulis akun Prisoners of Conscience, sebagaimana dikutip dari Middle East Monitor.
Sheikh Abdullah adalah seorang profesor di departemen Sharia dan Islamic Studies di King Abdul Aziz University di Jeddah. Ia juga merupakan mantan Sekretaris Jenderal Organisasi Kitab dan Sunnah Dunia.
Sebelumnya, Saudi dikabarkan sudah menahan Syekh Saud Al-Funaisan. Ia ditangkap pada bulan Maret.
Al-Funaisan adalah seorang profesor universitas dan mantan dekan fakultas Syariah di Universitas Al-Imam di Riyadh.
Sementara itu, dilansir dari media Rai Al Youm, penahanan kedua ulama itu dianggap sejumlah kalangan sebagai bagian dari tindakan keras terhadap ekstremisme di kerajaan itu. Karena Putra Mahkota Saudi Mohamed Bin Salman (MBS) berencana menghapus identitas agama Arab Saudi.
"Elit yang kita butuhkan ada di penjara," tulis salah satu pengguna Twitter, sebagaimana dikutip surat kabar online Rai Al Youm.
"Ulama kami ditahan secara sewenang-wenang, sementara orang-orang sepele menikmati kebebasan dan menyebarkan korupsi di negara ini. Ini adalah kampanye terbuka untuk menyingkirkan Islam dan menyebarkan kejahatan di tanah Haramin," tambah warga Saudi lainnya.
Putra Mahkota MBS memang dikenal kontroversial. Ia telah melakukan sejumlah perombakan pasca dirinya mengambil alih kekuasaan pada 2017.
Sejak periode itu ia telah menindak ulama, jurnalis, akademisi, dan aktivis dunia maya yang memiliki pandangan kritis tentang cara dirinya memerintah negara. Selain putra Mahkota, MBS juga wakil perdana menteri di kerajaan itu.
[Gambas:Video CNBC]