China Bangun Pangkalan Militer di RI, "Itu Tidak Mungkin!"

Thea Fathanah Arbar, CNBC Indonesia
05 September 2020 19:20
Ini Kata Pengamat Soal Isu China Bangun Pangkalan Militer di RI  (CNBC Indonesia TV)
Foto: Ini Kata Pengamat Soal Isu China Bangun Pangkalan Militer di RI (CNBC Indonesia TV)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pengamat Hubungan Internasional, Hikmahanto Juwana Hikmawanto mengatakan tidak mungkin China membangun pangkalan militer di Indonesia. Alasannya, Indonesia menganut kebijakan luar negeri bebas aktif, yang tidak memungkinkan Indonesia menerima fasilitas bahkan pangkalan militer dari negara lain.

Hikmahanto menjelaska, Indonesia pernah diajak bergabung dalam Pakta Pertahanan Negara-negara di Asia Tenggara, yang disebut sebagai SEATO (Southeast Asia Treaty Organisation). Pada waktu itu, kata Hikmahanto, Indonesia tidak mau masuk dalam Pakta ini.

"Pemerintah akan konsisten. Saya yakin pemerintah akan konsisten menggunakan kebijakan politik bebas dan aktif.," kata Hikmahanto saat wawancara dengan CNBC Indonesia, Jumat (4/9/2020).

Ia mengingatkan kepada pemerintah agar tidak menaruh kecurigaan berlebihan kepada China karena laporan ini. Lalu pemerintah mengambil tindakan berpihak kepada Amerika Serikat (AS).

"Ini tentu tidak benar juga. Apalagi kalau Amerika mendorong-dorong Indoensia berhadapan dengan China karena tensi agak tinggi di Laut China Selatan. Karena Mike Pompeo, Menlu Amerika Serikat, sempat mengatakan, kalau mereka ada disana untuk melindungi atau mengendorse kepentingan negara ASEAN, seharusnya Indonesia tidak masuk disana," tambahnya. 

Sebelumnya ramai diberitakan, AS menyebut China bakal membangun pangkalan militer di beberapa negara, termasuk Indonesia, melalui proyek Belt and Road Initiative (BRI/OBOR) sebagai perantaranya.

Hal ini terungkap dari laporan Departemen Pertahanan AS atau Pentagon ke Kongres berjudul "Perkembangan Militer dan Keamanan yang Melibatkan Republik Rakyat China 2020 (Military and Security Developments Involving The People's Republic of China)".

Dikutip dari website www.defense.gov, militer AS menyebut China menargetkan sejumlah negara di dunia seperti Myanmar, Thailand, Singapura, Pakistan, Sri Lanka, Uni Emirat Arab, Kenya, Seychelles, Tanzania, Angola, dan Tajikistan, termasuk Indonesia.

Namun Pemerintah China membantah tudingan dalam laporan tersebut. Negeri Tirai Bambu ini bahkan mendesak balik AS untuk berhenti membuat laporan yang "tidak bertanggung jawab".

Pernyataan itu disampaikan pada Rabu (2/9/2020) kemarin, tak lama setelah Pentagon mengeluarkan laporan tahunan soal China yang dituduh berniat memperluas militernya dengan kedok program investasi.

"Kami mendesak pihak AS untuk meninggalkan mentalitas perang dingin yang sudah ketinggalan zaman dan pola pikir zero-sum game," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Hua Chunying, dikutip dari AFP.

"Berhenti mengeluarkan laporan yang tidak bertanggung jawab dari tahun ke tahun, mengambil pandangan objektif dan rasional tentang niat strategis China dan pembangunan pertahanan nasional, dan melakukan lebih banyak hal yang kondusif ke hubungan China-AS dan hubungan militer-ke-militer, bukan sebaliknya."

"Laporan terbaru ini sama dengan laporan sebelumnya yang mengabaikan fakta dan penuh bias. China dengan tegas menentang komentar yang tidak pantas tentang pertahanan nasional China dan distorsi yang disengaja dari niat strategis China."

Menteri Luar Negeri RI Retno Lestari Priansari Marsudi secara tegas membantah jika Indonesia akan dijadikan pangkalan militer oleh China.

"Secara tegas saya ingin menekankan bahwa sesuai dengan garis dan prinsip politik luar negeri Indonesia, maka wilayah Indonesia tidak dapat dan tidak akan dijadikan basis atau pangkalan maupun fasilitas militer bagi negara manapun," ujar Retno dalam press briefing Kementerian Luar Negeri, Jumat (4/9/2020).

"Saya ulangi bahwa wilayah Indonesia tidak dapat dan tidak akan dijadikan basis atau pangkalan maupun fasilitas militer bagi negara manapun."

Dalam laporan Pentagon, tak hanya RI yang disebut, negara lain juga disasar seperti Myanmar, Thailand, Singapura, Indonesia, Pakistan, Sri Lanka, Uni Emirat Arab, Kenya, Seychelles, Tanzania, Angola, dan Tajikistan.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah sebulumnya sudah membantah laporan Pentagon tersebut. Teuku mengatakan hal tersebut tidak memungkinkan karena konsep politik luar negeri RI, yang memegang teguh sikap "bebas aktif".

"Politik Luar Negeri RI yang bebas aktif tidak membuka ruang untuk adanya kerjasama militer semacam ini dengan negara manapun," katanya saat dihubungi CNBC Indonesia melalui pesan singkat, Kamis (3/9/2020).

"Tidak mungkin ada kerjasama semacam ini, terlebih lagi Indonesia adalah negara yang aktif mendorong kawasan ASEAN yg damai, bebas dan netral (ZOPFAN) dan konsisten menolak pangkalan militer asing di kawasan Asia Tenggara."

ZOPFAN adalah Zone of Peace, Freedom and Neutrality. Ini adalah pernyataan yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri negara-negara anggota lima negara ASEAN, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand soal menjaga Asia Tenggara bebas dari campur tangan kekuatan lain dan selalu bekerja sama, yang dibuat tahun 1971.

Sementara China memang memiliki pangkalan militer di negara lain, tepatnya Republik Djibouti di Afrika, yang dibangun di 2017, dan satu-satunya pangkalan militer China di LN.

Selain itu, Proyek BRI/OBOR sendiri merupakan program yang diinisiasi Presiden China Xi Jinping pada 2013 lalu. Program ini bertujuan membangun infrastruktur darat, laut, dan udara secara besar-besaran untuk meningkatkan dan memperbaiki jalur perdagangan dan ekonomi antar negara di Asia dan sekitarnya.

Kelebihan program ini sendiri adalah menyediakan dana yang besar bagi anggotanya. China bahkan dikabarkan menggelontorkan dana sebesar US$150 miliar atau setara Rp 2.137,6 triliun per tahun. Dana itu bisa dipinjam negara peserta program tersebut untuk membangun infrastruktur mereka.

Pages

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular