China Bangun Pangkalan Militer di RI, "Itu Tidak Mungkin!"

Menteri Luar Negeri RI Retno Lestari Priansari Marsudi secara tegas membantah jika Indonesia akan dijadikan pangkalan militer oleh China.

"Secara tegas saya ingin menekankan bahwa sesuai dengan garis dan prinsip politik luar negeri Indonesia, maka wilayah Indonesia tidak dapat dan tidak akan dijadikan basis atau pangkalan maupun fasilitas militer bagi negara manapun," ujar Retno dalam press briefing Kementerian Luar Negeri, Jumat (4/9/2020).

"Saya ulangi bahwa wilayah Indonesia tidak dapat dan tidak akan dijadikan basis atau pangkalan maupun fasilitas militer bagi negara manapun."

Dalam laporan Pentagon, tak hanya RI yang disebut, negara lain juga disasar seperti Myanmar, Thailand, Singapura, Indonesia, Pakistan, Sri Lanka, Uni Emirat Arab, Kenya, Seychelles, Tanzania, Angola, dan Tajikistan.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah sebulumnya sudah membantah laporan Pentagon tersebut. Teuku mengatakan hal tersebut tidak memungkinkan karena konsep politik luar negeri RI, yang memegang teguh sikap "bebas aktif".

"Politik Luar Negeri RI yang bebas aktif tidak membuka ruang untuk adanya kerjasama militer semacam ini dengan negara manapun," katanya saat dihubungi CNBC Indonesia melalui pesan singkat, Kamis (3/9/2020).

"Tidak mungkin ada kerjasama semacam ini, terlebih lagi Indonesia adalah negara yang aktif mendorong kawasan ASEAN yg damai, bebas dan netral (ZOPFAN) dan konsisten menolak pangkalan militer asing di kawasan Asia Tenggara."

ZOPFAN adalah Zone of Peace, Freedom and Neutrality. Ini adalah pernyataan yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri negara-negara anggota lima negara ASEAN, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand soal menjaga Asia Tenggara bebas dari campur tangan kekuatan lain dan selalu bekerja sama, yang dibuat tahun 1971.

Sementara China memang memiliki pangkalan militer di negara lain, tepatnya Republik Djibouti di Afrika, yang dibangun di 2017, dan satu-satunya pangkalan militer China di LN.

Selain itu, Proyek BRI/OBOR sendiri merupakan program yang diinisiasi Presiden China Xi Jinping pada 2013 lalu. Program ini bertujuan membangun infrastruktur darat, laut, dan udara secara besar-besaran untuk meningkatkan dan memperbaiki jalur perdagangan dan ekonomi antar negara di Asia dan sekitarnya.

Kelebihan program ini sendiri adalah menyediakan dana yang besar bagi anggotanya. China bahkan dikabarkan menggelontorkan dana sebesar US$150 miliar atau setara Rp 2.137,6 triliun per tahun. Dana itu bisa dipinjam negara peserta program tersebut untuk membangun infrastruktur mereka.

(hps/hps)
[Gambas:Video CNBC]

Pages

Show All