Internasional

China Bangun Pangkalan Militer di RI, Fakta & Kata Pemerintah

Thea Fathanah Arbar, CNBC Indonesia
04 September 2020 06:44
Delegasi militer meninggalkan Aula Besar Rakyat setelah sesi pembukaan Kongres Rakyat Nasional (NPC) di Beijing, Cina, 5 Maret 2019. REUTERS / Aly Song

Jakarta, CNBC Indonesia - China disebut bakal membangun pangkalan militer di RI. Proyek Belt and Road Initiative (BRI/OBOR) menjadi perantaranya.

Proyek ini merupakan program yang diinisiasi Presiden China Xi Jinping pada 2013 lalu. Di mana proyek ini menyediakan dana pembiayaan yang besar bagi anggotanya, hingga US$150 miliar atau setara Rp 2.137,6 triliun per tahun.



Dana itu bisa dipinjam negara peserta program tersebut untuk membangun infrastruktur mereka. Lalu bagaimana ceritanya kabar ini menyeruak?

Dilaporkan AS

Hal ini terungkap dari laporan Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) atau Pentagon ke Kongres. Pentagon menyebut bahwa China sepertinya hendak membangun pangkalan militer di sejumlah negara.

Laporan itu berjudul "Military and Security Developments Involving The People's Republic of China". Dikutip dari website www.defense.gov, militer AS menyebut China menargetkan sejumlah negara di dunia seperti Myanmar, Thailand, Singapura, Pakistan, Sri Lanka, Uni Emirat Arab, Kenya, Seychelles, Tanzania, Angola, dan Tajikistan, termasuk Indonesia.



"China kemungkinan besar sudah mempertimbangkan dan merencanakan fasilitas logistik militer tambahan untuk mendukung proyeksi angkatan laut, udara, dan darat," tulis laporan itu.

Laporan ini juga yang menyebutkan China menggunakan proyek OBOR sebagai perantara, dengan sejumlah negara, termasuk Indonesia. RI turut menjadi pesertanya proyek pinjaman ini.

"Saat ini, China menggunakan infrastruktur komersial untuk mendukung semua operasi militernya di luar negeri, termasuk kehadiran PLA di wilayah negara lain, termasuk pangkalannya di Djibouti," tulis laporan itu lagi.

"Beberapa proyek BRI China dapat menciptakan potensi keuntungan militer, seperti akses PLA ke pelabuhan asing yang dipilih untuk memposisikan sebelumnya dukungan logistik yang diperlukan untuk mempertahankan penyebaran angkatan laut di perairan sejauh Samudra Hindia, Laut Mediterania, dan Samudra Atlantik untuk melindungi minat yang berkembang."

China membantah tudingan dalam laporan itu. China bahkan mendesak balik AS, seraya meminta untuk berhenti membuat laporan yang "tidak bertanggung jawab".

Pernyataan itu disampaikan pada Rabu (2/9/2020), tak lama setelah Departemen Pertahanan AS mengeluarkan laporan tahunan soal China yang dituduh berniat memperluas militernya dengan kedok program investasi.

"Kami mendesak pihak AS untuk meninggalkan mentalitas perang dingin yang sudah ketinggalan zaman dan pola pikir zero-sum game," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Hua Chunying dikutip dari AFP.

"Berhenti mengeluarkan laporan yang tidak bertanggung jawab dari tahun ke tahun, mengambil pandangan objektif dan rasional tentang niat strategis China dan pembangunan pertahanan nasional, dan melakukan lebih banyak hal yang kondusif ke hubungan China-AS dan hubungan militer-ke-militer, bukan sebaliknya."

"Laporan terbaru ini sama dengan laporan sebelumnya yang mengabaikan fakta dan penuh bias. China dengan tegas menentang komentar yang tidak pantas tentang pertahanan nasional China dan distorsi yang disengaja dari niat strategis China."


Pemerintah Indonesia melalui Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah berkomentar soal laporan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS) ke Kongres terkait kemungkinan pendirian pangkalan militer China di sejumlah negara termasuk Indonesia.

Ia mengatakan hal tersebut tidak memungkinkan karena konsep politik luar negeri RI, yang memegang teguh sikap "bebas aktif".

"Politik Luar Negeri RI yang bebas aktif tidak membuka ruang untuk adanya kerjasama militer semacam ini dengan negara mana pun," katanya saat dihubungi CNBC Indonesia melalui pesan singkat, Kamis (3/9/2020).



"Tidak mungkin ada kerjasama semacam ini, terlebih lagi Indonesia adalah negara yang aktif mendorong kawasan ASEAN yg damai, bebas dan netral (ZOPFAN) dan konsisten menolak pangkalan militer asing di kawasan Asia Tenggara."

ZOPFAN adalah Zone of Peace, Freedom and Neutrality. Ini adalah pernyataan yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri negara-negara anggota lima negara ASEAN, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand soal menjaga Asia Tenggara bebas dari campur tangan kekuatan lain dan selalu bekerja sama, yang dibuat tahun 1971.

Pangkalan Militer Djibouti

Sebelumnya, China memang memiliki pangkalan militer di Republik Djibouti di Afrika, yang dibangun di 2017. Ini merupakan satu-satunya pangkalan China saat ini.

Next Page
Respons China
Pages

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular