China Mau Bangun Pangkalan Militer, Ini Respons RI

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Indonesia melalui Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah berkomentar soal laporan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS) ke Kongres terkait kemungkinan pendirian pangkalan militer China di sejumlah negara termasuk Indonesia.

Ia mengatakan hal tersebut tidak memungkinkan karena konsep politik luar negeri RI, yang memegang teguh sikap "bebas aktif".

Baca: Bukan Cuma RI, Ini Negara Target "Pangkalan Militer" China

"Politik Luar Negeri RI yang bebas aktif tidak membuka ruang untuk adanya kerjasama militer semacam ini dengan negara mana pun," katanya saat dihubungi CNBC Indonesia melalui pesan singkat, Kamis (3/9/2020).

"Tidak mungkin ada kerjasama semacam ini, terlebih lagi Indonesia adalah negara yang aktif mendorong kawasan ASEAN yg damai, bebas dan netral (ZOPFAN) dan konsisten menolak pangkalan militer asing di kawasan Asia Tenggara."

Baca: Heboh China Mau Bangun Pangkalan Militer di RI, Faktanya?

Sebelumnya laporan Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) atau Pentagon ke Kongres menyebut bahwa China hendak membangun pangkalan militer di sejumlah negara.

Laporan itu berjudul "Military and Security Developments Involving The People's Republic of China".

Dikutip dari website www.defense.gov, militer AS menyebut China menargetkan sejumlah negara di dunia seperti Myanmar, Thailand, Singapura, Pakistan, Sri Lanka, Uni Emirat Arab, Kenya, Seychelles, Tanzania, Angola, dan Tajikistan, termasuk Indonesia.

"China kemungkinan besar sudah mempertimbangkan dan merencanakan fasilitas logistik militer tambahan untuk mendukung proyeksi angkatan laut, udara, dan darat," tulis laporan itu, dikutip Kamis (3/9/2020).

AS menyebut China menggunakan proyek Belt and Road Initiative (BRI/OBOR) sebagai perantara, dengan sejumlah negara, termasuk Indonesia, turut menjadi pesertanya.

Proyek ini merupakan program yang diinisiasi Presiden China Xi Jinping pada 2013 lalu yang bertujuan membangun infrastruktur darat, laut, dan udara secara besar-besaran untuk meningkatkan dan memperbaiki jalur perdagangan dan ekonomi antar negara di Asia dan sekitarnya.

Di mana BRI menyediakan dana pembiayaan yang besar bagi anggotanya, hingga US$150 miliar atau setara Rp 2.137,6 triliun per tahun.

Dana itu bisa dipinjam negara peserta program tersebut untuk membangun infrastruktur mereka.

"Saat ini, China menggunakan infrastruktur komersial untuk mendukung semua operasi militernya di luar negeri, termasuk kehadiran PLA di wilayah negara lain, termasuk pangkalannya di Djibouti," tulis laporan itu lagi.

"Beberapa proyek BRI China dapat menciptakan potensi keuntungan militer, seperti akses PLA ke pelabuhan asing yang dipilih untuk memposisikan sebelumnya dukungan logistik yang diperlukan untuk mempertahankan penyebaran angkatan laut di perairan sejauh Samudra Hindia, Laut Mediterania, dan Samudra Atlantik untuk melindungi minat yang berkembang."

Pentagon juga menyebut soal China yang tengah menggandakan stok hulu ledaknya untuk satu dekade mendatang. Saat ini China memiliki 200 hulu ledak.

Meskipun begitu, sebagaimana ditulis Reuters, pihak China tentu membantah hal tersebut. Juru Bicara Kementerian Luar negeri China Hua Chunying menyebut laporan itu sangat bias.

(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Militer China Ingin "Mangkal" di Indonesia