DPR Panggil Basuki Hingga BKS Bahas Program Andalan di 2021

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar. Rapat kali ini diagendakan membahas rencana kerja anggaran (RKA) kementerian/lembaga (K/L) tahun 2021 Nota Keuangan RAPBN TA 2021.

Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia, rapat dimulai sekitar pukul 10.10 WIB yang dibuka oleh Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus. Dia menegaskan bahwa rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

"Rapat kerja pada hari ini merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2021 yang telah kita laksanakan pada bulan Juni 2020 yang lalu," kata Lasarus, Rabu (3/9/20).

Oleh karena itu, dia meminta rapat kali ini bisa lebih fokus dalam hal bagaimana program-program strategis nasional yang bermanfaat bagi rakyat pada umumnya.

"Serta program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagaimana pendapat usulan dan saran yang disampaikan oleh komisi V DPR RI dalam rapat-rapat terdahulu, yang mungkin bisa diakomodir atau direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran nota keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2021," lanjutnya.

Pada kesempatan sebelumnya, Komisi V DPR RI juga memanggil tiga menteri Kabinet Indonesia Maju dalam rapat kerja, Senin (31/8/2020). Dalam rapat tersebut, para menteri memamerkan serapan anggaran dari pagu masing-masing hingga Agustus 2020.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan penyerapan anggaran per 30 Agustus 2020 mencapai 48,13 % atau senilai Rp 41,17 triliun. Artinya, hampir separuh sudah terserap dari total pagu TA 2020 sebesar Rp 85,70 triliun.

Sementara untuk progres pembangunan fisik sendiri sebesar 48,15 %. Sedangkan khusus untuk program Padat Karya Tunai (PKT) sebesar Rp 12,32 dengan target penerima manfaat sebesar 638.990 orang.

Baca: Digarap Prabowo & SYL, Basuki Buka-bukaan Food Estate Jokowi

"Hingga tanggal 29 Agustus 2020 progres keuangan (padat karya tunai) telah mencapai Rp 7,16 triliun atau sekitar 58,14 % dengan serapan tenaga kerja sebanyak 402.449 orang atau sekitar 62,98 %," kata Basuki dalam rapat tersebut.

Dia menambahkan, penyerapan keuangan terhadap DIPA Kementerian PUPR tahun 2020 sebesar Rp. 83,62 triliun atau 97,58 % dari keseluruhan pagu Rp. 85,70 triliun. Perkiraan sisa anggaran sebesar Rp. 2,08 triliun atau 2,42 % terdiri atas belanja pegawai, sisa pinjaman, dan SBSN yang tidak bisa diserap.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga membeberkan realisasi anggaran di tahun 2020.

"Pada kesempatan ini dapat kami sampaikan bahwa realisasi anggaran Kementerian Perhubungan per 31 Agustus 2020 mencapai angka 45,27% atau senilai dengan Rp 16,34 triliun," kata Budi Karya.

Dia menargetkan, penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun 2020 adalah sebesar 93,02%. Salah satu upaya untuk menggenjot penyerapan adalah dengan realokasi anggaran sebesar Rp 700 miliar. Saat ini, dia menjelaskan realokasi tersebut masih dalam proses pengajuan ke Kementerian Keuangan.

"Dalam prognosa kita rencanakan terjadi penyerapan 93%, kami sedang upayakan menjadi 96% apabila realokasi disetujui oleh Kementerian Keuangan," urainya.

Sementara itu, Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar menyebutkan, realisasi anggarannya yang sudah terserap sebesar Rp 1,4 triliun atau sekitar 55,55%. Total pagu anggarannya adalah Rp 2,5 triliun.

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Lapor Temuan BPK ke DPR, Ini Penjelasan Budi Karya & Basuki