BUMN Tol Mulai 'Goyang', Siap Disuntik Triliunan Bulan Depan
Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
28 August 2020 19:57
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mengungkapkan pencairan dana penyertaan modal negara (PMN) baru bisa dilakukan September 2020. Ada BUMN yang masuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akan segera mendapat pencairan PMN, termasuk BUMN yang mengalami kesulitan keuangan karena penugasan pemerintah seperti BUMN tol.
Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan DJKN Kemenkeu Meirijal Nur mengatakan untuk pencairan PMN dibutuhkan waktu, karena hingga saat ini peraturan pemerintah masih tahap finalisasi.
"Peraturan Pemerintah sedang proses. Mungkin September bisa kita cairkan ke BUMN penerima PMN," jelas Meirijal dalam bincang diskusi virtual, Jumat (28/8/2020).
Pemerintah mengalokasikan anggaran pembiayaan korporasi sebesar Rp 53,57 triliun. Di dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2020, pemerintah menetapkan dana sebesar Rp 20,5 triliun untuk PMN kepada BUMN. Sementara sisanya sebesar Rp 29,65 triliun untuk talangan modal kerja, dan Rp 3,42 triliun untuk penempatan dana padat karya.
Terdapat lima BUMN yang mendapat PEM dalam rangka PEN. Di antaranya yakni PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) sebesar Rp 5 triliun, PT Hutama Karya sebesar Rp 7,5 triliun, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) sebesar Rp 6 triliun.
Adapula PMN kepada PT Permodalan Nasional Mandani (PNM) sebesar Rp 1,5 triliun, dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC) sebesar Rp 500 miliar.
Asal tahu saja, sebenarnya pencairan PMN kepada lima BUMN, seperti tertuang pada Perpres Nomor 72 Tahun 2020 seharusnya dilakukan pada Juni. Kendati demikian, karena payung hukum yang belum rampung membuat pencairan harus molor hingga ke September 2020.
Kendati demikian, kata Meirijal menjelaskan pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melanggar tata kelola pemerintahan. Tapi untuk pencairan PMN pun dibutuhkan satu payung hukum turunan berupa peraturan pemerintah (PP).
"Untuk pencairan butuh peraturan pemerintah (PP) karena ini proses alokasi investasi dari pemerintah, dari above the line ke below the line, ke investasi dipisahkan. Karena harus dipisahkan, butuh PP," katanya.
Menurut Meirijal, suntikan modal kepada BUMN ini baru diperkirakan akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV-2020.
"Kita usahakan secepat mungkin, tapi maksimal September. Saya kira kalau lebih duluan, semuanya menjadi prioritas, makanya semuanya bekerja stimultan, dan diharapkan bisa kita realisasikan. Tentu saja ini kalau pun tidak terkejar di kuartal III. Begitu September bisa realisasikan, langsung terserap di kuartal IV nanti," kata Meirijal melanjutkan.
Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Kekayaan Negara Isa Rachmatawarta menjelaskan suntikan modal kepada 5 BUMN tersebut demi membantu kondisi keuangan perusahaan plat merah tersebut.
Pasalnya selama pandemi ini, cashflow kelima perusahaan tersebut carut-marut. Misalnya saja kata Isa seperti Hutama Karya, BUMN karya mendapatkan tugas membangun jalan tol. Di mana mereka harus mengeluarkan keuangan cukup banyak untuk membangun tol di Sumatera.
Sebelum adanya pandemi covid-19 saja, kata dia BUMN Hutama Karya secara cashflow sudah tersendat. Oleh karena itu, pemerintah ingin agar Hutama Karya tidak mengalami kebangkrutan.
"Dengan menjaga kekuatan keuangan untuk bangun tol di Sumatera sangat terganggu. Di sisi lain pembangunan tol menyerap tenaga kerja, karena itu mendukung agar Hutama Karya tidak collapse dan mampu terus melakukan pembangunan menjadi kepentingan kita bersama," kata Isa.
(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Kemenkeu: PMN Hutama Karya Rp 6,2 T Bakal Cair Pekan Depan
Most Popular