Titah Jokowi: Duit Negara Bakal Dipakai Borong Produk UMKM

Jakarta, CNBC Indonesia - Krisis pandemi Covid-19 bukan hanya menghantam korporasi atau perusahaan-perusahaan besar, tapi juga kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menegah (UMKM). Berbagai stimulus sudah disiapkan pemerintah untuk menolong para pelaku UMKM.

Dalam anggaran pelaksanaan penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pemerintah telah menganggarkan Rp 123,46 triliun sebagai stimulus untuk UMKM.

Sayangnya, realisasi anggaran PEN untuk UMKM baru mencapai Rp 44,63 triliun atau baru terserap 37,2% dari pagu anggaran Rp 123,46 triliun.

Baca: Selamatkan RI dari Resesi, Sri Mulyani All Out Belanja!

Rendahnya realisasi anggaran UMKM pada program PEN, membuat Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki mendorong agar belanja Kementerian/Lembaga (K/L) untuk bisa menganggarkan Rp 321 triliun untuk bisa membeli barang-barang UMKM.

"Pasar yang paling besar adalah kas belanja pemerintah dan BUMN. Tahun ini ada Rp 321 triliun belanja K/L dan Presiden sudah perintahkan agar K/L belanja produk UMKM," ujar Teten dalam pembukaan Karya Kreatif Indonesia, Jumat (28/8/2020).

Teten mengatakan, untuk mempermudah pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk menyerap produk UMKM, maka Kementerian Koperasi dan UKM bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) untuk membuat laman khusus produk UMKM.

Kementerian Koperasi dan UKM juga telah memberikan pelatihan kepada UMKM terkait pengadaan barang dan jasa K/L dan pemerintah daerah.

Baca: Bikin Deg-degan, Begini Jawaban Sri Mulyani Apakah RI Resesi

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir juga sempat mengatakan, pelaku UMKM bisa ikut tender dalam proyek BUMN senilai Rp 200 juta hingga Rp 14 miliar. Demi memprioritaskan UMKM, bahkan kata Erick pihaknya telah melarang perusahaan pelat merah untuk mengikuti tender tersebut.

Program itu kemudian dikemas melalui platform Pasar Digital (PaDi), di mana untuk tahap awal baru 9 BUMN yang berpartisipasi dalam PaDi. Namun ke depannya, pemerintah mendorong semua BUMN untuk ikut serta.

"Kami sekarang kerja sama dengan para UMKM untuk segera on boarding [daftar] di LKPP dan Pasar Digital BUMN," kata Erick.

(cha/cha)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Komite PC-PEN Imbau Orang kaya Belanja Biar Negara Tak Resesi