Puluhan Ribu Dokter Korea Selatan Mogok Massal, Ada Apa Ya?

Jakarta, CNBC Indonesia - Puluhan ribu dokter di Korea Selatan melakukan mogok massal secara nasional saat kasus Covid-19 melonjak di negara itu pada Rabu (26/8/2020). Mereka memprotes rencana reformasi tenaga kerja medis pemerintah dengan menentang perintah kembali bekerja.

Pemogokan yang berlangsung tiga hari ini diinisiasi Asosiasi Medis Korea (Korean Medical Association/KMA), yang memiliki 130.000 anggota, termasuk dokter magang dan dokter residen di rumah sakit umum dan di klinik komunitas.

Tindakan pemogokan itu dilakukan setelah sebelumnya mereka melakukan pemogokan selama berminggu-minggu saat Korsel terus berjuang melawan pandemi Covid-19.

Petugas medis menentang rencana pemerintah meningkatkan jumlah mahasiswa kedokteran selama beberapa tahun, mendirikan sekolah kedokteran umum, serta memperluas cakupan telemedicine (layanan dan informasi kesehatan berbasis elektronik).

Mereka mengatakan, alokasi anggaran itu akan lebih baik digunakan untuk meningkatkan gaji dan kondisi untuk mendorong lebih banyak para pekerja medis di luar Kota Seoul.

Laporan kantor berita Yonhap menuliskan jika pemogokan yang dimulai pada Rabu itu memaksa lima rumah sakit umum besar Korsel untuk membatasi jam kerja mereka dan menunda jadwal operasi. Sejumlah klinik komunitas juga mulai ditutup pada hari ini. Sekitar 33% klinik ditutup mereka selama pemogokan pertama mereka awal bulan ini.

Awal pekan ini, para dokter mencapai kesepakatan dengan pemerintah untuk terus menangani pasien Covid-19, tetapi gagal menemukan kompromi terkait kekhawatiran mereka yang lebih luas.

"Pemerintah sekarang tidak punya pilihan selain mengambil tindakan hukum yang diperlukan seperti perintah untuk membuka bisnis agar tidak membahayakan nyawa dan keselamatan warga," kata Menteri Kesehatan Park Neung-hoo dalam sebuah penjelasan, dikutip dari Al Jazeera.

"Kami mendesak semua trainee (dokter magang) dan sesama dokter untuk segera kembali bekerja," lanjutnya.

Baca: Malapetaka di Korsel, Kala Starbucks Jadi 'Sarang' Corona

Petugas medis yang tidak mengikuti perintah pemerintah tanpa alasan yang jelas dapat dicabut izinnya. Mereka bahkan menghadapi hukuman penjara maksimal tiga tahun atau denda kurang dari 30 juta won (Rp 370 juta, asumsi Rp 12.35/won).

Park mengatakan jika KMA dan Asosiasi Penduduk Intern Korea (Korean Intern Resident Association/KIRA) telah menolak beberapa tawaran pemerintah.

Dalam sebuah pernyataan, KMA mengatakan komunitas medis selalu terbuka untuk segala kemungkinan dalam pembicaraan dengan pemerintah, dan bahwa para dokter tidak ingin melakukan pemogokan.

"Kami dengan tulus ingin kembali," kata pernyataan itu. "Kami meminta Anda, warga, untuk mendengarkan suara kami sehingga kami dapat bertemu pasien kami secepat mungkin."

Pemerintah mengatakan langkah untuk meningkatkan jumlah mahasiswa kedokteran sebanyak 4.000 selama 10 tahun ke depan diperlukan. Tujuannya adalah untuk lebih mempersiapkan diri menghadapi krisis kesehatan masyarakat seperti pandemi Covid-19.

Namun, para mahasiswa kedokteran mengatakan rencana tersebut tidak diperlukan, sebab akan membanjiri pasar yang sudah kompetitif.

Dana tambahan, menurut mereka, akan lebih baik digunakan untuk meningkatkan gaji peserta pelatihan yang ada, yang akan mendorong mereka untuk pindah dari Kota Seoul ke berbagai daerah perdesaan. Di perdesaan tentu lebih membutuhkan banyak tenaga medis profesional.

Pada Selasa (25/8/2020), baik para dokter maupun pemerintah, sepakat untuk memulai konsultasi tingkat kerja. Tetapi pembicaraan belum menghasilkan terobosan yang signifikan, mendorong para dokter untuk terus mogok.

Korsel kini telah melaporkan total 18.265 kasus positif, dengan 312 kematian, dan 14,368 pasien berhasil sembuh per Rabu, menurut data Worldometers. Namun pihak berwenang khawatir Negeri Ginseng berada di ambang wabah Covid-19 setelah berhari-hari mengalami peningkatan kasus sebanyak tiga digit.

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Mau ke Korea Selatan? Wajib Tes PCR!