Internasional

Demi Palestina, Pangeran Arab & Maroko Tolak Damai ke Israel

News - Rehia Sebayang, CNBC Indonesia
24 August 2020 17:13
The Saudi Arabia flag flies outside the country's consul general's official residence in Istanbul, Wednesday, Oct. 24, 2018. Turkey's state-run news agency says Saudi officials did not allow Turkish investigators, probing the killing of Saudi journalist Jamal Khashoggi, to search a well in the garden of the Saudi Consulate. Turkish forensic teams have searched the Consulate, the consul general's official residence as well as vehicles belonging to the consulate as part of their probe into Khashoggi's disappearance and death. (AP Photo/Lefteris Pitarakis)

Jakarta, CNBC Indonesia - Arab Saudi menegaskan menolak menormalisasi hubungan dengan Israel. Negara itu mengatakan pembukaan hubungan diplomatik harus dibayar dengan pembentukan negara Palestina yang berdaulat dengan Yerusalem sebagai ibu kota.

"Setiap negara Arab yang mempertimbangkan, untuk mengikuti langkah UEA, harus menuntut imbalan ... harganya harus mahal," Pangeran Saudi Turki al-Faisal sebagaimana ditulis surat kabar Saudi Asharq al-Awsat dikutip Reuters, Senin (24/8/2020).



"Kerajaan Arab Saudi telah menetapkan harga untuk menyelesaikan perdamaian antara Israel dan Arab - itu adalah pembentukan negara Palestina yang berdaulat dengan Yerusalem sebagai ibukotanya. Sebagaimana inisiatif mendiang Raja Abdullah."

Pangeran Turki sendiri adalah mantan duta besar untuk AS dan mantan kepala intelijen. Namun meski tak memiliki jabatan di pemerintahan kini, ia sangat berpengaruh sebagai Ketua Pusat Penelitian dan Studi Islam Raja Faisal.


Hal senada juga ditegaskan Maroko. Negara itu menolak normalisasi hubungan dengan Israel. Pasalnya Israel diklaim sudah melakukan tindakan melanggar hak asasi manusia di Palestina.

Pernyataan ini muncul kala penasehat senior Amerika Serikat (AS) Jared Kushner melakukan kunjungan ke wilayah tersebut. Sebelumnya, upaya normalisasi diserukan AS, kala Uni Emirat Arab (UEA) membuka hubungan diplomatik dengan negeri PM Benjamin Netanyahu itu.

"Kami menolak normalisasi apa-pun dengan entitas Zionis (Israel)," tegas Perdana Menteri Saad Dine El Otmani dikutip dari laman yang sama.

"Karena ini membuatnya akan berani melangkah lebih jauh dalam melanggar hak-hak rakyat Palestina."

Maroko mendukung upaya perdamaian kedua negara dengan menyetujui penunjukan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina.

Maroko dan Israel sebenarnya memulai hubungan tingkat rendah tahun 1993. Namun kesepakatan dicabut setelah kekerasan terjadi di Palestina tahun 2000.




[Gambas:Video CNBC]

(sef/sef)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading