Gedung Kejagung: Diresmikan 1968, Terbakar di Era Burhanuddin

Jakarta, CNBC Indonesia - Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) yang berada di Jalan Sultan Hasanuddin Dalam Nomor 1, Kelurahan Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan hangus terbakar pada Sabtu malam (22/8/2020).

Bahkan hingga Minggu pagi (23/8/2020), petugas pemadaman masih melakukan upaya pendinginan di lokasi kejadian.

Sejumlah ruangan, termasuk ruang Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, hingga Jaksa Agung Muda Bidang Intel pun ikut hangus terbakar.

"Pengerahan 65 Unit (JS 36 Unit, JP 6 Unit,JU 2 Unit JB 8 Unit , JT 7 Unit , PK 6 Unit). Masih dalam penanganan situasi pendinginan," demikian pernyataan akun Twitter resmi Pemadam Kebakaran DKI Jakarta @humasjakfire, Minggu (23/8/2020).

Namun pada pukul 06.28 WIB, api yang menghanguskan gedung Kejaksaan Agung sudah dapat dipadamkan.

[Gambas:Twitter]

Menanggapi ini, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengakui kebakaran hebat di Gedung Utama Kejagung pada Sabtu malam sejak pukul 19.10 ikut melalap ruang kerjanya. Namun, ia memastikan bahwa data dan dokumen berkas-berkas perkara Kejagung tak ada di gedung yang terbakar.

"Yang terbakar ini adalah gedung pembinaan. Di situ ada biro kepegawaian, biro keuangan dan perencanaan dan biro umum," katanya sambil mengiyakan bahwa ruang kerjanya ikut terbakar.

Foto: Kebakaran Kejagung (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) Kebakaran Kejagung (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Ia mengatakan soal penyebab kebakaran masih diselidiki, untungnya berkas-berkas perkara masih aman.

"Kami masih selidiki tapi yang utamanya berkas-berkas perkara tidak ada di sini," katanya sambil menegaskan gedung yang terbakar tak menyimpan alat bukti.

"Tidak ada, tidak ada [alat bukti]. Di sini ada SDM saja (yang terbakar)," katanya.

Musibah naas ini sangat mengagetkan di tengah libur panjang sejak Kamis (20/8) dan Cuti Bersama di Jumat (21/8). Apalagi gedung Kejagung yang berdiri sejak tahun 1968, ini belum pernah mengalami kerusakan signifikan sejak diresmikan.

Selain itu, Gedung Kejagung juga menjadi gedung penting mengingat banyak perkara yang ditangani dan melibatkan orang-orang 'kuat' di negeri ini.

Mengutip situs Hukum Online, dulunya gedung Kejagung terletak di Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta Pusat, atau satu kawasan dengan gedung Mahkamah Agung (MA).

Pada 10 November 1961, gedung Kejagung di Kebayoran Baru ini mulai dibangun agar tak lagi berdampingan dengan MA. Kala itu, Jaksa Agung R Goenawan yang meletakkan batu pertama gedung tersebut.

Mengacu situs Kejagung, Goenawan menjabat Jaksa Agung pada periode 31 Desember 1959-1962. Pemisahan ini juga dilakukan sejak disahkannya UU Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kejaksaan.

Pembangunan Gedung Kejagung ini baru selesai di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Gedung ini diresmikan oleh Jaksa Agung Soegih Arto pada 22 Juli 1968. Brigjen Soegih Arto menjabat Jaksa Agung periode 27 Maret 1966 - 1973, dan Jaksa Agung pertama pada era Orde Baru.

Sebagai penghormatan, patung Soeprapto diletakkan di depan halaman gedung utama Kejaksaan Agung. Patung ini diresmikan Soegih Arto pada 22 Juli 1969. Soeprapto adalah Jaksa Agung periode 1951-1959.

Asvi Warman Adam, peneliti utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dalam tulisannya berjudul Mengenang Keberanian Jaksa Agung Soeprapto, mengungkapkan Soeprapto adalah salah satu Jaksa Agung yang amat tegas.

"Soeprapto ingin mewujudkan cita-cita negara hukum seperti diamanatkan UUD dan menerapkan prinsip Trias Politica secara konsekuen. Oleh sebab itu ia berupaya menegakkan institusi Kejaksaan Agung yang otonom dan independen dari kuasa eksekutif," kata Asvi, dikutip dari situs LIPI.

"Sebagai jaksa Soeprapto sangat tegas. Ia tidak segan menjatuhkan hukuman mati. Seperti yang dijatuhkan terhadap Kutil, jagoan dari Talang, Tegal. Kutil yang telah terbukti di meja hijau melakukan serangkaian pembunuhan, akhirnya 21 Oktober 1946, dijatuhi vonis mati. Ia tercatat sebagai penerima vonis mati pertama di Indonesia setelah masa kemerdekaan," cerita Asvi yang juga ahli sejarah ini.

Sebelumnya, pada zaman Belanda dan Jepang, Soeprapto telah empat kali menuntut hukuman mati bagi perkara pembunuhan sadis. Sebab itu, keberadaan patungnya menjadi satu penghormatan bagi Korps Adhyaksa.

Gedung Bundar

Masih mengutip Hukum Online, berdasarkan buku "Potret 47 Tahun Kejaksaan RI", disebutkan pada era kepemimpinan Jaksa Agung Soegih Arto dan Ali Said, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) masih tergabung dalam Jaksa Agung Muda Operasi (Jamops). Keduanya baru dipecah setelah tahun 1983 di era kepemimpinan Jaksa Agung ke-11, Ismail Saleh.

Baca: Kacau! Gagal Bayar 5 Asuransi Ini Bikin Nasabah Teriak

Letnan Jenderal TNI Ismail Saleh menjabat Jaksa Agung pada 1981-1984.

Pada saat bersamaan, Ismail juga mengadakan Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pusat Penyuluhan Hukum dan Pusat Operasi Intelijen.

Ismail Saleh mulai membangun kantor Jampidum yang terletak di belakang gedung Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas). Pembangunan kantor Jampidum disusul dengan pembangunan gedung bundar yang nantinya difungsikan sebagai kantor Jampidsus. Gedung bundar dibangun di sisi kanan lapangan Kejagung.

Sebelum gedung bundar selesai, Jampidsus sementara berkantor di sebuah rumah di Jalan Adityawarman Nomor 6, Kebayoran Baru.

Mantan Jaksa Agung Muda Pembinaan Marthen Pongrekun, menyatakan, pembangunan gedung berbentuk unik itu lebih dikarenakan ukuran tanah yang tidak terlalu luas.

Setelah pembangunan selesai, Jampidsus Himawan bersama anggotanya pindah ke gedung bundar.

Jaksa Agung ke-XII Hari Soeharto meresmikan pemakaian gedung Jampidsus dengan nama "Graha Andhika Anuwika" yang artinya Gedung Nan Indah tempat pemeriksaan dan penyelidikan di hari Bhakti Adhyaksa ke-24, 22 Juli 1984.

Baca: Ruang Kerjanya Dilalap Api, Jaksa Agung: Berkas Perkara Aman!

(tas/tas)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Gedung Kejagung Hangus, Nasib Berkas Djoko Tjandra Cs Gimana?