Duh Proyek PLTP Masih Meleset Jauh Dari Target
Anisatul Umah, CNBC Indonesia
19 August 2020 16:27
Jakarta, CNBC Indonesia - Pengembangan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) hingga saat ini masih jauh dari target awal yang ditetapkan pemerintah dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).
Direktur Panas Bumi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ida Nurhayatin Finahari mengatakan hingga semester I 2020, total kapasitas terpasang PLTP nasional baru mencapai 2.100 mega watt (MW). Sedangkan berdasarkan Peraturan Presiden No.22 tahun 2017 tentang RUEN, kapasitas terpasang PLTP pada 2020 ditargetkan bisa mencapai 3.109,5 MW. Artinya, pemerintah baru merealisasikan 67,5% dari target awal yang telah ditentukan tersebut.
Untuk mengejar target kapasitas terpasang pembangkit listrik dari energi baru terbarukan, pemerintah kini tengah merancang Peraturan Presiden tentang tarif energi baru terbarukan. Hal ini menurutnya juga sebagai salah satu langkah untuk membangun kepercayaan investor.
Tak hanya itu, lanjutnya, pemerintah kini juga terus memperbaiki tata kelola, terutama karena biaya pengembangan energi baru terbarukan saat ini masih dianggap mahal.
"Memang banyak challenge (tantangan)-nya, di mana kita harus perbaiki tata kelola kita. Pemerintah sudah mau mulai," tuturnya dalam sebuah webinar bertema "Manfaat Pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Dieng 2 dan Patuha 2" pada Rabu (19/08/2020).
Dia menjelaskan tantangan pengembangan panas bumi juga dirasakan saat awal eksplorasi dilakukan. Besarnya biaya dan resiko pengembang untuk mengerjakan eksplorasi membuat pemerintah harus turut andil sebagai salah satu bentuk dukungan kepada para investor. Untuk itu, lanjutnya, pemerintah melalui Badan Geologi Kementerian ESDM juga ikut melakukan pengeboran eskplorasi panas bumi mulai tahun ini yang telah dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Inilah upaya-upaya perbaikan tata kelola kita dan kita berharap dengan penerapan seperti ini, bagaimana pemerintah terlibat lebih dalam pengembangan panas bumi ini diharapkan target 2030 kapasitas terpasang PLTP sebesar 8.000 MW bisa tercapai," tuturnya.
Namun demikian, upaya pemerintah ini menurutnya tidak bisa dilakukan sendirian, melainkan harus bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan juga sektor swasta.
"Diharapkan memang dengan perbaikan tata kelola seperti ini, tarif panas bumi ujungnya juga semakin kompetitif," ujarnya.
Tahun ini pemerintah menargetkan beroperasinya tiga PLTP baru dengan kapasitas sebesar 140 MW. Ketiga pembangkit baru tersebut antara lain PLTP Rantau Dedap berkapasitas 90 MW, PLTP Sorik Marapati Unit 2 berkapasitas 45 MW, dan PLTP Sokoria Unit 1 sebesar 5 MW.
Ketiga pembangkit listrik panas bumi baru tersebut diperkirakan baru mulai beroperasi pada akhir tahun ini. Ini berarti, hingga akhir tahun total kapasitas terpasang PLTP hanya sekitar 2.240 MW.
Ida mengatakan, pembangunan PLTP ini sempat terkendala pandemi Covid-19 karena adanya Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) sehingga menyulitkan mobilitas pekerja.
"Awalnya semuanya terdampak ya dengan diberlakukanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), tapi saat ini sudah mulai berjalan normal. Kemungkinan mulai beroperasi akhir tahun ini," ungkapnya.
Berdasarkan RUEN, kapasitas terpasang PLTP direncanakan meningkat sebesar 200-300 MW per tahun hingga 2019, lalu mulai 2020 sampai 2025 bertambah sebesar 450-1.175 MW per tahun. Pada 2025 kapasitas PLTP direncanakan mencapai 7.241,5 MW, meningkat dari 1.438,5 MW pada 2015.
Berdasarkan data Kementerian ESDM potensi PLTP nasional mencapai 23,9 giga watt (GW) atau sekitar 23.900 MW. Namun hingga saat ini yang dimanfaatkan baru sebesar 2.130,7 MW atau sekitar 8,9% dari potensi tersebut.
Di sisi lain, pemerintah juga mengejar target bauran energi baru terbarukan sebesar 23% pada 2025 dari 9,15% pada akhir tahun lalu.
(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Genjot Energi Terbarukan, RI Butuh Investasi Rp 42,3 T/Tahun
Most Popular