Defisit APBN 2021 Turun, Apakah Pak Jokowi Mulai Ngerem?

Lalu kita masuk ke postur anggaran. RAPBN 2021 diperkirakan bakal mencatatkan defisit fiskal Rp 971,2 triliun atau 5,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Lebih rendah dibandingkan rencana tahun ini yaitu Rp 1.039,2 triliun (6,34% PDB).

"Defisit anggaran tahun 2021 akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman, dan dikelola secara hati-hati. Pembiayaan utang dilaksanakan secara responsif mendukung kebijakan countercyclical dan akselerasi pemulihan sosial ekonomi. Pengelolaan utang yang hati-hati selalu dijaga pemerintah secara konsisten. Pembiayaan defisit RAPBN tahun 2021 akan dilakukan melalui kerja sama dengan otoritas moneter, dengan tetap menjaga prinsip disiplin fiskal dan disiplin kebijakan moneter, serta menjaga integritas, kredibilitas, dan kepercayaan pasar surat berharga pemerintah," papar Jokowi.

Baca: Ckckck.. 2021 Pemerintah Bayar Bunga Utang Sampai Rp 373 T

Sebagian besar defisit akan dibiayai oleh penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Penerbitan SBN neto 2021 direncanakan Rp 1.172,4 triliun. Sementara utang non pasar netto adalah negatif Rp 29,9 triliun. Artinya pemerintah lebih banyak membayar ketimbang menarik utang baru.

Penerimaan negara pada 2021 diperkirakan sebesar Rp 1.776,4 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 1.481,9 triliun (83,42%) datang dari setoran perpajakan.

"Dari sisi perpajakan, pemerintah terus melakukan berbagai upaya perluasan basis pajak serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan dan menggali sumber-sumber penerimaan yang potensial. Selain itu, penerapan omnibus law perpajakan dan pemberian berbagai insentif perpajakan yang tepat dan terukur diharapkan mampu mendorong peningkatan investasi dan daya saing nasional, mempercepat 15 pemulihan ekonomi pasca-pandemi Covid-19, serta memacu transformasi ekonomi. Di sisi cukai, akan dilakukan pengembangan sistem pengawasan cukai terintegrasi, serta ekstensifikasi cukai untuk mengendalikan eksternalitas negatif," terang Jokowi.

Sedangkan total belanja negara direncanakan Rp 2.747,5 triliun yang terdiri dari Rp 1.951,3 belanja pemerintah pusat dan Rp 796,3 triliun Transfer ke Daerah dan Dana Desa. "Berbagai kebijakan belanja negara secara keseluruhan diharapkan dapat mendorong tercapainya sasaran pembangunan pada tahun 2021, yakni tingkat 11 pengangguran 7,7-9,1%, tingkat kemiskinan di kisaran 9,2-9,7%, dengan menekankan pada penurunan kelompok kemiskinan ekstrem, tingkat ketimpangan di kisaran 0,377-0,379, serta indeks pembangunan kualitas manusia (IPM) di kisaran 72,78-72,95," sebut Jokowi.

Kementerian Keuangan

Dengan melihat defisit anggaran yang turun, apakah bisa disimpulkan kalau RAPBN 2021 kurang ekspansif dibandingkan tahun ini?

Tidak. Sebab penurunan defisit terjadi akibat peningkatan penerimaan negara sementara belanja juga naik.

Tahun ini, penerimaan negara diperkirakan Rp 1.699,9 triliun dan pada 2021 diperkirakan Rp 1.776,4 triliun. Ada kenaikan 4,5%.

Sementara belanja negara 2021 diperkirakan Rp 2.747.5 triliun, tahun ini adalah Rp 2.739,2 triliun. Terjadi pertumbuhan 0,3%.

Pertumbuhan penerimaan lebih tinggi ketimbang belanja sehingga defisit anggaran bisa ditekan. Jadi tahun sepertinya sepertinya pemerintahan Presiden Jokowi belum akan menginjak pedal rem, masih gaspol demi menekan dampak pandemi virus corona.

TIM RISET CNBC INDONESIA

(aji/aji)
[Gambas:Video CNBC]

Pages

Show All