Ada Fenomena Baru, Pengguna Kereta Beralih ke Sepeda Motor

Jakarta, CNBC Indonesia - Pandemi Covid-19 ternyata berdampak pada perilaku masyarakat dalam bertransportasi. Kini, angkutan umum bukan jadi pilihan utama dibandingkan dengan kendaraan pribadi. Hal menjadi pekerjaan rumah bagi Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Djoko Sasono, mengakui, pandemi Covid-19 banyak memberikan dampak kepada berbagai sendi kehidupan. Hal ini menurutnya menjadi tantangan semua pihak.

"Dengan pembatasan kapasitas karena protokol kesehatan pada angkutan umum, baik moda kereta maupun angkutan perkotaan lainnya, dapat menyebabkan terjadinya shifting atau perpindahan penggunaan moda untuk perjalanan sehari-hari. Dari semula menggunakan angkutan umum, bisa berpindah menggunakan kendaraan mobil pribadi atau sepeda motor," ujarnya dalam sebuah webinar, Rabu (12/8/20).

Pilihan Redaksi Penumpang Nambah, KRL Jabodetabek Tambah 5 Kereta Mulai Besok Menhub: Jakarta Kota Termacet di Asia, Kerugian Rp 65 T/Tahun Menhub Sebut Ojol Unggul dari Feeder Konvensional, Kok Bisa?

Dia menegaskan, angkutan umum sebagai bentuk sarana transportasi yang bersifat massal, mempunyai peranan penting dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat akan perjalanan. Dalam hal ini, baik angkutan umum maupun kendaraan pribadi merupakan pilihan.

"Hal yang utama dalam kegiatan perjalanan adalah adanya hubungan antara tempat asal dan tujuan, yang memperlihatkan adanya lintasan, alat angkut (kendaraan), dan kecepatan," katanya.

Dia menjelaskan, pola perjalanan di daerah perkotaan dipengaruhi oleh tata letak pusat-pusat kegiatan di perkotaan. Begitu pula yang terjadi di Jabodetabek, yang masih didominasi oleh masyarakat komuter.

Dari hasil Survei Komuter Jabodetabek 2019 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa dari 29 juta penduduk Jabodetabek yang berumur 5 tahun ke atas, sekitar 11% merupakan penduduk komuter. Hal ini membuat kebutuhan akan pelayanan transportasi publik sebenarnya tergolong relatif cukup tinggi.

Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek mengamanatkan bahwa salah satu sasaran dan kebijakan transportasi di Wilayah Jabodetabek adalah pergerakan orang dengan menggunakan angkutan umum perkotaan.

"Pada tahun 2029 harus mencapai 60% dari total pergerakan, dimana hasil evaluasi BPTJ (Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek) tahun 2019 baru mencapai 34% dari total pergerakan," bebernya.

(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Ada Perubahan, Ini Jalur Baru KRL Jabodetabek