Komite Covid-19: Stimulus Rp695,2 T Kunci RI Lalui Era Krisis

Jakarta, CNBC Indonesia - Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Raden Pardede mengungkapkan belanja pemerintah merupakan salah satu kunci untuk keluar dari masa krisis seperti sekarang. Hal itu sejalan dengan praktik di berbagai negara dunia. Demikian diungkapkan Raden dalam media briefing di Jakarta, Senin (10/8/2020).

"Dalam situasi krisis seperti ini secara optimal adalah bisnis pemerintah. Jadi bisnis pemerintah adalah fiskal yang berperan. Itu di mana-mana [banyak negara] dilakukan seperti itu," katanya.

Sebab, menurut dia, di tengah ekonomi yang tengah lesu, sektor swasta pasti akan memperhitungkan dengan matang arus kas. Situasi ini ditambah para industri lebih memilih untuk menahan investasi. Sementara, roda perekonomian negara, dalam hal ini APBN tidak bisa diberhentikan, apalagi ditunda.

"Dalam situasi ini jadi inisiatif pemerintah yang utama. Sudah disiapkan anggaran Rp 695,2 triliun untuk PEN di samping program kementerian/lembaga lainnya. Defisit juga sudah 6,34% dari PDB. Ini sangat besar," kata Raden.

Oleh karena itu, program belanja pemerintah harus dilakukan dengan cepat dan semua stimulus yang diberikan bisa meningkatkan daya beli masyarakat.

Selain dari mengandalkan APBN, menurut Raden, beberapa sektor ekonomi seperti pertanian, dan ekonomi yang berbasis teknologi dan online atau e-commerce bisa ditingkatkan.

"Didukung karena dengan adanya Covid-19, itu ada perubahan perilaku," ujar Raden.

Baca: Emak-emak Sampai Korban PHK Bakal Dapat Pinjaman Bunga 0%

Melalui e-commerce, ke depan pemerintah berharap bisa membuka akses pasar pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) ke pasar yang lebih luas lagi.

"Itu semua yang harus kita siapkan. Mereka ini karena ke depan model pasar yang dulu seperti Mangga Dua, itu akan bertransformasi. UMKM di desa, pedalaman, itu langsung bisa akses pasar di perkotaan, Indonesiaa, bahkan global. Mereka akan transaksi lewat online," kata Raden.

Adapun, terkait program untuk UMKM, pemerintah juga memberikan bantuan yang ditargetkan dapat mencakup 10 juta hingga 12 juta UMKM secara bertahap. Pemerintah berencana memberikan bantuan berupa bantuan modal kerja untuk UMKM, senilai Rp 2,4 juta per orang.

Modal tersebut nantinya diberikan tidak dalam bentuk pinjaman. Tujuannya sebagai modal awal untuk melakukan usaha di tengah pandemi Covid-19.

"Ini juga sebagai program bantuan agar UMKM lebih produktif dengan modal yang diberikan," jelas Raden.

Pemerintah mengalokasikan anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp 695,2 triliun. Namun, realisasi pencairan anggaran itu masih minim, berada di kisaran 22,4% per 5 Agustus 2020. 

Demikian disampaikan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam video konferensi, Rabu (5/8/2020).

"Stimulus Rp 695,2 triliun itu, memang siklusnya baru direncanakan Perpres 54/2020 dan perubahan APBN dan diperbaiki Perpres 72/2020 dan belum lama Juni kemarin, dan faktor itu kenapa realisasi masih 22,4% sampai hari ini," katanya.

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Pemerintah Buka-bukaan Soal Dokumen Corona Selesai Akhir 2021