Pak Jokowi, BLT Gak Cukup Rp 600.000, Idealnya Rp 1 Juta

News - Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
31 July 2020 18:59
M Chatib basri Foto: Detikcom/ Ari Saputra

Jakarta, CNBC Indonesia - Besaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat idealnya sebesar Rp 1 juta. Selain itu, yang mendapatkan harusnya tidak hanya masyarakat miskin tapi juga masyarakat menengah yang ikut terdampak Covid-19.

Hal ini disampaikan oleh Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri dalam diskusi virtual, seperti dikutip CNBC Indonesia, Jumat (31/7/2020).

"BLT seharusnya lebih (dari Rp 600 ribu), Rp 1 juta," ujar Chatib.


Menurutnya, dengan perluasan cakupan penerima BLT maka akan semakin banyak masyarakat terbantu. Ia mensimulasikan, dengan total Rp 1 juta per KPM dan menyentuh 30 juta rumah tangga maka anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 180 triliun

"Maka kita butuh Rp 180 triliun bisa direalokasi dari Kementerian dan Lembaga, misalnya (dari anggaran) infrastruktur. Sekarang nggak perlu bangun infrastruktur, postpone tahun depan," kata dia

Lanjutnya, jika anggaran untuk pembangunan infrastruktur tersebut bisa direalokasikan ke BLT maka pemerintah akan memiliki anggaran yang cukup. Bahkan cukup juga memberikan bantuan sosial sembako, PKH dan lainnya.

Selain itu, BLT dinilai paling ampuh dalam meningkatkan konsumsi masyarakat, karena uang yang didapatkan akan langsung dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari. Berbeda dengan orang kaya yang lebih memilih untuk menabung.

"Lebih baik uang ini dipindahkan untuk extend BLT. Setelah normal dikasih tax incentive 38% bansos. Yang lain masih kecil. Setelah permintaan ada, baru diikuti monetary expansion," jelasnya.

Kementerian Keuangan mengatakan bahwa belum ada rencana menaikkan anggaran BLT menjadi Rp 1 juta per rumah tangga. Pembahasan pun tidak pernah dilakukan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.

Direktur Jenderal Anggaran Askolani mengatakan, boleh saja semua pihak memberikan masukan berapa nilai yang bisa diterima masyarakat. Namun, Kemenkeu tidak bisa memutuskan jika tidak ada usulan resmi dari K/L terkait.

"Semuanya harus berbasis usulan dan rencana resmi K/L, baru bisa kita jawab," ujar Askolani kepada CNBC Indonesia.


[Gambas:Video CNBC]

(dob/dob)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading