SOS! Pengusaha 'Todong' Rp 300 T ke Pemerintah Buat Modal

Jakarta, CNBC Indonesia - Para pelaku usaha ingin mendapatkan stimulus dari pemerintah untuk pemulihan usaha. Kebutuhan yang diperlukan berupa modal kerja mencapai Rp 303,76 triliun hanya untuk lima sektor usaha padat karya melalui skema pinjaman lunak.

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani menjelaskan kebutuhan modal kerja yang mencapai Rp 303,76 triliun itu untuk menambal kebocoran keuangan perusahaan, yang terdampak karena pandemi dengan periode 6 bulan.

Perhitungan kebutuhan kredit modal kerja tersebut, kata Rosan berasal dari asosiasi yang berada di bawah Kadin. Meliputi, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi), Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprisindo), Gabungan Pengusaha Elektronik (Gabel), dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).

Berdasarkan laporan dari masing-masing asosiasi usaha, tercatat kebutuhan modal kerja sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) mencapai Rp 141,5 triliun. Lalu, sektor makanan dan minuman sebesar Rp 100 triliun, sektor alas kaki Rp 40,5 triliun, sektor hotel dan restoran Rp 21,3 triliun, dan sektor elektronika dan alat listrik rumah tangga senilai Rp 407 miliar.

Diakui Rosan, perbankan tampak masih ragu-ragu dalam memberikan kredit modal kerja kepada pelaku usaha terdampak covid-19. Perbankan khawatir adanya risiko kredit macet ke depannya.

Pilihan Redaksi Pabrik Sudah Banyak PHK, Listrik Baru Mau Didiskon Buka-Bukaan Pengusaha Soal Corona: Hotel-Resto Rugi Rp 100 T

Melihat kejadian tersebut, Rosan meminta kepada pemerintah untuk juga memberikan penjaminan pinjaman modal kerja untuk para pengusaha yang rata-rata menjalankan industri manufaktur atau padat karya.

"Kami menyarankan memang 80:20, 80 persen dijamin oleh pemerintah, 20 persen oleh perbankan sendiri supaya tidak terjadi juga moral hazard oleh kami," ucapnya dalam diskusi virtual yang diselenggarakan oleh Indef.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo juga mengimbau kepada perbankan untuk tidak ragu memberikan kredit kepada debitur.

Pasalnya saat ini pemerintah telah menjamin penyaluran kredit yang telah disalurkan oleh PT Jamkrindo dan PT Askrindo. Sehingga perbankan tidak perlu khawatir dengan adanya kredit macet.

"Tentunya perbankan bukan hanya Himbara, tapi bank swasta, Bank Pembangunan Daerah, dan bank lainnya diharapkan lebih berani mengambil risiko karena ada penjaminan," jelas pria yang kerap disapa Tiko ini.

(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Pengusaha Tagih Rp 600 T ke Pemerintah Buat Modal Kerja