Bappenas: Pengangguran di RI Tambah 3,7 Juta Orang

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa angkat suara perihal langkah pemerintah melebarkan defisit anggaran dalam RAPBN 2021 menjadi 5,2% terhadap PDB.

Ia berharap kebijakan itu dapat memulihkan ekonomi, termasuk menciptakan lapangan kerja. Ini mengingat pandemi Covid-19 telah berdampak pada tambahan jutaan pengangguran di tanah air, selama pandemi covid-19 yang sudah berlangsung 5 bulan di Indonesia.

"Dengan naiknya defisit dari 4,5% (hasil pembicaraan dengan DPR RI) menjadi 5,2% atau sekitar 0,7% maka tentu ada ruang fiskal yang cukup untuk belanja. Tapi tadi sesuai dengan persetujuan bapak presiden tadi, angka kenaikan itu akan didesain sedemikian rupa yang dapat memberikan implikasi yang positif terhadap pemulihan ekonomi. Utamanya untuk mencegah terjadinya bertambahnya jumlah orang miskin, bertambahnya pengangguran. Itu semua akan kita cegah dengan cara seperti itu," ujar Suharso selepas ratas, Selasa (28/7/2020).



Oleh karena itu, dia bilang kalau desain program-program yang akan dilakukan tahun depan diharapkan berdampak kepada pemulihan ekonomi. 



"Dalam kaitan ini adalah mencegah turunnya laju pertumbuhan ekonomi, turunnya angka kesempatan kerja dan sebaliknya kita ingin memberikan peluang yang luas terhadap kenaikan kesempatan kerja," kata Suharso.



Baca: Sri Mulyani Usaha agar Ekonomi RI Tumbuh 5% di 2021, Tapi....

"Angka pengangguran hari ini cukup lumayan kenaikannya sekitar 3,7 juta dalam hitungan Bappenas. 3,7 juta sebuah angka yang relatif besar. Karena sekarang itu kita itu sekitar 7 jutaan. Jadi dengan 3,7 juta artinya karena pandemi ini ada kenaikan 50% dari yang ada. Ini yang akan kita pulihkan. Bagaimana pada tahun 2021 secara bertahap hal seperti ini kita bisa atasi," lanjutnya.



Kendati demikian, Ketua Umum PPP itu belum dapat memerinci desain program-program yang akan dilakukan tahun depan. Yang pasti sektor-sektornya meliputi industri, pariwisata, kesehatan dan pangan. Semua ini diyakini memberikan implikasi yang kuat terhadap penciptaan lapangan kerja. 



Defisit anggaran dalam RAPBN 2021 dipatok di kisaran 5,2% dari produk domestik bruto (PDB). Hal tersebut dikemukakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers usai rapat terbatas melalui video conference, Selasa (28/7/2020). Angka defisit ini jauh lebih besar dari yang sebelumnya disepakati antara pemerintah dan DPR beberapa waktu lalu.



Sebelumnya, bendahara negara bersama parlemen telah membahas defisit anggaran dalam postur RAPBN 2021 yang terangkum dalam Kebijakan Ekonomi dan Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021.



Dalam pembahasan tersebut, pemerintah mengusulkan defisit anggaran 2021 berada di rentang 3,21% hingga 4,17% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, angka defisit yang disepakati kini bertambah.



Sri Mulyani mengatakan melebarnya defisit tak lepas dari masih adanya ketidakpastian karena pandemi Covid-19. Alhasil, pemerintah memutuskan untuk memperlebar defisit agar bisa memberikan bantalan untuk menangani masalah Covid-19.



"Ini yang kemudian disampaikan. Presiden minta dinaikkan supaya kita punya bantalan tambahan apabila kita tidak tahu kapannya atau ketepatannya dan seberapa kecepatan turunkan Covid-19 di Indonesia," ujar Sri Mulyani.

(miq/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article 2021, Jokowi Patok Angka Kemiskinan 9,7%, Pengangguran 9,1%