Hantu Resesi Vs Helikopter Uang, Akankah Ekonomi RI Selamat?

Jokowi telah berkali-kali menegaskan agar semua bergerak. Jokowi memberikan arahan kepada jajarannya agar tidak bekerja secara linear. Dalam situasi sekarang, menurut Jokowi, diperlukan terobosan baru untuk membantu percepatan penanganan Covid-19.

"Karena kalau tidak kita lakukan sesuatu dan masih datar seperti ini, gak akan pergerakan yang signifikan," kata Jokowi.

Jokowi mendorong para menteri harus bekerja lebih keras lagi, termasuk dengan menambah personel dalam penanganan Covid-19.

Presiden pun pernah marah. Amarahnya tak tertutupi saat sidang kabinet paripurna. Kemarahan Jokowi terlihat dari ucapan-ucapan yang bernada tinggi dengan ekspresi raut wajah yang kesal hingga memerah.

"Saya lihat, masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan? Suasana ini krisis," tegas Jokowi seperti dikutip Senin (29/6/2020).

Jokowi benar. Roda ekonomi saat ini hanya ada di Pemerintah. Di mana para menteri harus mendorong langsung pencairan anggaran agar ekonomi menggeliat.

Pemerintah memahami bahwa kunci untuk mengembalikan geliat ekonomi bersumber dari konsumsi rumah tangga. Maklum, konsumsi memberikan sumbangsih jumbo terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Beberapa waktu lalu, Jokowi lantas meluncurkan paket stimulus ekonomi yang diharapkan dapat memompa kembali aktivitas ekonomi di tengah pandemi. Sederet diskon diberikan, agar masyarakat tidak terbebani dengan situasi sulit akibat Covid-19.

Salah satu yang krusial, adalah Jokowi menggartiskan pembayaran listrik kepada 20 juta pengguna selama 6 bulan.

Pemerintah pun akan menggelontorkan dana setidaknya Rp 1000 triliun lebih untuk penanganan dampak dari pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, dengan konsekuensi defisit anggaran yang lebih besar dari perkiraan sebelumnya.

Baca: AS-China Terus Berseteru, Resesi Global Bisa Makin Ngeri?

Adapun rinciannya, pembiayaan korporasi dari Rp 44,57 triliun menjadi Rp 53,57 triliun. Anggaran ini akan difokuskan untuk penempatan dana restrukturisasi padat karya, belanja padat karya, penjaminan modal kerja, PMN serta talangan untuk modal kerja.

Untuk membantu K/L dan Pemda dari Rp 97,11 triliun menjadi Rp 106,11 triliun. Akan diberikan untuk program padat karya di pemda dan KL, insentif perumahan, pariwisata hingga fasilitas pinjaman daerah.

"Kita juga fokuskan ke pemerintah daerah dan K/L untuk bisa melakukan kegiatan yang langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Itu dengan berikan alokasi anggaran Rp 106,11 triliun termasuk pemda yang PAD turun sekarang kita berikan fasilitas dalam bentuk DID, DAK maupun pinjaman," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Anggaran Kesehatan tetap Rp 87,55 triliun. Ini diberikan untuk belanja penganan Covid termasuk insentif tenaga medis hingga insentif perpajakan di bidang Kesehatan.

Anggaran Perlindungan Sosial menjadi Rp 203,90 triliun. Ini diperuntukkan untuk program PKH, bantuan sembako, bansos Jabodetabek dan non Jabodetabek, kartu prakerja, diskon listrik hingga Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Insentif usaha tetap Rp 120,61 triliun. Ini untuk insentif PPh 21, pembebasan PPh 22 impor, hingga penurunan tarif PPh Badan.

Selanjutnya, untuk UMKM anggaran Rp 123,46 triliun. Anggaran ini digunakan untuk subsidi bunga, penempatan dana melalui bank jangkar untuk restrukturisasi, pinjaman modal kerja hingga pembiayaan investasi kepada koperasi melalui LPDB KUMKM.

"Sehingga masyarakat dan dunia usaha daerah bisa mulai melakukan pemulihan kegiatan ekonominya. Dan mengurangi tekanan akibat penurunan kesejahteraan akibat covid," tutupnya.
Dengan segala upaya, Indonesia harus selamat dari jurang krisis ini dan tidak harus ada di dasar resesi.

(hps/hps)
[Gambas:Video CNBC]

Pages

Show All