RI Resesi atau Tidak? Cek Fakta Ini!

Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
25 July 2020 10:25
[DALAM] Resesi

Jakarta, CNBC Indonesia - Ekonomi global menurut telah mengalami kontraksi cukup dalam akibat pandemi covid-19. Bank Duni bahkan menyebut, krisis ekonomi karena pandemi ini terparah sejak Perang Dunia II.

Kebijakan isolasi wilayah atau biasa dikenal dengan istilah lockdown oleh beberapa negara telah membuat aktivitas ekonomi berhenti.



Pembatasan wilayah itu tentu mengganggu rantai pasok global, di mana triple mobilities yakni orang, barang dan uang tidak bisa bergerak.

Bank Dunia mencatat, aktivitas ekonomi di antara negara-negara maju menyusut drastis hingga 7% di tahun 2020 dan IMF meramalkan ekonomi global di 2020 akan -4,9%.

Pasar ekonomi berkembang juga menyusut hingga 2,5%. Ini merupakan pertama kalinya ekonomi negara berkembang terkontraksi sejak 60 tahun lalu.

Bahkan sudah terbukti sekarang, dua negara maju seperti Singapura dan Korea Selatan telah resmi mengalami resesi ekonomi.



Kondisi Indonesia

Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki struktur ekonomi yang ditopang oleh konsumsi domestik dengan kontribusi nyaris 60% dari total output.

Negara-negara dengan ukuran populasi besar seperti Indonesia sebenarnya memiliki keunggulan sehingga dapat meminimalkan dampak resesi global dan diharapkan bisa segera bangkit.

Dalam proyeksi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dengan adanya biaya penanganan Covid-19 yang mulai tersalurkan dan PSBB yang direlaksasi namun dengan dukungan belanja maka kuartal III dan IV PDB bisa tumbuh 1,4%.

Kendati demikian, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, kalau masyarakat dengan asumsi tidak berbelanja, pada kuartal III-2020, ekonomi Indonesia bisa terkontraksi minus 1,6%.

"Itu technically bisa resesi. Kalau kuartal III negatif dan secara teknis Indonesia bisa masuk ke zona resesi," papar Sri Mulyani dalam perbincangannya dengan Komisi XI DPR bulan lalu.

Skenario tersebut masuk ke dalam proyeksi Kemenkeu. Di mana pada kuartal III dan IV PDB akan tumbuh 1,4% sampai minus 1,6%. Sementara outlook seluruh tahun antara minus 0,14% sampai positif 1%.

Sejak pandemi merebak pemerintah pusat telah menggelontorkan paket stimulus ekonomi yang nilainya mencapai Rp 690 triliun lebih (>4% PDB) untuk dialokasikan ke sektor kesehatan, menjaga daya beli masyarakat melalui social safety net program, relaksasi pajak untuk pelaku usaha hingga kredit untuk UMKM.

Pemerintah juga bekerja sama dengan bank sentral untuk menyelamatkan perekonomian dari kejatuhan yang sangat dalam.

Bank Indonesia (BI) selaku otoritas moneter Tanah Air sudah menggunakan berbagai toolbox moneternya melalui pemangkasan suku bunga acuan, penurunan GWM hingga kesediaan pembiayaan defisit fiskal pemerintah.

Namun upaya-upaya tersebut masih belum cukup mampu untuk membawa kapal besar berbendera merah putih dengan jumlah penumpang mencapai 268 juta kepala ini tetap 'gagah' mengarungi lautan berbadai.

Kapal berlayar terombang ambing di lautan lepas yang ganas. Boro-boro menyelamatkan, meredamnya saja sangat susah. Berbagai institusi riset, lembaga keuangan global hingga institusi pemerintahan memperkirakan ekonomi RI akan terkontraksi hingga lebih dari 1% di tahun ini.

Dampak dari resesi yang paling nyata adalah peningkatan pengangguran dan kemiskinan. Saat wabah Covid-19 belum ganas saja angka kemiskinan sudah naik. BPS mencatat jumlah penduduk miskin di RI pada Maret lalu mencapai 26,42 juta orang.

Jumlahnya meningkat 1,63 juta orang dari periode September tahun lalu dan naik 1,28 juta orang dari Maret tahun lalu. Tingkat kemiskinan di dalam negeri naik menjadi 9,78%. Bertambah 0,56 poin persentase dari September 2019 dan meningkat 0,37 poin persentase dari periode Maret tahun lalu.

Selain akibat merebaknya pandemi Covid-19 kemiskinan di Indonesia juga dipicu oleh kenaikan harga bahan pokok terutama untuk komoditas pangan. Maklum peranan komoditas makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dari komoditas non-pangan dengan sumbangsih sebesar 73,86%.

Jika wabah terus menyebar luas makin tak terkendali, kemudian pembatasan kembali diterapkan dan memicu disrupsi rantai pasok yang berakibat pada naiknya harga pangan, rakyat akan semakin tercekik dan jumlah penduduk miskin akan meledak.

Ledakan penduduk miskin ini lah yang membahayakan. Ketidakmampuan pejabat publik dalam mengendalikan situasi krisis seperti sekarang bisa menimbulkan krisis kepercayaan dari masyarakat. Pada akhirnya ledakan kemiskinan bisa memicu apa yang disebut social unrest.

Ini lah yang sangat membahayakan, social unrest dapat menyebabkan stabilitas politik menjadi terganggu. Kerusuhan hanya akan menimbulkan kerugian baik psikologis dan material secara kolektif untuk bangsa Indonesia.

Namun sejatinya ada beberapa faktor yang berpeluang menyeret Indonesia ke dalam social unrest tersebut. Seperti angka kemiskinan, sentimen negatif terhadap kedekatan Jakarta-Beijing, perbedaan pendapat seputar Omnibus Law, konflik horizontal antar ras dan agama hingga merebaknya fenomena social unrest global beberapa waktu lalu.

Tentunya hal ini harus disikapi dengan serius oleh pemerintah. Tanpa manajemen konflik yang baik social unrest dapat membawa suatu negara jatuh ke dalam kegagalan. Suatu negara dikatakan gagal apabila tak mampu memenuhi hak-hak dasar dari masyarakatnya. Negara-negara ini dicirikan dengan sering meletusnya konflik.

Pages

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular