Jokowi Geram Tol Cisumdawu Lelet, Ternyata Ada Sengketa!

Jakarta, CNBC Indonesia - Proyek Tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan) terhambat karena pembebasan lahan. Beberapa lahan jadi sengketa sampai harus di Mahkamah Agung (MA).

Proyek Tol Cisumdawu memang menarik, selain sebagai proyek tol dengan terowongan pertama di Indonesia, proyek penghubung Bandung ke wilayah Utara Jabar ini menjadi penentu nasib Bandara Kertajati. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah memamerkan kemegahan proyek pembangunan Jalan Tol Cisumdawu yang menghubungkan titik Ranca Kalong dan Sumedang, Jawa Barat.

Hal tersebut dipamerkan Jokowi melalui akun Instagram pribadinya @jokowi, seperti dikutip CNBC Indonesia, Senin (9/9/2019) silam. Jalan tol ini bersisian melalui terowongan kembar sepanjang 472 meter menembus perut gunung.

Pilihan Redaksi Jokowi Jengkel Tol Cisumdawu Mandek, Ternyata Ini Pemicunya Tol Cisumdawu Tak Kelar, Jokowi Geram dengan Kementerian ATR

"Di atasnya jalan jalan dan jembatan bersilangan menghubungkan pemukiman warga Desa Cilengser di Kecamatan Ranca Kalong, Sumedang. Dan dari kejauhan terlihat gunung menjulang dan masih berselaput kabut. Indah, bukan?," jelas Jokowi, kala itu.

Namun, belum lama ini Jokowi akhirnya naik pitam setelah mengetahui fakta pembangunan ruas jalan tol Cisumdawu terhambat. Apalagi, terhambatnya tol ini masih karena persoalan klasik.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas dengan topik pembahasan Percepatan Pembangunan PSN Jalan Tol Trans Sumatera dan Tol Cisumdawu di Istana Merdeka, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/7/2020).

"Saya melihat ada proses pembebasan lahannya yang terhambat, kemudian pengembalian dana talangan tanah juga terhambat karena urusan administrasi," kata Jokowi.

Jokowi mendengar masih ada persoalan dokumen peraturan teknis di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional maupun Kementerian Keuangan yang belum lengkap. Jokowi tak ingin persoalan ini semakin berlarut dan berdampak pada proyek lain seperti Bandara Kertajati yang sepi karena belum ada akses tol.

"Ini saya minta segera diselesaikan, dirampungkan semuanya. Kita butuh percepatan karena ini akan menyangkut juga Bandara Kertajati," ujar Jokowi.

Maka dari itu, eks Gubernur DKI Jakarta itu meminta jajarannya untuk segera menyelesaikan masalah ini. Jokowi mengaku tak ingin lagi mendengar persoalan klasik kerap jadi penghambat suatu proyek besar.

"Saya melihat ini banyak kendala aturan teknis dan prosedur administrasi yang terus berulang-ulang kita alami dan tidak ada penyelesaian secara permanen," katanya.

"Penyelesaiannya secara kasus per kasus. tidak kita buat regulasi yang sederhana, yang ringkas, yang cepat. Sebetulnya solusinya itu," lanjut eks Wali Kota Solo itu.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengemukakan bahwa terhambatnya proyek ini disebabkan karena masalah pembebasan lahan. Namun, hal ini akan segera ditindaklanjuti.

"Bapak Menteri ATR ditugaskan akan menangani karena bukan hanya harga, tapi juga ada masalah regulasi dan hukum. Jadi nanti ada tindakan dari ATR (Agraria dan Tata Ruang). Semua kewenangan dan tanggung jawab tanah ada di ATR," ujar Basuki.

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, juga sempat menaruh perhatian pada lambatnya pembebasan lahan. Dia beberapa kali memimpin rapat koordinasi untuk mengurai persoalan ini.

"Lagi-lagi masalah tanah. Kita sudah sepakat dengan menteri tadi, penyelesaiannya ada di bupati, LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara) ada di semua. Semua terpadu supaya jangan ada anglenya. Ini kan masalahnya koordinasi," kata Luhut di kantornya, Senin (6/1/20).

Alhasil, progres konstruksi pun digarap sepotong-potong berdasarkan lahan yang sudah dibebaskan. Luhut bilang, untuk masing-masing seksi, progres pembebasan lahannya bervariasi.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil akhirnya meninjau langsung lokasi proyek Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan (Cisumdawu) alias tol terowongan pertama RI, Sabtu (18/07/2020).

Sofyan mengungkapkan memang ada beberapa kendala dalam proses pengadaan tanahnya. Namun ia meyakini bahwa kendala tersebut dapat diselesaikan. Ditargetkan, pembebasan lahan kelar Oktober 2020 ini.

"Untuk membangun jalan tol, dari sisi teknis dapat dikerjakan, namun jika pengadaan tanahnya tersendat maka pembangunan jalan tol ini akan terhambat. Memang ada hambatan dalam pembebasan tanah dalam proyek tol ini, tetapi bisa kita selesaikan," katanya dalam rilis yang dikutip CNBC Indonesia, Minggu (19/7/20).

Ia mengungkapkan bahwa semua stakeholder sangat mendukung pembebasan tanah Tol Cisumdawu.

"Pembangunannya diharapkan selesai pada tahun 2021 dan dapat menjadi akses menuju bandara Kertajati di Kabupaten Majalengka," ujar Sofyan A. Djalil.

Kakanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Yusuf Purnama menambahkan bahwa program pengadaan tanah Tol Cisumdawu memang sudah ditargetkan oleh Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat rampung tahun ini.

"Kendala berupa sengketa tanah yang ada di beberapa seksi pengadaan tanah, salah satunya di Pasar Resik, untuk penyelesaiannya sudah ada komunikasi dengan Mahkamah Agung dan harapannya tidak ada salah langkah dalam penyelesaiannya," katanya.

Tenaga Ahli Menteri bidang Pengadaan Tanah, Arie Yuriwin mengatakan bahwa kegiatan pengadaan tanah dapat terhambat apabila tanah yang akan dibebaskan berstatus tanah sengketa.

"Sengketa tanah yang ditemui dalam proses pembebasan tanah dalam proyek pembangunan Tol Cisumdawu sudah kami komunikasikan dengan Mahkamah Agung dan sudah ada solusi dari mereka," ujar Arie.

(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Bikin Pusing Sengketa Tanah Terus Bertambah, Kok Bisa?