Tol Cisumdawu Tak Kelar, Jokowi Geram dengan Kementerian ATR
Foto: Proyek Tol Cisumdawu (Biro Kementerian PUPR)
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampak geram setelah dirinya mengetahui pembangunan ruas jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) terhambat. Pasalnya, terhambatnya Tol Cisumdawu tersebut karena persoalan klasik, yakni soal lahan dan administrasi.
Perasaan geram Jokowi tampak dari raut muka saat memimpin rapat terbatas dengan topik pembahasan Percepatan Pembangunan PSN Jalan Tol Trans Sumatera dan Tol Cosumdawu di Istana Merdeka, Jakarta.
"Saya melihat ada proses pembebasan lahannya yang terhambat, kemudian pengembalian dana talangan tanah juga terhambat karena urusan administrasi," jelas Jokowi, Selasa (7/7/2020).
Jokowi juga mendengar, masih ada persoalan dokumen peraturan teknis di Kementerian Agraria dan Tata Ruang maupun Kementerian Keuangan yang belum lengkap. Jokowi ingin agar persoalan tersebut bisa diselesaikan.
"Ini saya minta segera diselesaikan, dirampungkan semuanya. Kita butuh percepatan karena ini akan menyangkut Bandara Kertajati," ujarnya.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengemukakan bahwa terhambatnya proyek ini disebabkan karena masalah pembebasan lahan. Namun, hal ini akan segera ditindaklanjuti.
"Bapak Menteri ATR ditugaskan akan menangani karena bukan hanya harga, tapi juga ada masalah regulasi dan hukum. Jadi nanti ada tindakan dari ATR (Agraria dan Tata Ruang). Semua kewenangan dan tanggung jawab tanah ada di ATR," ujar Basuki.
Tol Cisumdawu akan menghubungkan wilayah Bandung ke sisi utara Jawa atau Tol Cipali, dan sebaliknya. Tol ini akan memiliki terowongan sepanjang 500 meter, merupakan terowongan tol pertama di Indonesia.
Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian ATR/BPN, Arie Yuriwin, buka suara mengenai hal ini. Dia menjelaskan bahwa pembebasan lahan proyek itu masih dalam tahap pengerjaan.
"Sebenarnya progres yang Tol Cisumdawu itu kita sudah 92%, kan ada 2 tahap. Tahap pertama sudah 92%. Kalau tahap kedua baru dilaksanakan, penloknya (penetapan lokasi) baru keluar. Sekarang kita sedang inventarisasi identifikasi. Jadi Kita sudah evaluasi nanti Agustus saya minta itu udah selesai," ujarnya kepada CNBC Indonesia, Kamis (9/7/20).
Ia mengakui memang ada sejumlah kendala soal pembebasan lahan, yaitu ada sejumlah dokumen yang belum lengkap sehingga membuat pembebasan lahan terhambat.
"Kemarin dokumen belum lengkap, masyarakatnya belum mau. Terus kita kemarin terhambat selama Maret, April, Mei, kita belum turun ke lapangan karena Covid-19. Tapi kan sudah on progress sudah 92%. Tinggal sisa sisa saja. Enggak masalah kok," katanya.
Ia juga mengungkap sejumlah alasan mengenai masyarakat yang menolak pembebasan lahan. Menurutnya, mayoritas memang karena harga yang tidak cocok.
"Tapi sekarang sudah selesai semua kok dan mereka mau. [Sudah] validasi, kemudian yang menolak itu sekitar 18 orang, kita validasi konsinyasi gitu saja. On progress," bebernya.
[Gambas:Video CNBC]
Dahlan Iskan: Jokowi Marah Berarti Keadaan Sudah Keterlaluan!
(hps/hps)
