Sri Mulyani: Data Orang Miskin di Daerah Harus Terus Update!
Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
16 July 2020 14:47
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan data masyarakat miskin di daerah harus terus diperbarui. Tujuannya agar ketika terjadi krisis seperti sekarang, stimulus yang yang diberikan pemerintah pusat kepada masyarakat bisa tepat sasaran.
Oleh karen itu, Sri Mulyani meminta kepada Menteri Sosial Juliari Batubara dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk bisa mengalokasikan anggaran untuk bisa memberikan insentif kepada pemerintah daerah (Pemda).
Lewat insentif itu, daerah diharapkan bisa untuk melakukan tugas dalam memperbarui data masyarakat yang terangkum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Sebab, penyaluran program perlindungan sosial yang dijalankan pemerintah saat ini didasari oleh DTKS. Sri Mulyani mendorong agar insentif tersebut bisa diberikan agar daerah bisa memperbarui DTKS.
"Kami meminta kepada Kemensos dan Kemendagri untuk bisa memberikan insentif kepada pemda dan Kemenkeu mendorong pemberian insentif atau warning kepada pemda untuk bisa update data dari rumah tangga yang membutuhkan dukungan dan mereka bisa diidentifikasi, dan datanya bisa ditingkatkan," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual Bank Dunia, Kamis (16/7/2020).
Di tengah krisis karena pandemi Covid-19, menurut dia, menjadi momen penting untuk memperbaiki data penerima perlindungan sosial, agar ke depannya bisa menjadi tepat sasaran dan tidak tumpang tindih antara program satu dengan yang lainnya.
Menurut Sri Mulyani, beberapa progam bantuan sosial yang sedang dan sudah berjalan di tahun-tahun sebelumnya, tahun depan kemungkinan program bansos akan diteruskan.
"Desentralisasi dan otonomi daerah di Indoensia memberikan tanggung jawab lebih kepada pemda untuk bisa mengupdate data kelompok atau keluarga miskin. Sehingga pada saat krisis saat ini, kita punya data terbaru," kata Sri Mulyani.
Ekonom Bank Dunia Vivi Alatas memandang bansos di Indonesia memiliki target masyarakat yang kompleks. Negara yang besar dengan jumlah penduduk yang banyak, membuat angka kemiskinan, apalagi di tengah pandemi saat ini bisa cepat meningkat.
Menurut Vivi, pemerintah perlu untuk membentuk suatu sistem penargertan dan membutuhkan komponen pengumpulan data. Ada tiga langkah yang bisa dilakukan.
"Pertama gunakan pendekatan mix message untuk pengumpulan data, karena di daerah-daerah yang paling miskin, yang paling efektif adalah memasukan semua rumah tangga di dalam survei. Tidak ada exclusion error akibat pengumpulan data ini," ujar Vivi.
"Selanjutnya di daerah-daerah lain, gunakan metode gabungan dan gunakan proximity meter. Ini hal yang bisa dillakukan untuk bisa mendapatkan data akurat dari sistem pengumpulan data," lanjutnya.
Sebelumnya, pemerintah sepakat DTKS yang dikelola Kemensos menjadi acuan pemberian bantuan sosial (bansos) serta subsidi energi dalam hal ini listrik dan gas tabung 3 kilogram.
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah mengatakan pemerintah harus menjamin DTKS selalu ter-update jika ada perubahan data baik secara detik, menit, maupun jam.
"Bagaimana caranya Kemensos punya DTKS itu up to date, valid, aktual, dan real time," kata Said di ruang rapat Banggar DPR RI, Jakarta, Rabu (15/7/2020).
Said meminta mensos berkoordinasi dengan Kemendagri dan Kementerian ESDM dalam mengelola data 40% masyarakat yang masuk dalam kelompok paling bawah alias miskin. Menurut Said, kelemahan DTKS yang sekarang sudah saatnya diperbaiki secara bersama-sama.
(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Covid-19 Memang Biang Kerok, Orang Miskin RI Tambah Banyak!
Most Popular