Akhirnya, Naik Transportasi Umum di DKI Cuma Pakai 1 Kartu

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian BUMN di bawah Menteri Erick Thohir bersama Pemprov DKI Jakarta di bawah Gubernur Anies Baswedan membentuk perusahaan patungan bernama PT Jak Lingko Indonesia. Perusahaan tersebut bakal mengelola sistem integrasi pembayaran antarmoda transportasi di Jabodetabek.

Pembentukan PT Jak Lingko Indonesia ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Pemegang Saham yang berlangsung Rabu (15/7/20). Ajang ini disiarkan melalui akun YouTube Kemenhub.

Penandatangan dilakukan oleh Dirut MRT Jakarta William P. Sabandar, Dirut TransJakarta Sardjono Jhony Tjitrokusumo, Dirut Jakarta Propertindo Dwi Wahyu Daryoto, dan Dirut MITJ Tuhiyat.

Penandatanganan disaksikan langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Wakil Menteri BUMN II Kartiko Wirjoatmodjo, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertempat di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menjelaskan bahwa saham perusahaan patungan ini dimiliki PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ), PT Transportasi Jakarta (TJ), PT MRT Jakarta (MRTJ), dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Foto: Penandatanganan perjanjian pemegang saham sistem integrasi pembayaran antar moda transportasi. Ist Penandatanganan perjanjian pemegang saham sistem integrasi pembayaran antar moda transportasi. Ist

MITJ memiliki saham mayoritas dengan porsi 40%, sedangkan 3 perusahaan lainnya masing-masing punya porsi 20%. PT MITJ merupakan perusahaan gabungan dari PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang berada di bawah naungan Kementerian BUMN dan MRT Jakarta (Perseroda) yang berada di bawah naungan Pemprov DKI, bertugas untuk mengelola stasiun terpadu di Ibu Kota.

"Sebetulnya ini mengintegrasikan semua moda transportasi umum yang ada di ibukota. Nanti Jak lingko Indonesia inilah yang nantinya akan menjadi clearing house bagi proses ticketing dan pembayaran sistem yang nanti akan muncul lewat sistem ini," kata Anies.

Kini, baru moda transportasi yang dikelola pemerintah pusat dan Pemprov DKI saja yang pembayarannya sudah terintegrasi. Ke depan, diharapkan tren ini juga melibatkan swasta.

Baca: Perjuangan Erick Thohir Demi Suntikan Modal BUMN Rp 151,2 T

"Sekarang sudah Alhamdulillah kita ke tingkat perusahaan milik negara dan daerah sudah tersambungkan. Lalu ada perusahaan-perusahaan Milik swasta mulai dari taksi sampai dengan ojek online ataupun nanti mungkin moda-moda transportasi lain Milik nonpemerintah," beber Anies.

Dengan adanya Jak Lingko Indonesia, menurutnya jauh lebih memudahkan untuk mengintegrasikan sistem pembayaran dengan moda transportasi lain. Sebab Jak lingko Indonesia membuka potensi untuk mengintegrasikan sistem pembayaran moda transportasi apapun.

"Akan bisa ke semua termasuk ojek online, termasuk taksi dan moda-moda transportasi umum lainnya yang di bawah pengelolaan atau di bawah kendali sektor di Kementerian Perhubungan," ucapnya.

Integrasi 2021

Integrasi tiket dan tarif transportasi umum ditargetkan terealisasi pada Juni 2021. Hal ini akan mempermudah warga menikmati transportasi umum.

"Tidak lama lagi integrasi tarif dan tiket akan tuntas di bulan Juni tahun depan, kurang dari setahun lagi sehingga seluruh warga DKI Jakarta dan warga Jabodetabek akan dapat menikmati layanan transportasi yang nyaman, andal seperti di kota maju lainnya, tapi tetap efisien dan terjangkau oleh seluruh kalangan, termasuk di antaranya pelajar, guru, buruh, warga senior, dan veteran," ujar Anies.

Saat ini sistem pembayaran transportasi publik di DKI Jakarta masih dikelola masing-masing operator. Tarif yang dikenakan kepada pengguna juga masih tergantung pada kebijakan operator.

Nantinya, tarif dan tiket ini diintegrasikan melalui metode electronic fare collection (EFC). Metode ini memberikan produk berupa pembayaran tersentralisasi dengan satu tiket dan tarif yang dihitung berdasarkan jarak.

Baca: Tunggu Kabar dari Thamrin, Cek Potensi Cuan Saham-saham Ini

"Dengan begitu kita bisa nantinya menyaksikan warga cukup dengan memiliki satu device apakah itu kartu, apakah nanti ponsel, apapun tapi instrumen tunggal yang bisa digunakan untuk semua moda transportasi di Jakarta," kata Anies.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan pesan khusus dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah berulang kali disampaikan kepadanya. Pesan tersebut adalah mengenai integrasi moda transportasi.

"Satu amanah dari pak presiden yang disampaikan berulang-ulang kepada saya. Bahwa kita punya Jakarta, kita punya banyak kota-kota sayogyanya angkutan umum itu menjadi suatu keniscayaan," kata Budi Karya dalam acara penandatanganan perjanjian pemegang saham PT Jak Lingko Indonesia, Rabu (15/7/20).

Pembentukan PT Jak Lingko Indonesia sebagai pengelola sistem integrasi pembayaran antarmoda transportasi, merupakan wujud dari pesan Jokowi. Perusahaan itu merupakan hasil patungan dari sejumlah perusahaan di bawah Kementerian BUMN dan Pemprov DKI Jakarta.

"Apabila kita bicara mengenai satu angkutan umum yang menjadi ideal maka tuntutannya adalah harus adanya antarmoda yang baik. Saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh BUMN, DKI dan semua stakeholder untuk merintis kegiatan ini," urainya.

Menurutnya, langkah integrasi moda transportasi memang tidak mudah. Namun, tahapan demi tahapan yang telah dicapai, memberikan dampak berarti bagi masyarakat.

"Oleh karenanya kita harus memberikan suatu layanan yang ini sudah merupakan suatu bagian yang harus bagi kota besar. Kota besar di dunia manapun menggunakan cara-cara ini. Jadi ini adalah bagian daripada kita meningkatkan daya saing Indonesia, daya saing Jakarta untuk sama dengan negara-negara yang lainnya," kata Budi Karya.

Dia yakin, capaian ini akan menyenangkan hati kepala negara. Karenanya, dia tak hentinya mengapresiasi langkah Pemprov DKI di bawah Gubernur Anies Baswedan dan Kementerian BUMN yang dikomandoi Menteri Erick Thohir.

"Semua ini akan menjadi satu model yang memang membuat pergerakan-pergerakan itu menjadi lebih baik. Oleh karenanya saya pikir saya mengucapkan terima kasih kepada kementerian BUMN kepada Gubernur dan semua staf semua stakeholder yang saya lihat begitu profesional menjalankan tugas-tugasnya dengan baik."

"Tentu pak presiden senang sekali dengan apa yang kita lakukan ini, akan menjadi suatu cara kita melayani masyarakat dengan baik," tandasnya.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo yang juga menghadiri acara ini menyatakan hal senada. Menurut dia, momen hari ini adalah langkah kedua integrasi transportasi di Jakarta, yaitu integrasi dari sistem pembayaran telah dimulai.

Hal ini dinilai Tiko sebagai terobosan besar di mana semua proses pembayaran antarmoda saling terkoneksi dan terintegrasi, termasuk harga dan tiket baik di perhubungan darat, KAI, dan untuk angkutan ojek online dan taksi.

Oleh karena itu, pada HUT Kemerdekaan RI yang ke-75 pada 17 Agustus 2020, Indonesia sudah mulai menerapkan inovasi mobility service seperti Eropa, Jepang, dan negara maju lainnya.

"Integrasi sistem pembayaran ini juga diharapkan dapat mendorong expertise big data seperti yang disampaikan pak gubernur tadi untuk membantu pemerintah pusat dan daerah memberikan layanan yang baik dan bisa mengefisienskan penggunaan PSO dengan menggunakan sistem ini untuk memberikan subsidi tepat sasaran kepada pengguna," kata Tiko.

Lebih lanjut, Tiko mengungkapkan kerja sama ini merupakan kolaborasi berbagai pihak yang memiliki kepakaran di sektor teknologi dan transportasi.

"Dan diharapkan ini menjadi inovasi teknologi. Bukan hanya inovasi di transportasinya tapi juga di teknologinya dari aplikasi yang mungkin bisa menjadi terandal di dunia. Karena jarang sistem transportasi terintegrasi yang menghubungkan KAI, bus sampai ojol. Ini bisa menjadi pertama di dunia karena di dunia belum ada ojol," ujar Tiko.

Baca: Alert Anies! DKI Provinsi dengan Insidensi Corona Tertinggi

(tas/tas)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Operasional KRL Saat PSBB Transisi