Terungkap, Alasan Banggar Panggil Sri Mulyani Hingga Nadiem

Jakarta, CNBC Indonesia - Ada yang berbeda dalam rapat antara Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan pemerintah dan Bank Indonesia di ruang rapat Banggar DPR RI, Rabu (18/7/2020).

Rapat yang mengagendakan Penyampaian Laporan dan Pengesahan hasil pembahasan Panja Perumus Kesimpulan Laporan Semester I dan Prognosis Semester II APBN TA 2020 tidak hanya dihadiri perwakilan Kementerian Keuangan dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani dan perwakilan Bank Indonesia dalam hal ini Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti semata.


Turut hadir pula Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Sosial Juliari P. Batubara, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, dan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo.

"Kami sebenarnya ingin pemerintah daripada membuat rapat gabungan lagi di luar ini maka kami bersepakat agar rapat bisa menghadirkan Mendikbud, Mensos, Menkes, dan BNPB. Substansinya soal penanganan Covid-19 dihubungkan dengan ramainya berita mengenai (serapan) anggaran yang rendah 1,45%. Dan juga terkait lemahnya koordinasi antara disinyalir antara Gugus Tugas dan Kemenkes, ujar Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah.

Baca: Banggar Panggil Sri Mulyani Hingga Nadiem, Apa yang Dibahas?

Soal pendidikan di tengah pandemi Covid-19 juga menjadi perhatian Banggar DPR RI. Menurut Said, standar pendidikan tidak bisa dilihat dari sudut pandang Jakarta semata.

"Karena pendidikan dan infrastruktur kita memang tidak pernah merata kalau kondisinya seperti ini," kata Said.

"Jadi apalagi kebijakan dari Mendikbud kita, sebab orang hebat diuji di kala pandemi seperti ini," lanjutnya.

Kemudian untuk kesehatan, Said bercerita soal pasien yang meninggal di Surabaya akibat Covid-19. Ada juga yang meninggal akibat 'kenakalan' rumah sakit.

"Bukan Covid-19 dinyatakan Covid-19," ujar Said.

Sementara terkait Kementerian Sosial, Said mengingatkan agar program pemberdayaan, perlindungan sosial dan pengentasan ekonomi 40% masyarakat terbawah dimaksimalkan. Salah satu caranya adalah Kemensos memiliki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang update, faktual, dan real time.

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Bikin Shock! Banggar DPR Usul Defisit APBN Bisa 5% dari PDB