Internasional

Malaysia Panas, Pemerintahan PM Muhyiddin Masih 'Terancam'?

Thea Fathanah Arbar, CNBC Indonesia
13 July 2020 17:03
In this May 9, 2018, photo, Mahathir Mohamad, right, speaks to media during a press conference to announce victory on election as Muhyiddin Yassin, president of Malaysian United Indigenous Party stands next to him at a hotel in Kuala Lumpur, Malaysia. Bersatu party said in a statement Friday, Feb. 28, 2020 that 36 lawmakers, including nearly a dozen who defected from Anwar Ibrahim's party, have decided to support party President Muhyiddin Yassin instead of Mahathir as prime minister. (AP Photo/Vincent Thian)
Foto: Mahathir Mohamad (kanan) dan Muhyiddin Yassin (kiri) (AP Photo/Vincent Thian)

Jakarta, CNBC Indonesia - Perpolitikan Malaysia kembali memanas. Kekacauan muncul di ParlemenĀ Malaysia, Senin (13/7/2020) sebagaimana ditulis Reuters.

Ini terjadi lantaran Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengajukan mosi untuk mencopot Pemimpin Parlemen Malaysia, Mohamad Ariff Md Yusof. Menurutnya sudah ada kandidat baru untuk posisi tersebut.

Upaya Muhyiddin untuk menghapus Mohamad Ariff Md Yusof, didukung oleh 111 anggota parlemen. Meski demikian ada 109 anggota parlemen menentangnya.

Sebelumnya Mohamad Ariff Md Yusof bekerja di bawah pemerintahan Mahathir Mohamad. Sebelumnya pengunduran diri Mahathir menyebabkan pergolakan politik dan membuat situasi sulit bagi investor di Malaysia.

Pemungutan suara ini bersifat tidak resmi. Karena merupakan pemungutan suara uji coba. Meski demikian ditulis Bloomberg, ini menunjukkan bahwa dukungan parlemen pada Muhyiddin masih sangat lemah, karena rentang suara yang tak begitu besar antara pendukung dan oposisinya.

"Mengganti pemimpin parlemen sangat penting karena ia yang memutuskan apakah suara tidak percaya atau dapat dilanjutkan," kata James Chin, Direktur Asia Institute di University of Tasmania di Australia.

"Pemungutan suara juga mengkonfirmasi apa yang sudah kita ketahui, bahwa kedua belah pihak (Muhyiddin dan oposisinya) sangat dekat dalam hal jumlah. Dan, bahwa pemerintahan Muhyiddin tidak stabil."


Sebagai ekonomi terbesar ketiga di Asia Tenggara, Malaysia kini tengah bergulat dengan ketidakpastian politik sejak Muhyiddin yang merupakan bagian dari pemerintahan Mahathir, menjabat sebagai PM pada bulan Maret lalu.

Muhyiddin dikabarkan menjalin aliansi dengan partai UMNO yang penuh dengan korupsi dalam pemilihan 2018. Pihak oposisi menuduhnya merebut kekuasaan dengan menggeser aliansi alih-alih memperolehnya dari penghitungan kotak suara.



Menurut laporan surat kabar Singapura Straits Times pada Juni lalu mengatakan Muhyiddin, di tengah pertanyaan atas pengaruh legislatifnya, kini sedang mempersiapkan pemilihan cepat pada akhir tahun untuk mencari mandat yang kuat.

Sebelumnya, Mahathir juga mengajukan mosi pada kepemimpinan Muhyiddin. Tetapi ia menghindari hal tersebut dalam sidang parlemen terakhir pada bulan Mei lalu.

Pihak oposisi yang ditempati oleh Mahathir dan Anwar Ibrahim bersumpah untuk menggulingkan kepemimpinan Muhyiddin. Diketahui jika di bawah konstitusi federal, seorang PM yang telah kehilangan kepercayaan parlemen harus membubarkan kabinetnya, kecuali diminta sebaliknya oleh raja.


(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Malaysia Panas! PM Muhyiddin: Tiada Kebenaran di Klaim Anwar

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular