Sederet Aksi Prabowo Subianto Sejak Jadi Menterinya Jokowi
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
08 July 2020 11:24
Jakarta, CNBC Indonesia - Hampir satu tahun, Prabowo Subianto menduduki posisi kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ketua Umum Partai Gerindra itu ditunjuk Jokowi sebagai Menteri Pertahanan periode 2020 - 2024.
Didapuk sebagai Menteri Pertahanan ke 26, Prabowo membawa titah khusus yang diberikan Jokowi. Mulai dari mengembangkan industri pertahanan berbasis teknologi, hingga moderenisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Apalagi, alokasi anggaran yang dimiliki Prabowo sendiri cukup besar. Pada tahun ini, Kementerian Pertahanan mendapatkan 'jatah' Rp 127,35 triliun, dan tercatat menjadi instansi dengan alokasi anggaran terbesar.
Bahkan pada tahun fiskal 2021, Prabowo Subianto mendapatkan amanah untuk membelanjakan alokasi anggaran sebesar Rp 129,3 triliun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan nasional di bidang pertahanan.
 Foto: Presiden Joko Widodo & Wapres Ma'ruf Amin memimpin Rapat Terbatas "Kelanjutan Kerjasama Penurunan Emisi GRK Indonesia-Norwegia & Kebijakan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon", di Istana Merdeka, Senin (6/7). (Dok. Setkab) |
CNBC Indonesia merangkum berbagai aksi tak biasa yang sudah dilakukan Prabowo selama menjadi 'pembantu' Jokowi. Berikut rinciannya :
Sumbang Gaji
Tak lama dilantik menjadi Menteri Pertahanan, Prabowo sempat menjadi perbincangan publik. Pasalnya, Prabowo disebutkan tidak akan menerima gaji sebagai menteri, bahkan tidak akan menggunakan fasilitas negara.
"Sobat sekalian, setelah menerima info dari @Kemhan_RI dan Setneg bahwa gaji, tunjangan dll harus diterima maka pak @prabowo harus taat aturan dan azas, maka beliau akan menerima namun akan disalurkan kepada Yayasan-yayasan seperti yayasan kanker, lembaga zakat, rumah ibadah dll. Terimakasih." kata Juru Bicara Pribadi Prabowo, Danhil Simanjuntak.
Promosi Alutsista
Di awal kepemimpinannya, Prabowo begitu gencar memasarkan produk persenjataan indonesia ke berbagai negara. Mulai dari negara Asia, hingga Afrika menjadi target ekspor senjata Made in Indonesia.
Pada tahun lalu, Prabowo menerima kunjungan kehormatan Menhan Ghana Dominic BA Nitiwul. Kunjungan itu dilakukan untuk mempererat hubungan bilateral kedua negara, lebih khusus lagi dalam rangka penjajakan kerja sama di bidang pertahanan.
 Foto: Menhan Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Menhan Prancis, Florence Parly. (Dok. KBRI Paris) |
Dalam pertemuan itu, Prabowo menyampaikan kepada Menhan Ghana terkait kemampuan yang dimiliki Industri pertahanan Indonesia. Poin yang dibicarakan Prabowo di antaranya kemampuan PT Pindad, PT PAL Indonesia, PT DI, dan PT LEN Industri.
"Indonesia memandang negara-negara kawasan Afrika Barat termasuk Ghana sebagai negara penting dan dapat menjadi mitra bagi kerja sama produk-produk industri pertahanan Indonesia dan juga kerja sama pertahanan strategis lainnya," kata Prabowo.
Selain itu, Prabowo saat menerima kunjungan Menteri Pertahanan Laos Jenderal Chansamone Chanyalath.
Prabowo juga konsisten menawarkan dan memperkenalkan produksi-produksi senjata Indonesia khususnya yang di produksi oleh PT Pindad. Republik Laos yang tidak memiliki angkatan laut tertarik dengan industri senjata Indonesia.
Tak hanya di dalam negeri, Prabowo pun berkali-kali mengunjungi sejumlah negara untuk melakukan diplomasi pertahanan. Jokowi bahkan sempat membela Prabowo yang sempat dikritik lantaran kerap kali ke luar negeri.
"Kalau ada yang mempertanyakan Pak Menhan pergi ke sebuah negara, itu adalah dalam rangka diplomasi pertahanan kita, bukan yang lain-lain," kata Jokowi.
Tekan Impor Alutsista
Pada awal tahun ini, Prabowo melakukan pertemuan khusus dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Pertemuan itu membahas upaya untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor alutsista.
"Pak Prabowo bicara tentang memaksimalkan kluster industri pertahanan dalam negeri terutama BUMN memetakan BUMN-BUMN mana saja yang bisa direvitalisasi untuk produksi alutsista dalam negeri sesuai dengan perintah Presiden," kata Danhil
Pertemuan antara Prabowo dan Erick terungkap via unggahan akun Instagram @erickthohir. Menurut dia, pertemuan membahas industri pertahanan dalam negeri.
"Siang ini berdiskusi dengan Menteri Pertahanan, Pak Prabowo Subianto di kantor Kementerian BUMN, tentang memaksimalkan kolaborasi klaster industri pertahanan agar industri pertahanan nasional bisa mandiri," tulis Erick Thohir.
Ketahanan Pangan
Presiden Jokowi baru-baru ini memberikan tugas khusus kepada Prabowo Subianto dalam upaya menjaga ketahanan pangan nasional.
Dahnil Anzar Simanjuntak, memberikan penjelasan terkait program Food Estate yang belakangan digalakkan pemerintahan Presiden Jokowi.
Hal itu disampaikan Dahnil saat berbicara dalam acara peluncuran buku "Ekonomi Pertahanan Menghadapi Perang Generasi Keenam Karya Laksdya TNI Agus Setiadji" yang berlangsung secara virtual.
"Hari ini Kemenhan (kementerian pertahanan) diberikan tanggung jawab oleh presiden sebagai leading sector untuk memperkuat food estate. Insya Allah hari Kamis Pak Menhan dan Pak Presiden akan meninjau lokasi di Kalimantan Tengah terkait rencana dengan food estate. Food estate ini akan menjadi logistik cadangan strategis bagi Indonesia yang nanti ditangani oleh prajurit TNI," ujarnya.
Ia lantas mengutip survei yang dilakukan The Economist tahun 2017. Saat itu, The Economist menulis negara-negara yang mempunyai ketahanan pangan yang stabil justru berasal dari kawasan Eropa dan Amerika Utara.
Sedangkan Asia dan Afrika, yang memang sejak awal itu mendorong pertumbuhan, kemudian industrialisasi, justru meninggalkan sektor pertanian. Sedangkan Eropa dan Amerika, lanjut Dahnil, sekarang sudah mulai de-industrialisasi.
Malah Eropa dan Amerika Utara mulai masuk ke ekonomi hijau dan sebagainya. Akhirnya, menurut dia, sektor pertanian mereka mendapat subsidi besar-besaran. Sehingga ramalan The Economist pada 2030 justru Eropa dan Amerika Utara justru punya ketahanan pangan yang kuat.
"Nah dalam perspektif itulah kita ingin mengubah ramalan itu. Sekarang era Covid-19, semuanya sadar betul ujung-ujungnya yang paling kita butuhkan adalah tempat tinggal dan pangan. Maka negara, dalam hal ini Presiden, Pak Menhan, merevitalisasi logistik kita, pangan kita melalui food estate itu. Itu kesadaran itu kemudian tumbuh di era Covid-19 ini secara baik," kata Dahnil.
Sebelumnya, Jokowi memutuskan Kalteng sebagai kawasan food estate. Secara khusus, Jokowi memerintahkan sejumlah menteri untuk menggarap food estate secara bersama-sama.
Menteri-menteri yang terpilih tersebut adalah Prabowo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir. Rencana Jokowi ini diungkapkan Basuki dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI.
"Telah diputuskan Bapak Presiden, tadinya ada 3 alternatif di Sumatera Selatan, Merauke, dan Kalimantan Tengah. Diputuskan dipilih di Kalteng di eks lahan gambut. Tapi ini yang tidak ada gambutnya, ini adalah aluvial," kata Basuki, Rabu (24/6/2020).
Ia menjelaskan, proyek ini bakal dikerjakan di sekitar Sungai Barito di atas lahan seluas 165 ribu hektare. Di kawasan tersebut, Basuki menjelaskan, sebenarnya terdapat potensi pembukaan lahan seluas 295.500 hektare, namun pihaknya kini masih fokus di 165 ribu hektare.
Selama ini, lahan 165 ribu hektare tersebut sudah pernah dibuka sebagai persawahan namun tak terawat dengan baik. Inilah yang akan dijadikan food estate.
"Jadi di bagian pinggir Sungai Barito sebanyak 165 ribu hektare. Di sana ada 165 ribu hektare eks kawasan gambut PLG yang berupa aluvial. Potensi wilayahnya 295.500 hektare, namun yang sudah dicetak sawah dan sudah ada jaringan irigasinya seluas 165 ribu hektare," ujar Basuki.
"Dengan menggerakkan BUMN, Menhan juga termasuk untuk bisa ikut, karena menurut beliau, ini adalah program ketahanan non-militer," lanjutnya.
Demi mendukung ketahanan pangan itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sempat menyebut bahwa ada lahan yang lebih besar. Yakni seluas 700 ribu hektare di Kalteng yang berpotensi dikembangkan.
Namun, Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, mengungkap adanya lahan ilegal di tengah hamparan seluas 700 ribu hektare tersebut. Ia ragu lahan yang disiapkan benar-benar bisa dikerjakan. Bahkan dia khawatir kalau keberadaan lahan tersebut bukanlah suatu kenyataan.
"Jadi yang 700 ribu itu hanya konon katanya. Karena yang sebagian besar dipakai untuk kebun ilegal. Bahkan Gubernur Kalteng kita panggil pun dia sudah datang ke sini," ungkap Sudin dalam rapat kerja kemarin.
Membeli Pesawat AS US$ 2 Miliar atau Rp 28 Triliun
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah memutuskan untuk menyetujui penjualan sejumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista) kepada Pemerintah Indonesia melalui kementerian pertahanan di bawah Menhan Prabowo Subianto, senilai US$ 2 miliar atau setara Rp 28 triliun (kurs Rp 14.000/US$).
Alutsista itu antara lain delapan pesawat angkut militer militer jenis MV-22 Block C Osprey dan peralatan terkait. Pesawat MV-22 Block C Osprey, pesawat yang unik perpaduan antara helikopter dan pesawat terbang baling-baling.
Demikian keterangan pers resmi dari Defense Security Cooperation Agency (DSCA) pada Senin (6/7/2020) seperti dikutip CNBC Indonesia, Selasa (7/7/2020).
"DSCA telah memberi tahu Kongres AS tentang penjualan itu pada hari ini (6 Juni 2020)," tulis DSCA.
Rilis DSCA juga menyebutkan Indonesia juga hendak membeli sejumlah alutsista antara lain 24 AE 1107C Rolls Royce Engine, 20 Sistem Peringatan Rudal AN/ AAR-47, dan 20 Machine Guns GAU-21. Pembelian itu juga meliputi pelatihan personel, peralatan pelatihan, hingga dukungan teknis lainnya.
(dru)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Di Depan Menhan AS, Prabowo Bicara Laut China Selatan
Most Popular