Kementerian Keuangan Ungkap Masalah Gender dan Ekonomi di RI
Foto: CNBC Indonesia/Muhammad Sabki
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan dalam menggerakkan roda perekonomian, selain adanya masalah demografi, tantangan lainnya yang dihadapi adalah belum tercapainya gender equality atau kesetaraan gender.
Kemenkeu menyebutkan kesetaraan gender merupakan faktor penting untuk dapat mencapai pertumbuhan sosial, politik, dan ekonomi yang berkelanjutan (sustainable development), mengingat hampir 50% dari populasi penduduk adalah perempuan.
"Keberadaan perempuan penting dan harus diperhitungkan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Dengan peningkatan peran perempuan, keberhasilan pembangunan akan terlihat dari peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik," ujar Kemenkeu dalam laporan KEM-PPKF 2021 yang dikutip CNBC Indonesia, Rabu (1/7/2020).
Untuk diketahui, Kesetaraan dan keadilan gender merupakan komitmen yang disepakati negara-negara Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai salah satu butir dalam Sustainable Development Goals (SDGs).
Kemenkeu mencatat, penduduk miskin menurut jenis kelamin paling banyak berasal dari perempuan atau mencapai 12,8 juta orang. Sementara laki-laki mencapai 12,3 juta orang.
Ketidaksetaraan gender, menurut Kemenkeu mengakibatkan dampak negatif dalam berbagai aspek pembangunan, mulai dari ekonomi hingga sosial.
Ketidaksetaraan gender juga memiliki hubungan yang kuat dengan kemiskinan, ketidaksetaraan akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga akses keuangan.
"Ketidakadilan terhadap perempuan dipicu oleh sistem budaya patriarki yang masih banyak dianut di berbagai wilayah di Indonesia, dimana perempuan memiliki posisi subordinat dan tidak memiliki hak untuk memilih ataupun menentukan nasibnya sendiri," kata Kemenkeu.
Berbagai Isu Gender di Indonesia
Kemenkeu juga mengungkapkan bahwa berbagai isu gender masih dijumpai di berbagai dimensi kehidupan, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan politik.
Dari sisi partisipasi ekonomi dan kesempatan berusaha, Indonesia menempati posisi ke-68 dari 153 negara berdasarkan laporan indeks kesenjangan gender global (Global Gender Gap Index Report) tahun 2020 yang dirilis oleh World Economic Forum.
"Meki kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di bidang ekonomi masih cukup tinggi, namun indeks kesenjangan di Indonesia mengalami perbaikan yang cukup signifikan sejak tahun 2006," tulis Kemenkeu.
Kendati demikian, Kemenkeu memandang, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang harus dibenahi, karena Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan hanya sebesar 51,89%, masih jauh lebih rendah jika dibandingkan TPAK laki-laki yang sebesar 83,13%.
Selain itu, Indonesia juga masih berhadapan dengan isu kesenjangan distribusi pendapatan, di mana rata-rata upah/gaji buruh/karyawan perempuan lebih rendah dari pekerja laki-laki, yakni Rp 2,45 juta untuk perempuan dan Rp 3,17 juta untuk laki-laki, data per Agustus 2019.
"Kondisi ini diperparah dengan masih banyaknya perempuan yang bekerja tanpa upah untuk keluarga (invisible worker)," tulis Kemenkeu.
Di bidang pendidikan, peluang bersekolah antara laki-laki dan perempuan sudah relatif sama, dimana Harapan Lama Sekolah (HLS) perempuan adalah 12,99 tahun dan laki-laki 12,84 tahun.
Kesetaraan juga telah terlihat dari Angka Partisipasi Murni (APM) antara perempuan dan laki-laki pada tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas. Adapun pada Perguruan Tinggi, APM perempuan adalah 12%, lebih tinggi di
banding laki-laki yang hanya 10%.
Kendati demikian, masih terdapat beberapa catatan kecil seperti tingkat literasi perempuan yang masih lebih rendah atau 94%, dibandingkan dengan laki-laki yang sudah mencapai 97%.
Meski terdapat perbaikan yang positif di bidang ekonomi dan pendidikan, kesenjangan gender di bidang politik justru melebar. Hal tersebut disebabkan representasi perempuan
mengalami penurunan pada 2019, baik di parlemen atau sebesar 17,4%, lebih rendah dari tahun lalu yang mencapai 19,8%.
Posisi perempuan yang menempati kursi di kabinet juga sudah mencapai 24%, turun dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 26%.
Menurut data BKN 2019, keterwakilan perempuan pada jabatan struktural juga masih relatif rendah, yaitu jabatan eselon I hanya 0,02% dan eselon II 0,56% dari total pejabat struktural.
Pembangunan laki-laki dan perempuan di Indonesia mengalami peningkatan dalam 9 tahun terakhir, yang tampak dari Indeks Pembangunan Gender (IPG), dimana IPG pada
tahun 2018 mencapai 90,99, meningkat sebesar 0,03 poin dibanding tahun 2017.
Namun, disparitas pembangunan gender antar provinsi masih relatif tinggi, dimana IPG tertinggi berada di Sulawesi Utara (94,73) dan IPG terendah berada di Papua (80,11).
Pembangunan gender selayaknya memiliki asosiasi dengan pemberdayaan gender. Pada tahun 2018, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) berada pada level 72,10, meningkat 0,36 poin dibanding tahun 2017.
"Peningkatan ini terutama terjadi karena kenaikan dua komponen, yakni persentase perempuan sebagai tenaga profesional (47,02) dan sumbangan pendapatan perempuan (36,70)," tulis Kemenkeu.
"Pertumbuhan IDG pada periode tahun 2017-2018 cenderung lambat dibandingkan dengan tren pertumbuhan selama 8 tahun terakhir. Meski demikian, capaian ini tetap menjadi sinyal positif adanya perbaikan keadaan pemberdayaan gender di Indonesia," kata Kemenkeu melanjutkan.
(dru)
