DPR Minta Buwas Lebih 'Buas' Kurangi Impor Pangan

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi IV DPR RI meminta Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau yang akrab dipanggil Buwas harus lebih tegas lagi dalam menumpas banyaknya mafia-mafia dan mengurangi impor pangan. Terutama dalam kondisi sulit saat ini ketika rakyat membutuhkan bantuan pangan karena kondisi Covid-19.

Anggota Komisi IV Guntur Sasono dari fraksi Demokrat mengatakan Buwas perlu lebih tegas lagi agar Bulog bisa mengurangi impor pangan dan meningkatkan penyerapan bahan pangan dari dalam negeri.

"Saya mohon Pak Buwas lebih buas lagi karena dengan hentikan impor kemarin terasa sekali. Bagaimana kalau kita impor pangan terus? Jadi saya minta ada terus terobosannya," kata Guntur saat rapat dengar pendapat dengan Bulog, Kamis (25/6/2020).

Pilihan Redaksi Kemarau Panjang Menghantui, Waspada Krisis Pangan! Serius! Ancaman Krisis Pangan Makin Nyata, Ini Buktinya

Luluk Nur Hamidah dari fraksi PKB menambahkan bahwa Buwas harus segera menumpas adanya mafia-mafia yang mencoba mengambil kesempatan dalam kondisi pandemi saat ini.

Ia bilang mudahnya melakukan impor bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan di masa sulit ini, justru menjadi kesempatan bagi mafia pangan.

"Dengan bebas impor sekarang ini cukup membantu, tapi sayangnya ini juga membuka kesempatan bagi pihak lain seperti mafia ini," katanya.

Sebelumnya Buwas pernah menyatakan hal serupa selepas acara ngopi bareng sekaligus grand launching peluncuran Kopi Jenderal di lobi kantor pusat Perum BULOG, Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Buwas menuturkan mafia itu juga ada dalam program pemerintah seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). BPNT adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non-tunai dari pemerintah yang diberikan kepada kelompok penerima manfaat setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warong yang bekerja sama dengan bank.

"Itu (program BPNT) kan masih dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok mafia," katanya.

Namun, belakangan Buwas sempat menyayakan Bulog tak punya kewenangan soal proses hukum dalam pengungkapan kasus mafia pangan.

"Di sini bukan Bulog yang menangani untuk masalah hukumnya. Kita sudah serahkan semua, bukti-bukti otentik sudah. Tapi kalau itu toh tidak berjalan kan bukan harus Bulog yang disalahkan," tandasnya.

(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Erick Thohir Tempatkan Pensiunan Jenderal TNI di Bulog