Alot, 3 Hari Beruntun ESDM Rapat dengan DPR Bahas Anggaran

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali menggelar rapat dengan Komisi VII DPR RI. Ini merupakan rapat yang ketiga kali secara beruntun usai rapat pertama digelar pada Senin (22/6/2020).

Sebagaimana sebelumnya, agenda rapat kali ini adalah penyesuaian alokasi anggaran Tahun 2020. Rapat dimulai pukul 10.35 WIB. Agenda yang diikuti Menteri ESDM Arifin Tasrif itu membahas pula penetapan hasil alokasi anggaran Tahun 2020.

"Hadir 24 anggota dari 51 anggota dari sembilan fraksi yang ada. Pimpinan meminta persetujuan anggota agar dimulai sesuai protokol. RDP kami buka dan terbuka," ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Suparno. 



Hadir dalam rapat kali ini Sekjen Kementerian ESDM sekaligus Plt Dirjen Migas Ego Syahrial, Dirjen Gatrik Rida Mulyana, dan Dirjen EBTKE FX Sutijastoto. 



Baca: Sampai Kapan Lelang WK Migas Ditunda?

Sebelumnya, RDP antara Komisi VII DPR RI dan Kementerian ESDM di Ruang Rapat Komisi VII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2020) menghasilkan sejumlah kesimpulan.



Kedua pihak sepakat melakukan penyesuaian alokasi anggaran Tahun 2020. Kedua, Komisi VII DPR RI dan Kementerian ESDM sepakat hasil keputusan itu akan ditetapkan Menteri ESDM pada RDP, Rabu (24/06/2020).



Rapat kemarin ditutup sekitar pukul 15.35 WIB oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Alex Noerdin. Ia mengatakan, Komisi VII DPR RI akan menerima proposal soal anggaran yang sudah disisir ulang oleh Kementerian ESDM.



"Seperti sudah disepakati besok kami akan menerima proposal soal anggaran yang sudah disisir," kata Alex.



Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial mengatakan pihaknya mendengar semua aspirasi dari semua anggota Komisi VII DPR RI. Oleh karena itu, Kementerian ESDM akan menyisir kembali arahan dari para anggota.



"Kami sisir lagi agar bisa hidupkan kembali program masyarakat seperti nelayan dan petani," kata Ego.

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article UU Minerba Disebut Bela Taipan Tambang, Ini Pembelaan DPR