Townhall Meeting

Sri Mulyani & Tantangan 'Satu Abad' Kelola Keuangan Negara

Lidya Julita S & Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
19 June 2020 10:20
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers mengenai APBN KiTa (Tangkapan Layar Youtube Kemenkeu RI)
Foto: Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers mengenai APBN KiTa (Tangkapan Layar Youtube Kemenkeu RI)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bongkar 'dapur' pengelolaan APBN 2020 di tengah pandemi covid-19. Pasalnya, pengelolaan APBN 2020 ini bukan kejadian yang setiap tahun sekali, tapi merupakan peristiwa yang bisa saja terjadi 100 tahun sekali.

Pengelolaan APBN beberapa hari belakangan, kata Sri Mulyani dijalani dengan banyak perubahan. Karena biasanya perubahan APBN dilakukan dengan sistem yang begitu rigid, namun karena adanya covid-19, mau tidak mau fleksibilitas perubahan APBN 2020 harus dijalani.

"Teman-teman harus melihat cashflow, mengubah anggarannya. Kita semua di pembiayaan antisipasi defisit naik, strategi pembiayaan bagaimana. Anda semua [Pegawai Kemenkeu] bekerja luar biasa keras. [...] Ini bukan kejadian yang setiap tahun, ini peristiwa 100 tahun sekali, kebetulan saya dan Anda semua dalam posisi pengelola keuangan negara dan tepat pada kejadian historis," jelas Sri Mulyani dalam acara Townhall Meeting antar pegawai Kementerian Keuangan secara virtual, Jumat (19/6/2020).

Sebagai pengambil kebijakan yang sekaligus menjalankan kebijakan mesti harus memikirkan juga, bagaimana ekonomi harus pulih.

Di saat bersamaan kata, Sri Mulyani juga ada berbagai pandangan di beberapa kalangan soal keputusan pemerintah tentang perubahan APBN 2020 di dalam Perppu No. 1/2020, di mana itu semua saat ini tertuang dalam UU No. 2 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi covid-19.

"Tantangan yang harus kita tangani sesuai Perppu Nomor 1 Tahun 2020, kita ada tantangan karena ada judicial review. Kita lakukan ketika semuanya masih bergerak. Kita naikkan anggaran kesehatan."

"Kalau anda lihat angkanya, di dalam Perppu amanatkan tidak hanya perubahan tapi juga PEN [Pemulihan Ekonomi Nasional], bagaimana risikonya dimitigasi dan mulai pikirkan pemulihannya, jadi kita kejar-kejaran dengan masalah dan memikirkan pemulihannya itu yang sedang dan terus dilakukan," jelas Sri Mulyani.

Dampak ekonomi karena adanya pandemi covid-19 luar biasa berpengaruh signifikan. Karena adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) membuat ekonomi menurun. Bahkan pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan negatif.

Di negara maju pada kuartal II-2020 mengalami kontraksi. Untungnya, kata Sri Mulyani pada kuartal I-2020 Indonesia masih mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 2,97%

"Di beberapa negara sudah resesi, Inggris, Jerman, Jepang, Malaysia. Kita beruntung pada kuartal I-2020 bertahan di 2,97%. Namun kuartal II-2020 kita alami tekanan kemungkinan dalam kondisi negatif, BKF bisa minus 3,8%. Jadi kondisi apakah semester dua atau tiga dan empat, apakah kita sudah bisa pulih, sudah tertuang dalam postur APBN yang baru," jelas Sri Mulyani.


(dru/dru)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Momen Sri Mulyani Pimpin Serah Terima Jenazah JB Sumarlin

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular