
Redam Dampak Covid-19, RI Tarik Pinjaman Luar Negeri Rp 27 T

Jakarta, CNBC Indonesia - Posisi utang pemerintah saat ini terus bertambah seiring dengan meningkatkan kebutuhan pembiayaan akibat pandemi Covid-19. Oleh karenanya, berbagai strategi pembiayaan utang ini terus dilakukan pemerintah.
Untuk pembiayaan melalui utang, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat telah melakukan penarikan pinjaman baik multilateral dan bilateral dengan total US$ 1,8 miliar hingga 31 Mei 2020. Total pinjaman ini sekitar Rp 27 triliun (kurs Rp 15.000/US$).
"(Realisasi pinjaman) sekitar US$ 1,8 miliar," ujar Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman kepada CNBC Indonesia, Kamis (18/6/2020).
Pinjaman ini berasal dari beberapa lembaga luar negeri seperti Asian Development Bank (ADB), Islamic Development Bank (IDB), Bank Pembangunan Jerman (KfW), dan Japan International Cooperation Agency (JICA) serta World Bank (WB). Untuk detail pinjaman dari lembaga tersebut tidak dijelaskan lebih rinci.
Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, untuk membiayai anggaran pada masa pandemi ini, pertama pemerintah akan menggunakan pos non utang seperti dana yang ada di BLU dan kas negara.
"Setelah memaksimalkan pembiayaan non utang, Pemerintah juga menggali alternatif pembiayaan utang yang fleksibel dari sisi pinjaman maupun SBN," kata dia.
Sebagai informasi, total utang pemerintah hingga Mei 2020 sebesar Rp 5.258,57 triliun. Posisi utang ini naik Rp 86,09 triliun dibandingkan April 2020 yang tercatat sebesar Rp 5.172,48 triliun dan naik Rp 686,68 triliun dibandingkan Mei 2019 yang tercatat Rp 4.571,89 triliun.
Secara rinci, utang pemerintah hingga Mei ini didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp 4.442,9 triliun dan pinjaman Rp 815,66 triliun.
Utang SBN ini terdiri dari SBN Domestik yang tercatat Rp 3.248,23 triliun dan SBN Valuta Asing (Valas) Rp 1.194,67 triliun. Sedangkan utang dari pinjaman terdiri dari pinjaman dalam negeri Rp 9,94 triliun dan pinjaman luar negeri Rp 805,72 triliun.
"Pemerintah tetap berupaya mengelola utang dengan pruden dan akuntabel demi mendukung APBN yang kredibel, utamanya di tengah kejadian extraordinary Covid-19 yang memerlukan extraordinary effort."
(dob/dob)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Blak-blakan Anak Buah Sri Mulyani Pembiayaan Infrastruktur RI
