Ekonomi DKI Ditopang Sepeda Motor, Kalau Ganjil-Genap Gimana?
Tirta Citradi, CNBC Indonesia
08 June 2020 14:44
Anjloknya penjualan motor tentu berdampak buruk terhadap perekonomian, terutama perekonomian DKI Jakarta. Sektor industri pengolahan serta penjualan besar dan eceran akan tertekan.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga terancam. Pos terbesar dari PAD DKI Jakarta ditopang oleh Pajak Daerah. Mengacu pada APBD DKI Jakarta 2020 maka target PAD mencapai Rp 56,5 triliun. Sementara pendapatan dari pajak daerah dipatok Rp 50,1 triliun.
Artinya kontribusi pajak daerah ke PAD sebesar 88,6%. Jika menengok data APBD 2019 saja, pos Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama hingga pajak parkir menyumbang 33,8%. Penurunan volume penjualan motor pada akhirnya membawa kerugian bagi ekonomi.
Daya beli yang turun ditambah dengan menurunnya minat beli memang jadi ancaman perekonomian DKI Jakarta dan nasional, mengingat kontribusi PDRB DKI Jakarta ke PDB nasional mencapai 18,1% pada triwulan I-2020.
Ekonomi DKI Jakarta selama ini ditopang oleh mobilitas. Jika mobilitas masih dibatasi maka ekonomi regional ibu kota juga masih belum bisa berlari kencang. Namun permasalahannya tidak hanya terletak pada ekonomi saja, tetapi juga hal yang lain.
Ketika mobilitas roda dua dibatasi, maka orang-orang kemungkinan akan beralih ke transportasi publik. Hanya saja jika banyak yang beralih menggunakan transportasi umum maka akan terjadi lonjakan penggunanya.
Padahal di masa transisi PSBB ini meski sektor transportasi publik sudah mulai dibuka tetapi masih dalam kapasitas 50%. Hal yang ditakutkan adalah dengan beralihnya mobilitas orang dari kendaraan roda dua ke moda transportasi umum pada akhirnya akan membuat fasilitas umum dibanjiri dengan orang dan akhirnya pengendalian tujuan pengendalian kerumunan publik pun tak terjawab.
Dalam hal ini pemerintah DKI Jakarta harus lebih berhati-hati dalam menetapkan kebijakan. Jangan sampai kebijakan yang diambil malah inkonsisten, tidak jelas, tegas dan terukur karena jika terjadi maka akan berdampak negatif di ujung.
TIM RISET CNBC INDONESIA
(twg/twg)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga terancam. Pos terbesar dari PAD DKI Jakarta ditopang oleh Pajak Daerah. Mengacu pada APBD DKI Jakarta 2020 maka target PAD mencapai Rp 56,5 triliun. Sementara pendapatan dari pajak daerah dipatok Rp 50,1 triliun.
Artinya kontribusi pajak daerah ke PAD sebesar 88,6%. Jika menengok data APBD 2019 saja, pos Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama hingga pajak parkir menyumbang 33,8%. Penurunan volume penjualan motor pada akhirnya membawa kerugian bagi ekonomi.
Kontribusi Ekonomi DKI Jakarta ke Nasional  |
Ekonomi DKI Jakarta selama ini ditopang oleh mobilitas. Jika mobilitas masih dibatasi maka ekonomi regional ibu kota juga masih belum bisa berlari kencang. Namun permasalahannya tidak hanya terletak pada ekonomi saja, tetapi juga hal yang lain.
Ketika mobilitas roda dua dibatasi, maka orang-orang kemungkinan akan beralih ke transportasi publik. Hanya saja jika banyak yang beralih menggunakan transportasi umum maka akan terjadi lonjakan penggunanya.
Padahal di masa transisi PSBB ini meski sektor transportasi publik sudah mulai dibuka tetapi masih dalam kapasitas 50%. Hal yang ditakutkan adalah dengan beralihnya mobilitas orang dari kendaraan roda dua ke moda transportasi umum pada akhirnya akan membuat fasilitas umum dibanjiri dengan orang dan akhirnya pengendalian tujuan pengendalian kerumunan publik pun tak terjawab.
Dalam hal ini pemerintah DKI Jakarta harus lebih berhati-hati dalam menetapkan kebijakan. Jangan sampai kebijakan yang diambil malah inkonsisten, tidak jelas, tegas dan terukur karena jika terjadi maka akan berdampak negatif di ujung.
TIM RISET CNBC INDONESIA
(twg/twg)
Pages
Most Popular