Diaspora Bond Indonesia Bisa Terbit di November 2020

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Pengelolaan, Pembiayaan, dan Risiko Keuangan Negara (DJPPR) Kementerian Keuangan penerbitan Diaspora Bond akan dilakukan pada November 2020. Rencana peluncuran diaspora bond diketahui mundur dari yang ditargetkan, yakni pada Agustus 2020.

Direktur Surat Utang Negara, DJPPR, Kemenkeu, Deni Ridwan mengatakan target awal penerbitan diaspora bond dilakukan pada 2 Agustus 2020 sebagai momentum perayaan kemerdekaan RI.

Kendati demikian, dengan adanya pandemi covid-19 membuat persiapan teknis dalam menerbitkan diaspora bond terkendala.

"Dengan kondisi covid-19 dengan pembatasan fisik, maka persiapan teknis kami ada kendala. Kita melihat target baru pada November 2020. Masih tentatif tergantung seberapa cepat persiapan yang dilakukan," jelas Deni dalam video conference, Kamis (4/6/2020).

Salah satu tujuan penerbitan Diaspora Bond ini, kata Deni selain untuk melakukan pembangunan proyek-proyek di Indonesia, Diaspora Bond juga diaharapkan bisa sebagai alternatif menutupi defisit APBN yang melebar karena adanya pandemi covid-19.

"Manfaat Diaspora Bond sebagai pembiayaan alternatif APBN untuk tangani pandemi covid-19. Presiden Jokowi minta Fokus APBN 2020 tahun ini tiga sektor utama, untuk penanganan pandemi di bidang kesehatan, sosial safety net, dan kelompok masyarakat yang rentan agar daya beli terjaga," ujarnya.

Deni menjelaskan target investor diaspora bond disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2017 tentang fasilitas bagi masyarakat Indonesia di luar negeri dan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2017 tentang penerbitan dan pencabutan kartu masyarakat Indoenesia di Luar Negeri (KMILN).

Adapun kalsifikasi diaspora yang dimaskud yakni, diaspora yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di luar negeri atau diaspora Warga Negara Asing (WNA) yang merupakan mantan WNI, anak dari mantan WNI, atau WNA yang memiliki orang tua WNI.

Rencananya Diaspora Bond akan terbitd alam denominasi mata uang rupiah, di mana transaksinya dilakukan melalui sistem e-SBN, yang aman pembayarannya dilakukan melalui bank/pos/lembaga persepsi yang sebagian besar hanya bisa menggunakan rupiah.

"Tenor tiga tahun, fixed rate, non tradable, tanpa early redemption, dan minimal pemesanan Rp 5 juta dengan maksimal Rp 5 miliar," jelas Deni.

Syarat pembelian Diaspora Bond, para investor harus memiliki kartu masyarakat Indonesia di luar Negeri (KMILN). KMILN merupakan kartu tanda pengenal yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada masyarakat Indonesia di luar negeri.

Deni menekankan bahwa investor Diaspora Bond tidak boleh berasal dari para diplomat Indonesia di luar negeri, untuk mengindari conflict of interest.

"Jadi syaratnya adalah KMILN, KMILN menjadi syarat untuk bisa memperoleh hal membeli diaspora bond, jadi kalau yang bekerja di KBRI secara internal tidak boleh, termasuk kami yang bekerja di DJPPR karena takut ada conflict interest, jadi ini ekslusif bagi diaspora WNI dan WNA yang memiliki KMILN," ungkapnya.

Penerbitan diaspora bond juga direncanakan akan menggandeng mitra sebagai distribusi dari perbankan, fintech, maupun perusahaan efek. Dari sisi perbankan, sebagai piloting mitra ada PT Bank Central Asia (BCA), PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT Bank Negara Indonesia (BNI), PT Bank Mandiri, PT Bank Tabungan Negara (BTN), Maybank, CIMB Niaga, Panin Bank.

Sementara dari fintech, piloting mitra ada Tanamduit, dan Investree. Sementara dari perusahaan efek, ada Bahana Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas Indonesia.

Sampai saat ini, kata Deni pihaknya masih melakukan survei yang dilakukan pihaknya, untuk melihat seberapa besar minat para diaspora untuk membeli Diaspora Bond ini. Oleh karena itu, Deni belum bisa merinci berapa rupiah yang bisa dihasilkan dari penerbitan Diaspora Bond ini.

Baca: Asing Mulai Masuk Obligasi RI, Setelah Sempat Keluar Rp 114 T

(dru) Next Article Mirip dengan BLBI, Pemerintah Bakal Terbitkan 'Recovery Bond'